Peneliti Formappi menilai anggota legislatif yang bolos saat rapat merupakan pemandangan suram sejak awal masa bakti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI periode 2019-2024.
PPP terbuka dengan opsi penambahan jumlah Ketua MPR dari UU MD3 yang mengatur dari lima Ketua menjadi 10 sesuai dengan permintaan PAN agar semua partai di parlemen terwakili.
Dua kewenangan DPR diamputasi setelah MK mengabulkan permohonan judicial review UU MD3 oleh kelompok masyarakat sipil: pemanggilan paksa dengan bantuan polisi dan pemidanaan warga yang dianggap melecehkan kehormatan mereka.
Empat organisasi buruh, yakni KPBI, KASBI, KSBSI dan Sindikasi mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 73, pasal 122 huruf l dan pasal 245 UU MD3.
Polisi memastikan anggota DPRD Maluku Tengah menyetir mobil yang menabrak seorang pengendara motor hingga tewas. Tapi, polisi menunda pemeriksaan anggota dewan itu karena mengikuti ketentuan dalam UU MD3.