Pemilu Serentak 2024

Riak Hubungan Projo & PDIP: Berebut Pengaruh Jelang Pemilu 2024

Reporter: Irfan Amin - 16 Jun 2022 11:00 WIB
Dibaca Normal 3 menit
Meski hubungan Projo dan PDIP nampak tak mesra, tapi hal itu berbanding terbalik dengan hubungan mereka dengan Jokowi.
tirto.id - Di tengah diskusi di sebuah kafe di Jakarta Selatan dengan tajuk "Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode," anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyebut sejumlah relawan yang saat ini bergerak mengusung nama telah melakukan fetakompli (fait accompli). Istilah serapan ini berarti bahwa suatu individu atau kelompok harus setuju dan tidak boleh mengatakan tidak atau standar yang dibuat oleh orang lain.

Konteks yang diciptakan oleh Masinton berawal dari banyaknya relawan yang mengusung nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang merupakan kader dari partainya yang sempat mendapat kode dari Presiden Joko Widodo saat Rakernas Projo di Magelang pada 21 Mei 2022.

Meski tidak menyebut nama Ganjar, Masinton memberi sejumlah kode dalam pidatonya.

“Semisal ada sejumlah relawan yang menyatakan dukungan pada kader PDIP, dan memfetakompli pilihan dari PDIP. Itu tandanya intervensi terhadap partai," kata Masinton pada Minggu (12/6/2022).

Masinton juga menantang relawan Projo untuk membuat partai sendiri, dan silakan untuk mengusung nama sendiri.

“Silakan buat partai dan buat mekanismenya untuk mencalonkan nama sendiri,” kata dia.

Ungkapan tersebut menjadi salah satu dari sekian ucapan kader PDIP yang menunjukkan ketidaksukaan atas kemunculan relawan. Terutama mereka yang berupaya mengusung nama Ganjar untuk menjadi bakal capres pada Pilpres 2024.

Sementara Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengungkapkan agar para gerakan relawan dibiarkan saja. “Santai saja, relawan biarkan semau-maunya," kata Arif di acara ‘Bimbingan Teknis Anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia’ di Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Ungkapan Masinton dan Arif menjadi gambaran atas keberadaan para relawan yang sering mengusung Ganjar untuk menjadi bakal capres. PDIP nampak jengah, pasalnya mereka masih belum ada nama yang akan maju untuk menjadi bakal calon. Sebab mereka masih menunggu titah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Dalam rakernas kedua pada 21-23 Juni akan dikhususkan untuk membahas pemilu. Dari situ kami pastikan kesiapan struktur kita, badan-badan partai kita. Kemudian juga mengumpulkan semua info yang ada dan data-data kerja mengurus rakyat dan pemerintahan," kata Arif.

Arif menambahkab, “Dalam rakernas kami tidak bicara soal calon presiden atau wapres, kami bicara soal strategi pemilu.”



Sejumlah pernyataan dari pengurus dan kader PDIP mengenai Projo ditanggapi santai oleh para pengurus Projo. Panel Barus yang menjabat sebagai Bendahara Umum Projo mengatakan, pihaknya merasa tidak ada gesekan berarti dengan PDIP.

“Kami merasa tidak ada gesekan namun justru kami lihat saat ini PDIP menikmati," kata Panel saat dihubungi reporter Tirto.

Panel mengungkapkan maksudnya menikmati adalah kondisi PDIP saat ini yang terus mendulang persentase elektoral sebagai raihan hasil survei tertinggi sebagai partai. Namun dirinya enggan bila menyebutkan hal itu karena PDIP sering menyalahkan organisasi relawan termasuk Projo.

“Kalau hal itu silakan tanyakan ke pengamat saja,” kata Panel.

Projo: Perpanjangan Tangan Politik Jokowi

Meski hubungan Projo dan PDIP nampak tak mesra, tapi hal itu berbanding terbalik dengan hubungan mereka dengan Jokowi. Sebagai ketua dewan pembina, Jokowi memegang kunci dalam setiap keputusan dari Projo.

