Indeks Uu Minerba

Salah satu dugaan terjadinya penyelundupan tambang logam berada di Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Dalam permohonannya, Stepanus selaku pemohon menyatakan UU Minerba menciderai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Ubaid sebut jangan sampai pemerintah menjerumuskan pesantren dalam ranah bisnis, terlebih sektor tambang yang merusak lingkungan.

Tanpa adanya konsolidasi atau konsorsium UMKM dan koperasi, para pengusaha akar rumput akan kesulitan kelola tambang.

Budi Arie menilai, revisi UU Minerba bisa meningkatkan kapasitas usaha koperasi serta kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat.

Bahlil mengatakan, pemerintah memberi ruang kepada UMKM atau koperasi mengelola tambang agar bisa meningkatkan taraf hidup dalam 4-5 tahun.

Baleg DPR RI menyetujui RUU Minerba disahkan untuk dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi UU, Selasa (18/2/2025) besok.

Terdapat poin perubahan dalam RUU Minerba terkait pemberian konsesi tambang kepada kampus. Kampus batal mengelola tambang.

Pemerintah masih mengkaji ulang skema pemberian IUP ke perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.

DPR meminta agar ada skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas tanpa melalui mekanisme lelang.

DPR berkilah pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi demi membantu proses pendanaan pendidikan. Memang bisa?

Saleh menyinggung sejumlahpemberitaan bahwa ormas dan perguruan tinggi tidak lagi kritis karena disogok dengan terima konsesi tambang dari pemerintah.

Jokowi teken PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan baru ini, ormas keagamaan legal mengelola izin usaha pertambangan.

Dalam UU Minerba, pemegang konsesi yang abai terhadap kewajiban reklamasi, jelas adalah perbuatan pidana.

Jokowi menyampaikan pentingnya hilirisasi dan mendorong smelter Freeport segera beroperasi.

Kementerian ESDM memberikan relaksasi ekspor mineral mentah kepada lima perusahaan hingga Mei 2024 nanti.

Soal larangan ekspor bauksit, Fahmy Radhi sebut Jokowi konsisten dan pantang mundur meski sempat menuai gugatan di WTO.

Putusan MK terhadap UU Minerba semakin membuat pemerintah memberikan ruang luas terhadap eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia.

Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.

Merujuk UU Minerba yang telah direvisi, izin pertambangan PT Arutmin berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun.