Indeks Uu Minerba

Pemerintah masih mengkaji ulang skema pemberian IUP ke perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.

DPR meminta agar ada skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas tanpa melalui mekanisme lelang.

DPR berkilah pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi demi membantu proses pendanaan pendidikan. Memang bisa?

Saleh menyinggung sejumlahpemberitaan bahwa ormas dan perguruan tinggi tidak lagi kritis karena disogok dengan terima konsesi tambang dari pemerintah.

Jokowi teken PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan baru ini, ormas keagamaan legal mengelola izin usaha pertambangan.

Dalam UU Minerba, pemegang konsesi yang abai terhadap kewajiban reklamasi, jelas adalah perbuatan pidana.

Jokowi menyampaikan pentingnya hilirisasi dan mendorong smelter Freeport segera beroperasi.

Kementerian ESDM memberikan relaksasi ekspor mineral mentah kepada lima perusahaan hingga Mei 2024 nanti.

Soal larangan ekspor bauksit, Fahmy Radhi sebut Jokowi konsisten dan pantang mundur meski sempat menuai gugatan di WTO.

Putusan MK terhadap UU Minerba semakin membuat pemerintah memberikan ruang luas terhadap eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia.

Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.

Merujuk UU Minerba yang telah direvisi, izin pertambangan PT Arutmin berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Permintaan ini menjadi sinyal ketidakkonsistenan Freeport dalam memegang komitmen bangun smelter.

3 perusahaan yang mengajukan perpanjangan, yaitu PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, (KPC), PT Multi Harapan Utama.

Sebagian perusahaan tambang memilih berlangganan listrik ke PLN.

UU Minerba dan RUU Omnibus Law merupakan produk legislasi DPR RI yang menguntungkan pengusaha, bukan rakyat.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar "sidang rakyat" untuk menggugat dan mendelegitimasi UU Minerba yang disahkan DPR RI secara kilat.

RUU Minerba yang akan disahkan menjadi UU dikritisi karena menjadikan kewajiban perusahaan atas lubang bekas tambang menjadi relatif kurang tegas dibanding UU Nomor 4 Tahun 2009.

Peneliti ICW Egi Primayoga menyatakan pengesahan RUU Minerba terbukti telah melecehkan protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang terjadi pada aksi Reformasi Dikorupsi.

RUU Minerba yang resmi disahkan menjadi UU setelah dibahas kilat di DPR, menuai banyak protes dan dinilai menguntungkan korporasi tambang serta tidak mengakomodir aspirasi rakyat.