tirto.id -
Industri perfilman adalah sektor yang terperosok cukup dalam akibat pandemi COVID-19. Bagaimana tidak, bioskop sebagai saluran distribusi film mesti ditutup sementara. Kelesuan ini menjangkiti hampir seluruh pelaku industri di berbagai negara.
Ketidakpastian distribusi film juga melanda Hollywood, salah satu kiblat perfilman dunia. Pada 2020 ini, ada banyak film dengan anggaran mengalami ketidakjelasan perilisan film. Tentu saja, sebuah film dengan anggaran di atas Rp1,5 triliun punya potensi merugi mengingat sebagian besar negara masih menutup bioskop.
No Time To Die, misalnya. Jadwal rilis film ini ditunda dari November 2020 hingga April 2021. Akibatnya, seperti dilansir Hollywood Reporter, studio MGM sebagai pihak yang memproduksi film ke-25 James Bond ini harus menanggung beban bunga kredit hingga Rp14 miliar tiap setiap bulan hingga film rilis di bioskop.
Konsistensi di tengah Pandemi
Kondisi sedikit berbeda ada di Korsel. Kendati kasus positif pertama Covid-19 pertama kali terkonfirmasi sejak Januari 2020, negeri ginseng enggan menutup rapat-rapat pintu bioskop. Meski dibayangi pandemi, Korsel muncul ke permukaan sebagai negara yang konsisten bisa meredam kerugian pelaku industri perfilmannya. Sebagian besar jaringan bioskop di negeri ginseng tercatat tidak pernah absen memberikan pengalaman menonton film.
Tidak lama setelah Korean Film Council (KOFIC) mengumumkan standar minimum keamanan, jaringan bioskop Korsel kembali bergeliat. Hal itu diawali dengan rilisnya film terbaru yang dibintangi oleh aktris Song Ji-hyo bertajuk Intruder pada 4 Juni 2020. Menurut data KOFIC, Intruder mampu menarik 49 ribu penonton pada hari pertama perilisan film.
Film Korsel semakin ‘hidup’ memasuki musim panas. Peninsula menjadi film Korsel pertama di tahun 2020 yang berhasil mendatangkan 3,81 juta orang untuk menonton di layar lebar. Setelah itu, muncul pula film-film laris lain yang berhasil mengikuti jejak Peninsula.
Film The Man Standing Next yang dibintangi aktor veteran Lee Byung Hyun kini merajai perolehan penonton di Korsel dengan total 4,75 juta penonton. Berselisih tipis, ada film Deliver From Us yang mendapat 4,35 juta penonton.
Dalam kurun Januari hingga Oktober 2020, KOFIC mencatat total 54,5 juta tiket terjual. Jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, total jumlah tiket yang terjual menyusut hingga 70,6%. Di periode Januari hingga Oktober 2019, total penjualan tiket bioskop di Korea mampu menyentuh 185,6 juta tiket.
Menurut Jason Bechevaise, seorang akademisi bidang perfilman di Songsil Cyber University, industri perfilman Korsel membuahkan kinerja yang lebih baik di masa pandemi dibandingkan Tiongkok, Eropa, bahkan Hollywood.
“Industri ini (film) telah melambat, namun belum berhenti seperti di negara lain,” Kata Bechervaise seperti dikutip VOA.
Suntikan Bantuan Tanpa Henti Pemerintah Korea Selatan
Di balik capaian industri film Korsel yang apik selama pandemi ini, rupanya ada campur tangan yang tidak dapat dihilangkan dari pemerintahnya. Di bawah naungan Ministry of Culture, Sport, and Tourism (MCST), pemerintah Korsel bergerak cepat sejak pandemi pertama kali menyebar di negaranya pada Januari silam.
Ada kontribusi MCST terhadap kesediaan stok film yang tayang pada semester pertama 2020 ini. MCST rupanya memberikan subsidi biaya produksi terhadap 20 film terpilih untuk mencegah penundaan dan pembatalan jadwal tayang di layar lebar.
Di hilir industri, pemerintah mengurangi besaran iuran pengelola bioskop kepada negara. Sebelum adanya pandemi, bioskop wajib memberikan iuran sebesar 3% dari keseluruhan penjualan tiket bulanan ke pemerintah. Besaran iuran tersebut sontak menyusut hingga 0,3% saja sejak Februari 2020. Bagi jaringan bioskop berskala kecil atau pendapatannya kurang dari 1 miliar won atau RP 12,73 miliar per tahun bahkan mendapat pengecualian pembayaran iuran.
