Indeks Rapat Paripurna

Beleid yang diketok langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani itu berlaku pada 2 Januari 2026.

Cek siaran langsung Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (18/11). Salah satu agenda rapat adalah pengesahan RUU KUHAP.

Cucun mengatakan RUU KUHAP akan disahkan melalui Rapat Paripurna (Rapur) hari ini.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo mengkritik rencana penghapusan anggaran subsidi pangan Rp300 miliar.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

Puan juga menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan.

Puan memastikan seluruh anggota dewan menjadikan setiap kritik sebagai masukan untuk menyempurnakan diri lebih baik lagi dalam memenuhi amanah rakyat.

DPR RI resmi mengesahkan RUU Haji dan Umrah menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (26/8/2025).

Komisi VIII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui revisi RUU Haji dan Umrah dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

DPR RI resmi menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Komisi I DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang TNI dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).

Baleg DPR RI menyetujui RUU Minerba disahkan untuk dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi UU, Selasa (18/2/2025) besok.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN, Eko Hendro Purnomo menjabarkan 11 poin utama dalam pembahasan draf undang-undang BUMN di Komisi VI DPR.

Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi undang-undang.

Habiburokhman memastikan nama Capim dan Calon Dewas KPK terpilih akan disahkan di rapat paripurna terdekat, yakni pekan depan, secara bersamaan.

Aturan pakaian wajib mengenakan jas saat rapat paripurna dinilai menggangu efektivitas kerja jurnalis di lingkungan parlemen.

Zita berdalih tak hadiri rapat paripurna karena melakukan aktivitas politik di lapangan.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil dari rapat paripurna ke-22 masa sidang V di DPR.

Beratnya beban utang pemerintah, kata Nasir, terlihat dari pembayaran bunga utang yang sudah sangat membebani anggaran negara.