tirto.id - Zulkifli Hasan resmi menjabat menteri perdagangan menggantikan Muhmmad Lutfi sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu, 15 Juni 2022. Penunjukan pria yang akrab disapa Zulhas ini menjadi perhatian publik, setidaknya karena dua hal. Pertama, Zulhas adalah ketua umum parpol. Kedua, kementerian teknis ini sedang jadi sorotan akibat kisru minyak goreng hingga harga pangan yang melonjak tinggi.
Jokowi pun menjelaskan mengapa ia menunjuk ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus wakil ketua MPR RI itu sebagai menteri perdagangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berdalih, penunjukan Zulhas berdasarkan pertimbangan rekam jejak dan pengalamannya.
“Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan,” kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
Zulhas bertugas memimpin Kementerian Perdagangan, di saat kondisi kementerian tersebut sedang tidak baik-baik saja. Selain harga pangan yang kompak naik di pasaran, kementerian teknis yang mengurus “kebutuhan perut” orang banyak ini masih dilingkupi sejumlah kasus korupsi.
Pertama adalah kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada periode Januari 2021-Maret 2022. Kasus ini menyita perhatian publik karena berdampak langsung pada kenaikan harga serta kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Kasus kedua adalah dugaan korupsi impor besi atau baja periode 2016-2021. Dua kasus korupsi di lingkungan Kemendag tersebut hingga saat ini masih bergulir di Kejaksaan Agung.
Selain dua kasus di atas, saat ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan pada 2018 dan 2019, dengan total nilai kontrak mencapai Rp76.372.725.000.
Mendag Era Jokowi Diganti Enam Kali
Selain masalah korupsi yang saat ini menjangkiti Kemendag, intitusi ini juga merupakan salah satu kementerian yang kerap gonta-ganti pimpinan. Setidaknya dalam dua periode Presiden Jokowi, sudah ada enam orang yang pernah menjabat sebagai menteri perdagangan, termasuk Zulhas.
Mendag pertama di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla adalah Rachmat Gobel. Selama menjabat, ia sempat membuat aturan terkait pembatasan penjualan minuman beralkohol. Gobel kemudian digantikan oleh Thomas Lembong pada 12 Agustus 2015.
Selama menjabat, Thomas Lembong sempat membuat aturan tentang impor jeroan sapi yang sempat memicu pro dan kontra.
Tak berselang lama, Thomas Lembong diganti oleh Enggartiasto Lukito, politikus Partai Nasdem. Selama menjabat, pria yang akrab disapa Enggar ini sempat menjadi sorotan publik usai mengeluarkan izin impor beras yang memantik perseteruan dirinya dengan Dirut Perum Bulog, Budi Waseso.
Pada periode Jokowi-Ma’ruf Amin, Enggar tak lagi dipakai. Jokowi mempercayakan jabatan menteri perdagangan kepada politikus PKB, Agus Suparmanto. Selama menjabat, Agus tercatat mengeluarkan sejumlah kebijakan yang juga menuai kritik, salah satunya adalah kebijakan ekspor masker hingga mencapai nilai 74,7 juta dolar AS.
Agus akhirnya diganti M. Lutfi pada Desember 2020. Lutfi bukan sosok baru di pos Kemendag. Ia adalah menteri perdagangan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Lutfi mengakhiri jabatannya sebagai mendag dengan catatan “buruk” berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak sebagai dampak dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO yang melibatkan Indrasari Wisnu Wardhana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri (tersangka dan sudah dipecat). Lutfi akhirnya diganti Zulkifli Hasan pada 15 Juni 2022.
Mampukah Zulhas Bersihkan Kemendag?
Namun, penunjukan Zulhas sebagai mendag justru diragukan oleh sejumlah pihak dapat mengatasi sejumlah persoalan di Kemendag, khususnya praktik korupsi yang banyak terjadi.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman mengatakan, dirinya tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap komitmen antikorupsi yang dimiliki Zulhas. Pasalnya, track record ketum PAN itu tidak menunjuk hal tersebut.
“Kalau dilihat dari rekam jejak di masa lalu ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai pejabat publik, baik sebagai menteri kehutanan di era SBY maupun sebagai anggota legislatif, tidak pernah ada satu program antikorupsi yang benar-benar dicanangkan di tempat biasa menjabat,” kata Zaenur saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (17/6/2022).
Zaenur menambahkan, “Itu menunjukkan Zulkifli Hasan ini bukan orang yang punya komitmen kuat atau satu program atau satu ide untuk membersihkan lembaganya dari praktik korupsi.”
Hal senada diungkapkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Ia memprediksi Zulhas akan kesulitan membersihkan permasalahan korupsi di Kemendag. Pasalnya menurut Trubus, permasalahan korupsi di tubuh Kemendag sudah masuk kategori akut.
“Saya rasa nggak akan mampu itu (membersihkan Kemendag), masalahnya, kan (kementerian) yang dia pegang ini, kan, penuh dengan masalah, tidak saja mengenai minyak goreng, tapi juga persoalan lain, korupsi juga di Kemendag yang akut,” kata Trubus kepada reporter Tirto.
Selain itu Trubus menilai, Zulhas tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan reformasi di tubuh Kemendag. Terlebih dengan posisinya sebagai ketua umum partai, memungkinkan konsentrasinya akan terpecah.
