Indeks Uu Md3

Menurut Fajar, fakta sudah membuktikan bahwa Arief melanggar etika sebagai hakim konstitusi karena sempat bertemu anggota DPR tanpa undangan resmi.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan uji materi tiga pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR ke MK pada Rabu kemarin (14/2/2018).

Putusan uji materi UU MD3 yang diketok Mahkamah Konstitusi mengenai posisi KPK dinilai sudah konsisten.

Sejumlah institusi berencana menggugat UU MD3 ke MK. Apakah jalannya akan mulus?

Agenda rapat paripurna Rabu (14/2/2018), belum akan melantik pimpinan DPR dari PDIP karena ada masalah teknis, kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.

UU MD3 ini dinilai makin memperkuat posisi DPR dan anggota DPR.

"Artinya sekarang ada tren institusi-institusi negara melindungi dirinya dengan pasal-pasal penghinaan terhadap negara. yang baru tentu adalah DPR," kata Ray.

Kewenangan dan hak baru DPR termaktub dalam pasal 73, pasal 122 huruf K, dan pasal 245 ayat 1 UU MD3.

Sejumlah pihak mengkritik keras keberadaan tiga pasal dalam UU MD3 yang baru karena memberikan kewenangan berlebihan terhadap DPR

Posisi MKD dalam memberi pertimbangan seperti yang dimaksud oleh pasal 245 ayat 1 adalah untuk menjaga marwah DPR.

Laode M Syarif mempermasalahkan keabsahan Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang memasukkan kembali pertimbangan MKD terkait pemeriksaan terhadap anggota DPR.

Dalam UU MD3 terbaru, pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin tertulis presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dahnil Anzar sudah meminta kepada semua kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai yang pro-kekebalan hukum bagi anggota DPR.

KPK menilai ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum dalam UU MD3, yang baru disahkan, melanggar prinsip equality before the law.

DPR RI mengesahkan RUU MD3 menjadai undang-undang pada hari ini. Dua fraksi menolak pengesahan itu, tapi delapan fraksi lainnya menyetujui.

Nasdem menilai ada beberapa pasal yang rancu dalam revisi UU MD3.

"Keputusan itu menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR RI," kata Fahri Hamzah.

Keputusan tersebut masih harus menunggu persetujuan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ada tambahan kursi pimpinan di DPR yang diperuntukkan untuk PDI Perjuangan.

"Jangan semua hal yang sangat politis kemudian dipaksakan menjadi pasal peraturan perundangan," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari.