Indeks Uu Minerba

Sebagian perusahaan tambang memilih berlangganan listrik ke PLN.

UU Minerba dan RUU Omnibus Law merupakan produk legislasi DPR RI yang menguntungkan pengusaha, bukan rakyat.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar "sidang rakyat" untuk menggugat dan mendelegitimasi UU Minerba yang disahkan DPR RI secara kilat.

RUU Minerba yang akan disahkan menjadi UU dikritisi karena menjadikan kewajiban perusahaan atas lubang bekas tambang menjadi relatif kurang tegas dibanding UU Nomor 4 Tahun 2009.

Peneliti ICW Egi Primayoga menyatakan pengesahan RUU Minerba terbukti telah melecehkan protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang terjadi pada aksi Reformasi Dikorupsi.

RUU Minerba yang resmi disahkan menjadi UU setelah dibahas kilat di DPR, menuai banyak protes dan dinilai menguntungkan korporasi tambang serta tidak mengakomodir aspirasi rakyat.

DPR mengesahkan revisi UU Minerba terbaru pada Selasa, 12 Mei 2020.

RUU Minerba yang telah dibahas bersama pemerintah disepakati dibawa ke tingkat dua di rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Ahmad Taufan Damanik menyatakan, dalam beberapa kasus, investasi tambang turut melibatkan investor luar negeri.

Direktorat Bea dan Cukai mencatat ada lonjakan penerimaan bea keluar dari ekspor ore nikel yang masuk ke kas negara senilai Rp1,1 triliun sampai 31 Oktober 2019.

MIND ID sebagai perusahaan induk BUMN pertambangan akan mengambil alih 20 persen saham divestasi PT Vale Indonesia.

Kementerian ESDM berkata pengesahan RUU Minerba dibahas DPR periode berikutnya, sesuai arahan presiden.

Guru Besar Teknik Pertambangan ITB Irwandy Arif menilai pemerintah seharusnya konsisten melarang ekspor bijih mineral. Sebab, hal ini adalah amanat UU Minerba yang sudah lama terbit.

Demi kedaulatan, Pemerintah Indonesia membuat aturan divestasi saham perusahaan tambang. Benarkah Indonesia bisa berdaulat dengan regulasi ini?

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu berpendapat bahwa pilihan Freeport adalah antara patuh dan menghormati UU Minerba yang dibuat bersama pemerintah dan DPR.

Pemerintah sudah sejak lama mendorong agar Freeport yang berstatus KK berubah menjadi IUPK. Namun, Freeport baru bersedia mengubah statusnya setelah pemerintah melalui regulasi baru menjadikan hal tersebut sebagai salah satu syarat ekspor konsentrat.

Pemerintah masih membuka keran ekspor konsentrat. Hanya saja, ekspor dibuka untuk perusahaan yang berkomitmen membangun smelter. Tak hanya itu, bea keluar mineralBea juga akan dinaikkan jadi 10%.

Kelanjutan relaksasi ekspor mineral memang masih teka-teki. Presiden Jokowi hanya memberi arahan agar pengelolaan mineral diorientasikan pada kepentingan nasional dan berkelanjutan menjadi petunjuk tegas bagi Kementerian ESDM. Akankah relaksasi ekspor mineral akan dihentikan?

Program hilirisasi mineral sebagai pelaksanaan UU Minerba akan tetap dilaksanakan. Hanya saja, penerapannya harus mempertimbangkan enam hal.