“Pak Zulhas juga paling memikirkan [Pemilu] 2024, saya rasa tidak akan memikirkan mengenai menyelesaikan tugas tupoksi sebagaimna yang ada di Kemendag,” kata dia.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen(Formappi), Lucius Karus mengatakan, posisi Zulhas yang saat ini menjabat mendag sekaligus Ketua Umum PAN, membuatnya tak mungkin diharapkan terlalu banyak untuk membersihkan praktik korupsi di Kemendag.
“Karena pertimbangannya lebih pada alasan politis, sulit rasanya berharap pada Zulhas untuk membersihkan Kemendag dari budaya lama yang cenderung korupsi. Apalagi di depan mata sudah akan ada pemilu," kata Lucius.
Menurut Lucius, menyandingkan kedua peran dengan tingkat kesibukan tinggi tersebut mengandung risiko yang besar. “Bisa jadi tugas kementerian akan berantakan, bisa juga PAN yang akan keteteran mempersiapkan Pemilu 2024," kata Lucius.
Hal senada disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. Menurut dia, tidak akan ada gebrakan yang berarti di tubuh Kemendag di bawah pimpinan Zulhas.
“Di kalangan pengawas ada adagium 'hanya sapu bersih yang bisa membersihkan lantai yang kotor.' Saya rasa yang ada hanya status quo business as usual. Tidak akan ada gebrakan yang berarti,” kata Mulyanto.
Meskipun demikian, Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno meyakini bahwa Zulhas akan mampu fokus menjalankan tugas barunya sebagai menteri perdagangan tanpa terganggu persiapan partai menuju Pemilu 2024.
“Kami juga pastikan bahwa Bang Zul akan fokus di kabinet karena memang kemampuan dari organisasi untuk bisa berjalan sendiri," kata Eddy Soeparno, Rabu, (15/6/2022).
Pekerjaan Rumah Zulhas
Apabila Zulhas ingin secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi di Kemendag, peneliti Pukat, Zaenur Rohman memaparkan beberapa hal yang perlu ia lakukan. Pertama, melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap wewenang pemberian izin ekspor dan impor. Pasalnya, kasus korupsi di Kemendag kerap kali terjadi di area tersebut.
“Tentu izin ekspor impor itu harus dilakukan oleh satu orang pejabat, tetapi misalnya diubah menjadi satu bentuk komite di internal Kementerian Perdagangan sehingga semakin banyak pihak yang melakukan pengawasan dan tidak terkumpulnya satu kewenangan untuk memberikan izin tersebut," kata Zaenur.
Kedua, kata Zaenur, menerapkan manajemen antipenyuapan. Ketiga, menghilangkan unsur konflik kepentingan yang terkait dengan pemberian izin dan ekspor.
Dan yang keempat sekaligus yang paling berat, kata Zaenur, adalah Zulhas perlu menolak segala bentuk intervensi politik yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan jabatan, khususnya terkait dengan izin ekspor dan impor.
“Yang paling berat yang ketika harus membuat Kementerian Perdagangan itu menjalankan kewenangannya terbebas dari transaksional oleh para politisi,” kata Zaenur.
Zaenur menambahkan, “(Dan memastikan) bahwa kegunaan itu dijalankan sesuai dengan undang-undang bukan dibagi dengan aturan politik dan kemudian siapa yang akan mengajukan izin ekspor impor lalu membayar kepada politisi memiliki jatah kuota tersebut," kata Zaenur
Sementara Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, jika Zulhas ingin membersihkan Kemendag dari perilaku koruptif, maka ia perlu menghindari komunikasi dengan perusahaan sawit.
“Zulhas harus menghindari komunikasi dengan perusahaan-perusahan sawit yang dulunya dapat izin kebun sawit dari peralihan hutan zaman Zulhas jadi menteri kehutanan. Ini untuk mencegah konflik kepentingan dan kebaikan Zulhas sendiri," kata Boyamin kepada Tirto, Kamis, (16/6/2022).
Sekadar Pesta Tutup Tahun
Penunjukan Zulhas sebagai mendag dinilai hanya sekadar upaya akomodasi partai koalisi semata tanpa adanya tendensi penyelesaian permasalahan di tubuh Kemendagri, kata Trubus.
“Pak Zulhas ini, kan, dari PAN sudah 1 tahun lebih bergabung ke koalisi,” kata dia.
Politikus PKS, Mulyanto juga menilai demikian. Ia mengatakan, penggantian mendag yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hanyalah pesta tutup tahun untuk menyenangkan semua pihak.
“Di tengah masalah migor (minyak goreng) yang berlarut-larut, reshuffle ini sekadar pesta tutup tahun, seremonial agar semua pihak happy namun tidak menyelesaikan substansi masalah. Itu hanya soal politik kekuasaan. Bukan politik pembangunan,” kata Mulyanto.
Namun demikian, jabatan baru Zulhas tersebut dinilai memiliki potensi untuk menjadi boomerang bagi Zulhas maupun bagi PAN. Terlebih jika Zulhas gagal mengatasi permasalahan yang ada di tubuh Kemendag.
“(Zulhas jadi menteri) niatnya untuk menaikkan rating partai sebenarnya, arahnya menyelamatkan partai, tapi bisa saja jadi boomerang bagi partainya kalau Pak Zulhas gagal dalam hal melakukan reformasi dan tata kelola di Kemendag, termasuk gagal menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendera dari mulai suap, korupsi, dan lain-lain,” kata Trubus mengakhiri.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Abdul Aziz