Melonjaknya jumlah penonton sejak awal Mei juga disebabkan adanya promosi gencar dari MCST. Untuk mendukung produksi dan perilisan film, pemerintah menyiapkan 2,8 juta voucher potongan harga senilai US$ 5 per penonton. Kebijakan ini berkontribusi positif terhadap pertumbuhan penonton yang melonjak hingga 152% di Juni 2020.
Kontribusi sektor ini kepada perekonomian Korsel tidak dapat dipandang sebelah mata. Tidak heran, pemerintah Korsel tanpa henti menyiapkan skema bantuan untuk menjaga eksistensi industri filmnya.
Menilik laporan Oxford Economic berjudul “The Economic Contribution of Film and Television In South Korea in 2018”, industri film dan televisi menyumbang 8,1 miliar won bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negeri ginseng. Penerimaan pajak dari sektor tv dan film pun bisa mencapai 6,2 miliar won.
Film juga menjadi industri yang menyerap tenaga kerja lebih tinggi ketimbang sektor hiburan lain. Serapan tenaga kerja dari industri film pada 2018 mencapai 34,6 ribu tenaga kerja, Angka ini belum termasuk 135 ribu lapangan pekerjaan lain di sektor pendukung industri film.
Jalan Panjang Pertumbuhan Industri Film Korea Selatan
Mapannya industri film Korsel bukan lah hasil pekerjaan yang singkat. Sebuah studi bertajuk “The Effects of Protection In Cultural Industries: The Case of the Korean Film Policies” yang diterbitkan International Journal of Cultural Policymembedah strategi Korsel mengembangkan perfilmannya hingga bisa sesukses saat ini.
Pada 1960 hingga 1984, Korsel pernah menerapkan kebijakan ketat impor film asing. Film asing hanya diberi jatah 25% di layar lebar negeri ginseng. Di masa ini, jumlah produksi film Korsel mulai mengalami kenaikan.
Negeri ginseng mulai melirik film sebagai komoditas yang menguntungkan sejak populernya film Jurassic Park pada 1993. Presiden Korsel kala itu, Kim Youngam, mulai mengakui nilai ekonomi industri hiburan sebagai komoditas. Pada masa itu pula, studio film dapat mengakses pinjaman bank sekaligus mendapat pembebasan pajak untuk biaya produksinya.
Setelah terdampak krisis finansial Asia pada 1997, pelaku industri perfilman di Korsel diisi oleh perusahaan berskala kecil. Pemerintah menyiapkan skema pembebasan pajak dengan aturan ketat bagi perusahaan skala kecil dan menengah. Kriteria yang harus dipenuhi antara lain jumlah karyawan kurang dari 100, modal ekuitas lebih rendah dari 10 miliar won, penjualan film kurang dari 10 miliar won dan aset yang tidak melebihi 50 miliar won. Skema ini diberlakukan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan sektor hiburan, termasuk film.
Untuk menjaga kontinuitas bisnis sinema, pemerintah menetapkan standar independensi yang mesti dipatuhi perusahaan produksi film. Kebijakan ini berisi aturan yang melarang pemegang saham perusahaan memiliki lebih dari 30% surat utang perusahaan.
Studi ini juga mengungkap besarnya peran chaebol atau konglomerat dalam memajukan industri film Korsel. Dikutip dari Korea Herald, Chaebol generasi pertama yang melakukan penetrasi bisnis ke sektor film ialah Samsung pada 1992. Sayangnya, perusahaan elektronik ini hengkang dari industri film setelah bisnisnya terdampak krisis finansial Asia.
Generasi kedua inilah yang saat ini memiliki peran kunci dalam produksi dan distribusi film korea hingga sekarang. Nama-nama perusahaan ini kebanyakan menginduk pada bisnis-bisnis besar milik chaebol, misalnya Lotte Entertainment milik Lotte Group dan CJ E&M milik CJ Group
Menghimpun data dari Statita pada 2019, CJ E&M mampu menguasai 22,7% pangsa pasar film di Korsel. CJ E&M hanya kalah dari The Walt Disney Company Korea yang mendapat 27,3% pangsa pasar film di Korsel.
Industri film Korsel seakan tidak redup karena dihajar pandemi. Keberhasilan negeri ginseng mengelola industri film di masa pandemi ini merupakan buah dari strategi yang telah sejak lama dikerahkan pemerintah.
Editor: Windu Jusuf
