Indeks Uu Md3

Menurut Mahkamah, permintaan tersebut tidak sejalan dengan konsep demokrasi perwakilan yang dianut Indonesia.

Pertanyaan retoris ini terkait dengan usulan recall konstituen yang dinilai penting untuk akuntabilitas dan membatasi kuasa partai.

Sejumlah anggota DPR menghargai gugatan UU MD3 ke MK, namun berharap pemberhentian tetap menjadi kewenangan partai politik.

Pemohon menilai partai politik sering kali memberhentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat.

Perbaikan terhadap perilaku komunikasi anggota DPR  harus dilakukan secara menyeluruh, ketimbang hanya sekadar memberi sanksi nonaktif.

Zico khawatir jika DPR diberi keleluasaan untuk rapat di luar kompleks parlemen, maka akan terjadi pengabaian terhadap hak konstitusi masyarakat.

Salah satu gugatan meminta MK memutuskan penghapusan Pasal 239 Ayat 2 Huruf d Undang-Undang MD3.

Ada logika kesimpulan yang meloncat dari kepala anggota DPR saat merasa bisa mencopot pejabat dengan evaluasi berkala.

Keinginan DPR menambah jumlah komisi dinilai hanya pemborosan anggaran dan membuat koordinasi tak efektif.

Said Abdullah mengatakan usulan revisi UU MD3 kala itu terkait kewenangan keuangan DPR, bukan penetapan kursi ketua DPR.

Pratikno membantah adanya isu Perppu MD3 untuk mengubah penetapan kursi ketua DPR.

UU MD3 direvisi dalam rangka melepas DPRD dari peraturan perundangan sehingga tersisa menjadi UU MD2.

Puan menegaskan UU yang mengatur sistematika pemilihan pimpinan DPR harus dijaga dan dihargai oleh semua elemen di DPR.

Bambang Soesatyo menegaskan tak akan merevisi UU MD3 hanya demi mengubah aturan kursi Ketua DPR RI dan merebutnya dari PDIP.  

Politikus PDIP dan PKS mewacanakan hak angket terkait putusan MK soal syarat usia capres-cawapres. Bisakah MK menjadi objek angket?

Peneliti Formappi menilai anggota legislatif yang bolos saat rapat merupakan pemandangan suram sejak awal masa bakti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI periode 2019-2024.

Sembilan fraksi DPR periode 2019-2024 masing-masing mendapat satu kursi pimpinan MPR.

Pemerintah dan DPR RI sepakat pimpinan MPR disesuaikan dengan jumlah parpol yang lolos ke parlemen. Hal ini diatur dalam revisi UU MD3.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan masih ada waktu untuk merealisasikan wacana penambahan kuota pimpinan MPR menjadi 10 kursi.

PPP terbuka dengan opsi penambahan jumlah Ketua MPR dari UU MD3 yang mengatur dari lima Ketua menjadi 10 sesuai dengan permintaan PAN agar semua partai di parlemen terwakili.