Masuk tirto.idIndeks Uu Md3
MK Tolak Gugatan UU MD3, Mekanisme Recall Parpol Konstitusional
Menurut Mahkamah, permintaan tersebut tidak sejalan dengan konsep demokrasi perwakilan yang dianut Indonesia.
Apakah Sudah Saatnya Publik Bisa Pecat Langsung DPR Bermasalah?
Pertanyaan retoris ini terkait dengan usulan recall konstituen yang dinilai penting untuk akuntabilitas dan membatasi kuasa partai.
Saat Anggota DPR Risau Rakyat Tuntut Pecat Tanpa Melalui Parpol
Sejumlah anggota DPR menghargai gugatan UU MD3 ke MK, namun berharap pemberhentian tetap menjadi kewenangan partai politik.
UU MD3 Digugat di MK: Minta Rakyat Bisa Berhentikan Anggota DPR
Pemohon menilai partai politik sering kali memberhentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat.
MKD dan Sanksi Nonaktif DPR yang Sekadar Lip Service
Perbaikan terhadap perilaku komunikasi anggota DPR harus dilakukan secara menyeluruh, ketimbang hanya sekadar memberi sanksi nonaktif.
UU MD3 Digugat ke MK agar DPR Tak Bisa Rapat di Hotel
Zico khawatir jika DPR diberi keleluasaan untuk rapat di luar kompleks parlemen, maka akan terjadi pengabaian terhadap hak konstitusi masyarakat.
MK Memproses Dua Gugatan Terkait PAW DPR RI
Salah satu gugatan meminta MK memutuskan penghapusan Pasal 239 Ayat 2 Huruf d Undang-Undang MD3.
DPR Lampaui Kewenangan Jika Tatib Berujung Kuasa Copot Pejabat
Ada logika kesimpulan yang meloncat dari kepala anggota DPR saat merasa bisa mencopot pejabat dengan evaluasi berkala.
Penambahan Komisi di DPR Boros Bujet & Koordinasi Tak Efektif
Keinginan DPR menambah jumlah komisi dinilai hanya pemborosan anggaran dan membuat koordinasi tak efektif.
Said Abdullah Akui Pernah Usul Revisi UU MD3 tapi Ditolak Dasco
Said Abdullah mengatakan usulan revisi UU MD3 kala itu terkait kewenangan keuangan DPR, bukan penetapan kursi ketua DPR.
PDIP Dengar Ada Isu Ubah Penetapan Ketua DPR melalui Perppu MD3
Pratikno membantah adanya isu Perppu MD3 untuk mengubah penetapan kursi ketua DPR.
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, DPR Bantah Mau Revisi Posisi Ketua
UU MD3 direvisi dalam rangka melepas DPRD dari peraturan perundangan sehingga tersisa menjadi UU MD2.
Puan Klaim Tak akan Ada Revisi UU MD3 Sampai Akhir Jabatan DPR
Puan menegaskan UU yang mengatur sistematika pemilihan pimpinan DPR harus dijaga dan dihargai oleh semua elemen di DPR.
Golkar Jamin Tak Ada Revisi UU MD3 Hanya demi Kursi Ketua DPR RI
Bambang Soesatyo menegaskan tak akan merevisi UU MD3 hanya demi mengubah aturan kursi Ketua DPR RI dan merebutnya dari PDIP.
Polemik Wacana Hak Angket DPR soal Putusan MK yang Kontroversial
Politikus PDIP dan PKS mewacanakan hak angket terkait putusan MK soal syarat usia capres-cawapres. Bisakah MK menjadi objek angket?
Potret DPR & DPD RI Minggu Pertama: Bolos hingga Tidur Waktu Sidang
Peneliti Formappi menilai anggota legislatif yang bolos saat rapat merupakan pemandangan suram sejak awal masa bakti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI periode 2019-2024.
Paripurna DPR Sahkan Revisi UU MD3, Pimpinan MPR Jadi 10 Orang
Sembilan fraksi DPR periode 2019-2024 masing-masing mendapat satu kursi pimpinan MPR.
Revisi UU MD3: Pimpinan MPR Disepakati Sesuai dengan Jumlah Fraksi
Pemerintah dan DPR RI sepakat pimpinan MPR disesuaikan dengan jumlah parpol yang lolos ke parlemen. Hal ini diatur dalam revisi UU MD3.
Fadli Zon: Kuota Pimpinan MPR Jadi 10 Masih Cukup Waktu Realisasi
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan masih ada waktu untuk merealisasikan wacana penambahan kuota pimpinan MPR menjadi 10 kursi.
PPP Sebut Koalisi Jokowi Terbuka Usulan Tambahan Ketua MPR Jadi 10
PPP terbuka dengan opsi penambahan jumlah Ketua MPR dari UU MD3 yang mengatur dari lima Ketua menjadi 10 sesuai dengan permintaan PAN agar semua partai di parlemen terwakili.
