Rangkuman Pidato Prabowo di Rapat Paripurna DPR 20 Mei 2026

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (20/5/2026) di Gedung Nusantara. Prabowo menyampaikan arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027.

Dalam pidato tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas fiskal melalui penurunan defisit anggaran, penguatan pendapatan negara, serta pengelolaan belanja yang lebih efisien dan produktif guna mendukung berbagai program prioritas nasional.

Selain itu, dalam pidatonya, Prabowo juga menjabarkan sejumlah target penting pembangunan ekonomi dan sosial, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

R⁠angkuman Pidato Prabowo di Rapat Paripurna Hari Ini

Berikut rangkuman poin-poin penting dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026:

1. Soal Pertumbuhan Ekonomi

• Target Penurunan Defisit APBN

Pemerintah menargetkan penurunan defisit APBN 2027 menjadi kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan defisit yang lebih rendah, pemerintah berharap ruang fiskal menjadi lebih stabil dan risiko keuangan jangka panjang dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan ekonomi nasional.

"Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 (persen dari) PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," kata Prabowo.

• Target Pendapatan Negara 11,82-12,40 Persen dari PDB

Pemerintah menargetkan pendapatan negara meningkat ke kisaran 11,82 persen-12,40 persen dari PDB. Peningkatan ini diharapkan berasal dari optimalisasi pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penguatan pengelolaan sumber daya alam.

Tujuan utamanya adalah memperbesar kapasitas fiskal negara agar dapat membiayai berbagai program pembangunan tanpa meningkatkan defisit secara signifikan.

• Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,5 persen

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 persen–6,5 persen pada tahun 2027 sebagai tahap awal menuju target jangka panjang 8 persen pada 2029.

"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," kata Prabowo.

• Inflasi Dijaga di 1,5 persen–3,5 persen

Inflasi ditargetkan tetap berada pada kisaran 1,5–3,5 persen untuk menjaga stabilitas harga barang dan daya beli masyarakat.

Pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, stabilisasi harga pangan, serta pengawasan distribusi barang.

• Nilai Tukar Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS

Pemerintah memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Stabilitas kurs penting untuk menjaga daya saing ekspor, mengendalikan inflasi impor, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

"Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500," tegas Prabowo.

• Penurunan Kemiskinan ke 6,0-6,5 Persen

Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 persen–6,5 persen. Penurunan kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

• Penurunan Pengangguran ke 4,30-4,87 Persen

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30 persen–4,87 persen. Pemerintah berupaya mencapainya melalui peningkatan investasi, penguatan sektor industri, serta pengembangan UMKM dan ekonomi digital.

• Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah juga menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,44–4,96 persen pada 2026 menjadi 4,30–4,87 persen pada 2027.

• Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Jadi 40,81 persen

Tak hanya itu, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat cukup signifikan dari 35,00 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen pada 2027.

Peningkatan lapangan kerja formal juga diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas kesejahteraan pekerja Indonesia secara keseluruhan.

• Pembangunan 5.000 Desa Nelayan

Pemerintah merencanakan pembangunan 5.000 desa nelayan dalam beberapa tahun ke depan lengkap dengan fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan SPBU nelayan.

2. Prabowo Soroti Anomali dalam Struktur Ekonomi Nasional

Prabowo mengaku heran lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir tergolong stabil di angka 5 persen per tahun, namun data menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah dan kenaikan angka kemiskinan.

"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?," ujar Prabowo.

Presiden merasa terpukul karena seharusnya peningkatan tersebut berkorelasi dengan naiknya kesejahteraan rakyat.

"Tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1 persen naik jadi 4,9 persen. Delapan persen naiknya," tegas Presiden.

3. Prabowo Umumkan Pembentukan Badan Pengelola Ekspor

Dalam pidato ini, Prabowo juga mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Pembentukan Badan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan pemerintah hari ini, Rabu (20/5/2026).

Melalui peraturan ini, semua penjualan hasil SDA harus dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Adapun, aturan ini mulai diterapkan untuk perdagangan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi.

“Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut,” jelas Prabowo.

4. Prabowo Soroti Aparat yang Korup

Prabowo menyoroti praktik tidak terpuji oknum aparat penegak hukum yang kerap menjadi pelindung atau "beking" bagi pejabat korup.

Prabowo meminta masyarakat untuk tidak ragu bertindak ketika menemukan penyimpangan di lapangan.

"Rakyat tidak bodoh lagi. Kalau aparat enggak beres, langsung videokan. Jangan dilawan, videokan saja dan lapor ke saya," tegas Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

5. Prabowo Minta Para Menteri Bersikap Adil pada PDIP

Ia memberikan instruksi tegas kepada para menteri untuk tetap bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam proses tender proyek pemerintah.

Meski PDI Perjuangan (PDIP) saat ini berada di luar koalisi pemerintah, Prabowo meminta jajarannya agar tidak mempersoalkan latar belakang politik pihak pemenang proyek.

"Menteri-menteri minta petunjuk, 'Pak ini bagaimana Pak, ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP'. Tapi apa jawaban saya? Tidak ada masalah, kalau dia menang, dia menang saja, jangan kita lihat latar belakangnya," kata Prabowo.

6. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Prabowo menekankan peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat seperti guru, petani, nelayan, UMKM, dan lansia. Pemerintah menilai kelompok ini sebagai tulang punggung ekonomi rakyat sehingga perlu dukungan kebijakan yang memperbaiki pendapatan, akses layanan, dan perlindungan sosial mereka.

"Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," kata Prabowo.

"Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai," tambahnya.

7. Prabowo Sebut Indonesia Pernah Ditempatkan Derajatnya di Bawah Anjing

Dalam pidato di rapur hari ini, Prabowo juga mengajak seluruh bangsa untuk tidak melupakan sejarah kelam masa kolonial. Prabowo mengingatkan bahwa para pendahulu bangsa pernah mengalami penghinaan luar biasa hingga derajat kemanusiaannya direndahkan oleh penjajah.

"Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing," ungkap Prabowo.

Ia meminta agar bangsa Indonesia tidak mudah kagum terhadap model ekonomi negara lain yang kemajuannya dibangun di atas penderitaan bangsa lain.

8. APBN sebagai Alat Perjuangan dan Perlindungan Rakyat

Presiden menegaskan bahwa APBN bukan hanya dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.

APBN harus digunakan untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus memastikan kesejahteraan seluruh warga negara.

"Saya memandang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa," tandasnya.

9. Prabowo Sentil Elite Nasional yang Takut Rupiah Melemah

Prabowo melontarkan kritik tajam terhadap elite nasional yang dinilainya terlalu mudah merasa cemas menghadapi tantangan ekonomi.

"Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut kurs dollar, takut BBM tidak cukup, takut ini takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elite-nya takut," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

10. Prabowo Akan Perbaiki Bea Cukai

Presiden meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi posisi pimpinan di instansi tersebut jika tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan.

"Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Peringatan ini muncul menyusul banyaknya laporan dari para pelaku usaha mengenai maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang menghambat jalannya perekonomian.