tirto.id - Berada di pucuk kekuasaan memberikan tanggung jawab besar bagi siapa saja yang mendudukinya. Setiap keputusan yang akan diambil harus dipikirkan betul agar mampu meminimalisir dampak kesalahan. Meleset sedikit saja bisa memicu keributan, anjloknya kredibilitas, dan gelombang massa menentang kebijakan.
Saat pemilihan umum Perancis berlangsung, kabar tak sedap menerpa Francois Fillon, calon yang diusung Partai Republikan/UMP. Fillon disinyalir terlibat dalam skandal penggelapan dana publik, membayar istri beserta kedua anaknya untuk pekerjaan yang tak mereka lakukan. Harian Perancis, Le Canard Enchaîné melaporkan bahwa Fillon memberikan hampir 680.000 Euro untuk menggaji keluarganya sebagai “asisten parlemen”.
Fillon membantah. Ia mengatakan istrinya bekerja selama kurang lebih 15 tahun, mengatur jadwal dinas hingga mewakili Fillon di acara-acara kebudayaan. Fillon berdalih apa yang dilakukannya bukan suatu tindakan melanggar hukum, melainkan hanya “kekeliruan persepsi” semata.
Belum hilang sepenuhnya skandal tersebut dari ingatan publik, giliran Presiden Emmanuel Macron menggulirkan wacana memberikan posisi “ibu negara” (First Lady) kepada istrinya, Brigitte Macron.
Reaksi keras sontak bermunculan, dimulai dari petisi daring yang menyuarakan agar proposal Macron dibatalkan. Dalam waktu sekitar dua minggu, petisi itu telah ditandatangani 300 ribu orang. Pencetus petisi, Thierry Paul Valette, menyatakan bahwa rencana penunjukkan Brigitte sebagai “perempuan berjabatan khusus” di struktur pemerintahan sangat tidak masuk akal. Apalagi, posisi semacam itu akan membutuhkan pos khusus dalam anggaran negara.
Baca juga:
Menurut Valette, apa yang sudah diperoleh Brigitte hingga saat ini sudah cukup: tiga karyawan, dua sekretaris, serta dua petugas keamanan. Tak perlu lagi tambahan biaya untuk menggajinya setingkat dengan pejabat pemerintahan lain. Valette menegaskan, petisi dibuat untuk mengkritisi wacana kebijakan yang diluncurkan Macron selaku presiden. Bukan untuk menyerang Brigitte secara pribadi maupun mempertanyakan kapasitasnya dalam pemerintahan.
“Ada keputusan yang melarang anggota pemerintahan mempekerjakan keluarganya. Maka dari itu, kami tidak bisa mendukung apa yang diwacakan Presiden Macron untuk istrinya,” terang Valette.
Tuduhan Standar Ganda kepada Macron
Selain petisi, reaksi juga datang dari sejumlah politikus di parlemen yang menilai proposal Macron sebagai standar ganda. Sebelumnya Macron getol mengkampanyekan “RUU moralitas” di parlemen, namun kini mengkampanyekan posisi khusus bagi istrinya.
RUU moralitas merupakan senjata kampanye Macron selama pilpres. Produk ini bertujuan membersihkan nama baik pemerintah dari bermacam kemungkinan skandal korupsi, penggelapan dana, dan nepotisme, dengan melarang anggota pemerintah mempekerjakan anggota keluarga.
Supaya RUU ini disahkan, Macron harus mendapatkan suara mayoritas sebesar 289 dari total keseluruhan 577 anggota parlemen di Majelis Nasional. Sementara proses pemungutan suara ditunda karena parlemen sedang memasuki masa reses musim panas, banyak kalangan memprediksi Macron akan sulit mendapat persetujuan.
RUU Moralitas juga menyulut kontroversi terkait anggaran. Jika disahkan nanti, parlemen akan mengurangi anggaran perumahan dan belanja militer negara guna dialokasikan untuk memastikan pelaksanaan UU Moralitas berjalan baik.
