Indeks Uu Ormas

UU Ormas digugat ke MK karena maraknya organisasi advokat dengan standar etika yang kabur.

Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktik premanisme berkedok ormas yang meminta sumbangan makin marak. Lalu, bagaimana ketentuan hukumnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia?

Bima menilai, semua dasar hukum terkait ormas sudah diatur dalam undang-undang, tetapi Mendagri mengaku tengah mengkaji rencana revisi UU Ormas.

Menurut Bobby, tujuan revisi untuk kebaikan masyarakat yang merasa terganggung dengan keberadaan premanisme berkedok ormas.

Tito menilai alur penggunaan dana bisa menjadi pembuka jalan dalam menelusuri penyebab kebablasannya ormas-ormas.

DPR meminta pemerintah mengevaluasi ormas yang menyalahgunakanan fungsinya untuk melakukan aksi premanisme.

PPATK membekukan sebanyak 21 rekening bank yang diduga milik kelompok Khilafatul Muslimin.

Densus 88 Antiteror hingga kini masih mengasistensi sejumlah Polda yang mengusut kasus Khilafatul Muslimin yang dianggap melanggar UU Ormas.

Banyak kelompok pengusung khilafah yang mengubah cara demi meraih tujuan, dari cara kekerasan menjadi non-kekerasan, termasuk Khilafatul Muslimin.

Bivitri Susanti menilai pembatasan pendaftaran dan pendanaan NGO oleh pemerintah sebagai ancaman kebebasan berpendapat.

FPI dinilai tak bisa dibubarkan hanya karena tak mengantongi SKT dari pemerintah. Mereka juga menilai masih dapat berkegiatan.

Cara registrasi perkumpulan agar dapat terdaftar menjadi organisasi masyarakat berbadan hukum.

Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri tengah mendorong agar keberadaan ormas yang mendukung pemerintah bisa diperkuat.

Ahli Hukum Administrasi Negara UI Dian Puji Simatupang mengatakan, status ormas FPI berakhir secara hukum setelah 20 Juni 2019, kecuali Kemendagri menerbitkan tanda terima perpanjangan.

Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.

Munarman menyatakan alasan pihaknya melakukan gugatan karena menilai adanya potensi kerugian yang dirasakan pemohon.

Mendagri mengatakan, draf revisi dari pemerintah masih akan dibahas di kantor Menko Polhukam.

Mahfud MD berpendapat uji materi UU Ormas hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan membatalkan pembubaran HTI.

Catatan revisi UU Ormas yang paling utama menurut Yusril terdapat pada Pasal 59 ayat 4.