Menuju konten utama
Tirto.ID
Pencarian
Periksa Fakta
News
Diajeng
Bisnis
Login
Beranda
Latest News
Periksa Fakta
News
Flash News
News Plus
Decode
Mozaik
Mesin Waktu
Miroso
Perspektif
Wawancara Khusus
Bisnis
Insider
Side Job
Gearbox
Byte
Edusains
GWS
TirtoEco
Visual
Video
VidPro
Esai Foto
Infografik
Diajeng
For Your Pemilu
Inception
Contact Us
Indeks
Mode Gelap
Artikel teks besar
Beranda
Uu Ormas
Indeks Uu Ormas
Hukum
Kamis, 16 Jun 2022
PPATK Bekukan 21 Rekening Bank Kelompok Khilafatul Muslimin
PPATK membekukan sebanyak 21 rekening bank yang diduga milik kelompok Khilafatul Muslimin.
Hukum
Selasa, 14 Jun 2022
Sudah 23 Anggota & Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka
Densus 88 Antiteror hingga kini masih mengasistensi sejumlah Polda yang mengusut kasus Khilafatul Muslimin yang dianggap melanggar UU Ormas.
Hukum
Kamis, 9 Jun 2022
Mengulas Khilafatul Muslimin yang Dianggap Melanggar UU Ormas
Banyak kelompok pengusung khilafah yang mengubah cara demi meraih tujuan, dari cara kekerasan menjadi non-kekerasan, termasuk Khilafatul Muslimin.
Sosial budaya
Senin, 21 Feb 2022
KSP Klaim Aturan Pendaftaran dan Pendanaan NGO Sesuai Konstitusi
Bivitri Susanti menilai pembatasan pendaftaran dan pendanaan NGO oleh pemerintah sebagai ancaman kebebasan berpendapat.
Hukum
Selasa, 24 Nov 2020
FPI Tak Terdaftar sejak Tahun Lalu, Apa Dapat Dibubarkan?
FPI dinilai tak bisa dibubarkan hanya karena tak mengantongi SKT dari pemerintah. Mereka juga menilai masih dapat berkegiatan.
Hukum
Jumat, 24 Apr 2020
Cara dan Syarat Mendirikan Ormas yang Berbadan Hukum
Cara registrasi perkumpulan agar dapat terdaftar menjadi organisasi masyarakat berbadan hukum.
Sosial budaya
Selasa, 26 Nov 2019
Tito Karnavian akan Kelompokkan Ormas yang Bisa Diajak Kerja Sama
Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri tengah mendorong agar keberadaan ormas yang mendukung pemerintah bisa diperkuat.
Hukum
Selasa, 25 Jun 2019
Izin Habis dan Persyaratan Belum Lengkap, Status FPI Ilegal?
Ahli Hukum Administrasi Negara UI Dian Puji Simatupang mengatakan, status ormas FPI berakhir secara hukum setelah 20 Juni 2019, kecuali Kemendagri menerbitkan tanda terima perpanjangan.
Hukum
Selasa, 6 Mar 2018
DPR: Kekhawatiran Atas UU Ormas Hanya Berdasar Asumsi
Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.
Hukum
Senin, 15 Jan 2018
GNPF Menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi
Munarman menyatakan alasan pihaknya melakukan gugatan karena menilai adanya potensi kerugian yang dirasakan pemohon.
Hukum
Rabu, 22 Nov 2017
Mendagri Tunggu Inisiatif DPR untuk Revisi UU Ormas
Mendagri mengatakan, draf revisi dari pemerintah masih akan dibahas di kantor Menko Polhukam.
Hukum
Senin, 30 Okt 2017
Mahfud MD: Uji Materi UU Ormas Tak Bisa Batalkan Pembubaran HTI
Mahfud MD berpendapat uji materi UU Ormas hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan membatalkan pembubaran HTI.
Hukum
Senin, 30 Okt 2017
Yusril Ihza Mahendra Nilai Masih Banyak Problematik di UU Ormas
Catatan revisi UU Ormas yang paling utama menurut Yusril terdapat pada Pasal 59 ayat 4.
Hukum
Senin, 30 Okt 2017
Perppu Ormas: Demokrat Sampaikan Poin Revisi Sebelum Dijadikan UU
Partai Demokrat mengajukan 3 bentuk revisi Perppu Ormas sebelum dijadikan Undang-undang.
Hukum
Kamis, 26 Okt 2017
Ketua MUI Maruf Amin Setuju Perppu Ormas Dijadikan Undang-undang
Maruf menyatakan, aturan UU Ormas itu tidak dibuat untuk memberangus pihak-pihak tertentu, tetapi hanya Ormas anti-Pancasila.
Politik
Kamis, 26 Okt 2017
Presiden Jokowi Persilakan DPR Revisi UU Ormas
Jokowi menuturkan, pemerintah terbuka jika sejumlah fraksi di DPR berinisiatif melakukan revisi terbatas terhadap UU Ormas.
Politik
Rabu, 25 Okt 2017
Wiranto Anjurkan Anggota HTI Ikut Organisasi Lain
Wiranto menyarankan anggota ormas HTI untuk mencari organisasi lain yang berlandaskan ideologi Pancasila.
Hukum
Rabu, 25 Okt 2017
Poin-poin UU Ormas yang Diusulkan Direvisi
Beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah Pasal 59 ayat (3) huruf b, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 82A.
Hukum
Rabu, 25 Okt 2017
PKB, PPP dan Demokrat Ingin UU Ormas Segera Direvisi
PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.
Hukum
Rabu, 25 Okt 2017
HTI akan Tetap Gandeng Yusril untuk Uji Materi UU Ormas
HTI akan melibatkan Yusril Ihza Mahendra uji materi UU Ormas yang sebelumnya adalah Perppu No 2 tahun 2017.
Selanjutnya