Indeks Uu Ormas

Partai Demokrat mengajukan 3 bentuk revisi Perppu Ormas sebelum dijadikan Undang-undang.

Maruf menyatakan, aturan UU Ormas itu tidak dibuat untuk memberangus pihak-pihak tertentu, tetapi hanya Ormas anti-Pancasila.

Jokowi menuturkan, pemerintah terbuka jika sejumlah fraksi di DPR berinisiatif melakukan revisi terbatas terhadap UU Ormas.

Wiranto menyarankan anggota ormas HTI untuk mencari organisasi lain yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Beberapa pasal yang diusulkan untuk direvisi adalah Pasal 59 ayat (3) huruf b, Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 82A.

PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.

HTI akan melibatkan Yusril Ihza Mahendra uji materi UU Ormas yang sebelumnya adalah Perppu No 2 tahun 2017.

Menurut Hidayat PKS dan HTI memiliki sikap yang berbeda terhadap demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah menjadi UU, tapi masih ada cara untuk mengubahnya dengan uji materil di MK maupun revisi di DPR.

Demokrat akan setuju Perppu menjadi UU apabila pemerintah bersedia melakukan revisi setelah disahkan.

Kompromi tersebut berkaitan dengan catatan dari sejumlah fraksi di DPR, ormas, dan pakar terhadap Perppu Ormas yang disampaikan dalam rapat pembahasan di Komisi II.

Azyumardi Azra menilai Perppu Ormas dibutuhkan untuk menjaga eksistensi bangsa. Sebaliknya, Yusril justru mendorong agar Komisi II menolak Perppu No 2 tahun 2017 itu.

Fraksi PKS akan mengusulkan revisi terbatas terkait UU Ormas daripada menerima Perppu.

Pemerintah bisa langsung menindak akun media sosial ormas yang menyebarkan kebencian dengan menyematkan Perppu Ormas dan UU ITE.

Nasib Perppu yang dikeluarkan pemerintah akan ditentukan DPR. Jika tidak disetujui, maka akan kembali ke UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Pemerintah perlu menjelaskan alasan diterbitkannya Perppu Orman karena, menurut F-PKS Perppu ini dilandasi banyak pasal karet.

Perppu 2/2017 yang mengubah UU organisasi kemasyarakatan tak cuma membidik HTI, melainkan berefek luas bagi individu yang dituduh "menodai agama" dan ekspresi politik damai oleh aktivis Papua dan Maluku.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 memungkinkan proses pembubaran ormas menjadi lebih mudah ketimbang aturan dalam UU No. 17 tahun 2013.

Menurut Setara Institute, pemerintah bisa langsung menjalankan Perppu Ormas tanpa harus menunggu persetujuan DPR.

Perppu Ormas mencakup beberapa perubahan substansial yang mengatur soal larangan dan sanksi terhadap ormas. Peraturan resmi ini dapat diunduh di https://www.setneg.go.id.