“Pak Jokowi selaku dewan pembina pasti kami sampaikan mengenai ke mana arahan dukungan Projo termasuk hasil musyawarah rakyat," jelas Panel.

Panel menerangkan Musyawarah Rakyat sedianya akan dimulai pada akhir Juli mendatang, dimulai dari kota kelahiran Jokowi di Solo.

“Musra (Musyawarah Rakyat) akan digelar di Solo pada akhir Juli nanti. Namun tanggalnya masih belum pasti, kemudian dilanjutkan di Makassar, Medan dan kemudian bergilir di seluruh Indonesia hingga April 2023," ungkapnya.

Panel menjamin bahwa hasil Musra, bakal capres yang dipilih pasti akan menang bila ditawarkan kepada partai.

“Nantinya setelah dilaporkan kepada Pak Jokowi hasil Musra akan ditawarkan kepada partai, dan yang dihasilkan dari Musra pasti akan menang," terangnya.

Panel percaya setiap arah relawan Projo menjadi kompas bagi partai politik untuk melirik nama bakal capres di Pemilu 2024. Nama besar Jokowi tidak bisa dipungkiri menjadi faktor sukses organisasi mereka untuk mengusung bakal capres.

“Ke mana nanti arah relawan Jokowi bergerak maka bisa menjadi faktor sukses. Karena relawan Jokowi secara portofolio sudah tidak perlu didiskusikan lagi. Ini menjadi satu bukti bahwa kerja relawan berhasil," jelasnya.



Walau kerap kali disandingkan dengan Ganjar, Projo masih enggan berspekulasi. Meski saat Rakernas Projo, Ganjar mendapat salah satu sinyal dari Jokowi.

“Saat itu yang menjadi sorotan pidato Pak Jokowi hanya soal ‘calonnya ada di sini’ padahal yang datang banyak tidak hanya Pak Ganjar, bisa saya, atau bahkan Pak Moeldoko. Namun yang kecipratan hanya Pak Ganjar, itu hoki-hoki dia" ujarnya.

Panel menampik bila pengurus PDIP tidak diundang. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang juga ketua DPR RI telah diberikan undangan, tapi tidak datang, kata Panel.

“Kami juga mengundang Pak Airlangga [Hartarto] namun sedang di Davos, Pak Erick Thohir dan Pak Tito [Karnavian] namun mereka semua sedang di Amerika Serikat menghadiri wisuda anaknya,” kata Penl berdalih.

Hubungan PDIP dan Projo: Kritik Berbalas Pantun

Riak-riak hubungan antara PDIP dan Projo ternyata bukan hal baru. Saling sahut menyahut pendapat sudah mereka lakukan sejak mengusung Jokowi di Pilgub DKI 2012. Oleh karena itu, Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, hubungan PDIP dan Projo yang sering saling sindir bukanlah masalah yang berarti.

“PDIP dengan Projo bukan ada gesekan, hanya kritik berbalas pantun saja di antara mereka, bahkan sejak 2019, PDIP sering menantang relawan untuk membentuk parpol," kata Adi.

Adi tak bisa mengingkari bahwa sikap Projo juga merupakan bentuk tindakan politik dari Jokowi. Seperti setiap keputusan selalu menunggu instruksi dan persetujuan dari Jokowi.

"Relawan Projo adalah duplikasi wajah politik dari presiden. Tidak ada yang bisa membantah itu. Dan Projo selalu mengatakan 'menunggu perintah presiden'," kata pria asal Pulau Madura ini.

Walaupun pengaruh Projo tidak sekuat dari PDIP, kata Adi, tapi Projo bisa menjadi simbolisasi bagaimana Jokowi di 2024. “Sikap presiden dari banyak hal bisa dilihat dari sikap relawan,” kata dia.


Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan menarik lainnya Irfan Amin
(tirto.id - Politik)

Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz

DarkLight