Sejumlah politikus oposan telah menyuarakan ketidaksetujuan terhadap RUU tersebut. Politikus yang membangkang dari partai penguasa LREM, Jean-Michel Clément, menolak kembali ke Paris untuk memberikan suaranya. Clément menyatakan bahwa RUU tersebut “bukan prioritas” dan “tak berbobot”.
Jean-Christophe Lagarde dari partai Les Centristes mengatakan kepada Le Parisien bahwa pemungutan suara dapat menunggu sampai parlemen kembali bekerja setelah libur tahunan.
Sedangkan Ugo Bernalicis dari partai sayap kiri La France Insoumise menuduh partai Macron munafik, karena menentang lowongan untuk keluarga anggota parlemen namun mengusulkan posisi “Ibu Negara” untuk Brigitte Macron.
Menurunnya Elektabilitas Macron
Juru bicara pemerintah Christophe Castaner menegaskan Brigitte memiliki peran dan tanggung jawab. Brigitte, menurut Castaner, menerima lebih dari 200 surat setiap harinya dan menjalin hubungan baik dengan publik. Kepada stasiun televisi France2 Castaner menambahkan bahwa yang ingin ditekankan dari wacana Macron kepada istrinya bukan pekerjaan, melainkan statusnya.
Saat kampanye pilpres, Macron bersikeras bahwa peran istrinya tidak akan diongkosi menggunakan anggaran publik. Konstitusi Perancis tidak mengenal jabatan Ibu Negara atau posisi setingkat lainnya. Pasangan presiden hanya boleh terlibat dalam lingkup pekerjaan publik dan kegiatan amal. Aktivitasnya didanai dari anggaran umum tahunan kepresidenan sebesar 5-7 juta euro.
Baca juga:
- Perancis dan Indonesia dalam Lintasan Sejarah
- Paspor Perancis Menghentikan Langkah Gloria Jadi Paskibraka
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan IFOP—lembaga survey terbesar di Perancis—sebanyak 69 persen responden tak menghendaki jabatan Ibu Negara. Direktur IFOP Jérôme Fourquet mengatakan bahwa orang-orang terlampau alergi terhadap usulan Macron.
Di luar hasil poling dan reaksi jijik masyarakat, menurut Fourquet sikap masyarakat Perancis yang tak menyetujui jabatan Ibu Negara tak bisa dilepaskan dari ingatan publik tentang era monarki.
“Ada hubungan rumit antara negara ini dan monarki,” ucap Fourquet. “Bagi orang Perancis, memberikan porsi kekuasaan kepada pasangan dianggap meniru perilaku monarki.”
Beda Perancis, beda pula Amerika. Mary Anne Borrelli, profesor ilmu pemerintahan di Connecticut College menjelaskan kepada The New York Times, bahwa status Ibu Negara memang belum diterima dengan cukup baik di Amerika Serikat. Namun perlahan-lahan, lanjut Borrelli, para istri presiden dianggap sebagai tokoh masyarakat dan diterima oleh publik.
Meski tak ada UU di AS yang mengatur jabatan Ibu Negara dan tugas yang diembannya, pada 1978 Presiden Jimmy Carter menandatangani sebuah peraturan yang memberi wewenang kepada Ibu Negara. Sejak itulah pasangan Presiden AS mengemban sejumlah tugas kenegaraan, yang pelaksanaannya membutuhkan staf dan anggaran khusus.
Polemik Ibu Negara membuat popularitas Macron menurun. Berdasarkan survey yang dilakukan YouGov, hanya 36 persen responden saja yang menganggap Macron melaksanakan tugasnya dengan baik (turun 7 persen dari bulan sebelumnya dan mengafirmasi penurunan yang juga dilaporkan survey-survey lainnya). Popularitas Macron saat ini merupakan yang terburuk bagi presiden Perancis semenjak era Jacques Chirac pada 1995.
Pemimpin termuda Perancis sejak Napoleon ini perlu kerja keras guna memperbaiki popularitasnya. Caranya sederhana: wujudkan reformasi ekonomi dan sosial yang sering digembar-gemborkan selama kampanye pilpres.
Penulis: M Faisal Reza Irfan
Editor: Windu Jusuf
