Indeks Uu Minerba

Guru Besar Teknik Pertambangan ITB Irwandy Arif menilai pemerintah seharusnya konsisten melarang ekspor bijih mineral. Sebab, hal ini adalah amanat UU Minerba yang sudah lama terbit.

Demi kedaulatan, Pemerintah Indonesia membuat aturan divestasi saham perusahaan tambang. Benarkah Indonesia bisa berdaulat dengan regulasi ini?

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu berpendapat bahwa pilihan Freeport adalah antara patuh dan menghormati UU Minerba yang dibuat bersama pemerintah dan DPR.

Pemerintah sudah sejak lama mendorong agar Freeport yang berstatus KK berubah menjadi IUPK. Namun, Freeport baru bersedia mengubah statusnya setelah pemerintah melalui regulasi baru menjadikan hal tersebut sebagai salah satu syarat ekspor konsentrat.

Pemerintah masih membuka keran ekspor konsentrat. Hanya saja, ekspor dibuka untuk perusahaan yang berkomitmen membangun smelter. Tak hanya itu, bea keluar mineralBea juga akan dinaikkan jadi 10%.

Kelanjutan relaksasi ekspor mineral memang masih teka-teki. Presiden Jokowi hanya memberi arahan agar pengelolaan mineral diorientasikan pada kepentingan nasional dan berkelanjutan menjadi petunjuk tegas bagi Kementerian ESDM. Akankah relaksasi ekspor mineral akan dihentikan?

Program hilirisasi mineral sebagai pelaksanaan UU Minerba akan tetap dilaksanakan. Hanya saja, penerapannya harus mempertimbangkan enam hal.