Indeks Uu Md3

Posisi MKD dalam memberi pertimbangan seperti yang dimaksud oleh pasal 245 ayat 1 adalah untuk menjaga marwah DPR.

Laode M Syarif mempermasalahkan keabsahan Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang memasukkan kembali pertimbangan MKD terkait pemeriksaan terhadap anggota DPR.

Dalam UU MD3 terbaru, pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin tertulis presiden atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dahnil Anzar sudah meminta kepada semua kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai yang pro-kekebalan hukum bagi anggota DPR.

KPK menilai ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum dalam UU MD3, yang baru disahkan, melanggar prinsip equality before the law.

DPR RI mengesahkan RUU MD3 menjadai undang-undang pada hari ini. Dua fraksi menolak pengesahan itu, tapi delapan fraksi lainnya menyetujui.

Nasdem menilai ada beberapa pasal yang rancu dalam revisi UU MD3.

"Keputusan itu menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR RI," kata Fahri Hamzah.

Keputusan tersebut masih harus menunggu persetujuan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ada tambahan kursi pimpinan di DPR yang diperuntukkan untuk PDI Perjuangan.

Pemerintah menyepakati penambahan 1 kursi pimpinan DPR, 3 kursi pimpinan MPR dan 1 kursi pimpinan DPD, seperti halnya usulan panitia kerja (Panja) RUU MD3.

"Jangan semua hal yang sangat politis kemudian dipaksakan menjadi pasal peraturan perundangan," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari.

Kewenangan itu tertuang dalam revisi pasal 73 UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR.

Saat ini, baru nama Ahmad Basarah yang berpeluang besar menempati posisi pimpinan MPR.

Revisi UU MD3 dilakukan untuk menyenangkan PDIP, kata pengamat politik Asep Warlan.

"Kalau hanya menambah kursi pimpinan untuk PDIP, itu hanya untuk menyenangkan partai saja," kata peneliti Formappi, Lucius Karus.