Indeks Uu Ormas
PPATK Bekukan 21 Rekening Bank Kelompok Khilafatul Muslimin
PPATK membekukan sebanyak 21 rekening bank yang diduga milik kelompok Khilafatul Muslimin.
Sudah 23 Anggota & Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka
Densus 88 Antiteror hingga kini masih mengasistensi sejumlah Polda yang mengusut kasus Khilafatul Muslimin yang dianggap melanggar UU Ormas.
Mengulas Khilafatul Muslimin yang Dianggap Melanggar UU Ormas
Banyak kelompok pengusung khilafah yang mengubah cara demi meraih tujuan, dari cara kekerasan menjadi non-kekerasan, termasuk Khilafatul Muslimin.
KSP Klaim Aturan Pendaftaran dan Pendanaan NGO Sesuai Konstitusi
Bivitri Susanti menilai pembatasan pendaftaran dan pendanaan NGO oleh pemerintah sebagai ancaman kebebasan berpendapat.
FPI Tak Terdaftar sejak Tahun Lalu, Apa Dapat Dibubarkan?
FPI dinilai tak bisa dibubarkan hanya karena tak mengantongi SKT dari pemerintah. Mereka juga menilai masih dapat berkegiatan.
Cara dan Syarat Mendirikan Ormas yang Berbadan Hukum
Cara registrasi perkumpulan agar dapat terdaftar menjadi organisasi masyarakat berbadan hukum.
Tito Karnavian akan Kelompokkan Ormas yang Bisa Diajak Kerja Sama
Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri tengah mendorong agar keberadaan ormas yang mendukung pemerintah bisa diperkuat.
Izin Habis dan Persyaratan Belum Lengkap, Status FPI Ilegal?
Ahli Hukum Administrasi Negara UI Dian Puji Simatupang mengatakan, status ormas FPI berakhir secara hukum setelah 20 Juni 2019, kecuali Kemendagri menerbitkan tanda terima perpanjangan.
DPR: Kekhawatiran Atas UU Ormas Hanya Berdasar Asumsi
Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.
GNPF Menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi
Munarman menyatakan alasan pihaknya melakukan gugatan karena menilai adanya potensi kerugian yang dirasakan pemohon.
Mendagri Tunggu Inisiatif DPR untuk Revisi UU Ormas
Mendagri mengatakan, draf revisi dari pemerintah masih akan dibahas di kantor Menko Polhukam.
Mahfud MD: Uji Materi UU Ormas Tak Bisa Batalkan Pembubaran HTI
Mahfud MD berpendapat uji materi UU Ormas hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan membatalkan pembubaran HTI.
Yusril Ihza Mahendra Nilai Masih Banyak Problematik di UU Ormas
Catatan revisi UU Ormas yang paling utama menurut Yusril terdapat pada Pasal 59 ayat 4.
Perppu Ormas: Demokrat Sampaikan Poin Revisi Sebelum Dijadikan UU
Partai Demokrat mengajukan 3 bentuk revisi Perppu Ormas sebelum dijadikan Undang-undang.
Ketua MUI Maruf Amin Setuju Perppu Ormas Dijadikan Undang-undang
Maruf menyatakan, aturan UU Ormas itu tidak dibuat untuk memberangus pihak-pihak tertentu, tetapi hanya Ormas anti-Pancasila.
Presiden Jokowi Persilakan DPR Revisi UU Ormas
Jokowi menuturkan, pemerintah terbuka jika sejumlah fraksi di DPR berinisiatif melakukan revisi terbatas terhadap UU Ormas.
Wiranto Anjurkan Anggota HTI Ikut Organisasi Lain
Wiranto menyarankan anggota ormas HTI untuk mencari organisasi lain yang berlandaskan ideologi Pancasila.
Poin-poin UU Ormas yang Diusulkan Direvisi
Beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah Pasal 59 ayat (3) huruf b, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 82A.
PKB, PPP dan Demokrat Ingin UU Ormas Segera Direvisi
PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.
HTI akan Tetap Gandeng Yusril untuk Uji Materi UU Ormas
HTI akan melibatkan Yusril Ihza Mahendra uji materi UU Ormas yang sebelumnya adalah Perppu No 2 tahun 2017.