Indeks Uu Ormas

PPATK Bekukan 21 Rekening Bank Kelompok Khilafatul Muslimin
Hukum
Kamis, 16 Jun 2022

PPATK Bekukan 21 Rekening Bank Kelompok Khilafatul Muslimin

PPATK membekukan sebanyak 21 rekening bank yang diduga milik kelompok Khilafatul Muslimin.
Sudah 23 Anggota & Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka
Hukum
Selasa, 14 Jun 2022

Sudah 23 Anggota & Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka

Densus 88 Antiteror hingga kini masih mengasistensi sejumlah Polda yang mengusut kasus Khilafatul Muslimin yang dianggap melanggar UU Ormas.
Mengulas Khilafatul Muslimin yang Dianggap Melanggar UU Ormas
Hukum
Kamis, 9 Jun 2022

Mengulas Khilafatul Muslimin yang Dianggap Melanggar UU Ormas

Banyak kelompok pengusung khilafah yang mengubah cara demi meraih tujuan, dari cara kekerasan menjadi non-kekerasan, termasuk Khilafatul Muslimin.
KSP Klaim Aturan Pendaftaran dan Pendanaan NGO Sesuai Konstitusi
Sosial budaya
Senin, 21 Feb 2022

KSP Klaim Aturan Pendaftaran dan Pendanaan NGO Sesuai Konstitusi

Bivitri Susanti menilai pembatasan pendaftaran dan pendanaan NGO oleh pemerintah sebagai ancaman kebebasan berpendapat.
FPI Tak Terdaftar sejak Tahun Lalu, Apa Dapat Dibubarkan?
Hukum
Selasa, 24 Nov 2020

FPI Tak Terdaftar sejak Tahun Lalu, Apa Dapat Dibubarkan?

FPI dinilai tak bisa dibubarkan hanya karena tak mengantongi SKT dari pemerintah. Mereka juga menilai masih dapat berkegiatan.
Cara dan Syarat Mendirikan Ormas yang Berbadan Hukum
Hukum
Jumat, 24 Apr 2020

Cara dan Syarat Mendirikan Ormas yang Berbadan Hukum

Cara registrasi perkumpulan agar dapat terdaftar menjadi organisasi masyarakat berbadan hukum.
Tito Karnavian akan Kelompokkan Ormas yang Bisa Diajak Kerja Sama
Sosial budaya
Selasa, 26 Nov 2019

Tito Karnavian akan Kelompokkan Ormas yang Bisa Diajak Kerja Sama

Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri tengah mendorong agar keberadaan ormas yang mendukung pemerintah bisa diperkuat.
Izin Habis dan Persyaratan Belum Lengkap, Status FPI Ilegal?
Hukum
Selasa, 25 Jun 2019

Izin Habis dan Persyaratan Belum Lengkap, Status FPI Ilegal?

Ahli Hukum Administrasi Negara UI Dian Puji Simatupang mengatakan, status ormas FPI berakhir secara hukum setelah 20 Juni 2019, kecuali Kemendagri menerbitkan tanda terima perpanjangan.
DPR: Kekhawatiran Atas UU Ormas Hanya Berdasar Asumsi
Hukum
Selasa, 6 Mar 2018

DPR: Kekhawatiran Atas UU Ormas Hanya Berdasar Asumsi

Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.
GNPF Menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi
Hukum
Senin, 15 Jan 2018

GNPF Menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi

Munarman menyatakan alasan pihaknya melakukan gugatan karena menilai adanya potensi kerugian yang dirasakan pemohon.
Mendagri Tunggu Inisiatif DPR untuk Revisi UU Ormas
Hukum
Rabu, 22 Nov 2017

Mendagri Tunggu Inisiatif DPR untuk Revisi UU Ormas

Mendagri mengatakan, draf revisi dari pemerintah masih akan dibahas di kantor Menko Polhukam.
Mahfud MD: Uji Materi UU Ormas Tak Bisa Batalkan Pembubaran HTI
Hukum
Senin, 30 Okt 2017

Mahfud MD: Uji Materi UU Ormas Tak Bisa Batalkan Pembubaran HTI

Mahfud MD berpendapat uji materi UU Ormas hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak akan membatalkan pembubaran HTI.
Yusril Ihza Mahendra Nilai Masih Banyak Problematik di UU Ormas
Hukum
Senin, 30 Okt 2017

Yusril Ihza Mahendra Nilai Masih Banyak Problematik di UU Ormas

Catatan revisi UU Ormas yang paling utama menurut Yusril terdapat pada Pasal 59 ayat 4.
Perppu Ormas: Demokrat Sampaikan Poin Revisi Sebelum Dijadikan UU
Hukum
Senin, 30 Okt 2017

Perppu Ormas: Demokrat Sampaikan Poin Revisi Sebelum Dijadikan UU

Partai Demokrat mengajukan 3 bentuk revisi Perppu Ormas sebelum dijadikan Undang-undang.
Ketua MUI Maruf Amin Setuju Perppu Ormas Dijadikan Undang-undang
Hukum
Kamis, 26 Okt 2017

Ketua MUI Maruf Amin Setuju Perppu Ormas Dijadikan Undang-undang

Maruf menyatakan, aturan UU Ormas itu tidak dibuat untuk memberangus pihak-pihak tertentu, tetapi hanya Ormas anti-Pancasila.
Presiden Jokowi Persilakan DPR Revisi UU Ormas
Politik
Kamis, 26 Okt 2017

Presiden Jokowi Persilakan DPR Revisi UU Ormas

Jokowi menuturkan, pemerintah terbuka jika sejumlah fraksi di DPR berinisiatif melakukan revisi terbatas terhadap UU Ormas.
Wiranto Anjurkan Anggota HTI Ikut Organisasi Lain
Politik
Rabu, 25 Okt 2017

Wiranto Anjurkan Anggota HTI Ikut Organisasi Lain

Wiranto menyarankan anggota ormas HTI untuk mencari organisasi lain yang berlandaskan ideologi Pancasila.
Poin-poin UU Ormas yang Diusulkan Direvisi
Hukum
Rabu, 25 Okt 2017

Poin-poin UU Ormas yang Diusulkan Direvisi

Beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah Pasal 59 ayat (3) huruf b, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 82A.
PKB, PPP dan Demokrat Ingin UU Ormas Segera Direvisi
Hukum
Rabu, 25 Okt 2017

PKB, PPP dan Demokrat Ingin UU Ormas Segera Direvisi

PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.
HTI akan Tetap Gandeng Yusril untuk Uji Materi UU Ormas
Hukum
Rabu, 25 Okt 2017

HTI akan Tetap Gandeng Yusril untuk Uji Materi UU Ormas

HTI akan melibatkan Yusril Ihza Mahendra uji materi UU Ormas yang sebelumnya adalah Perppu No 2 tahun 2017.