Indeks Uu Md3

Dua kewenangan DPR diamputasi setelah MK mengabulkan permohonan judicial review UU MD3 oleh kelompok masyarakat sipil: pemanggilan paksa dengan bantuan polisi dan pemidanaan warga yang dianggap melecehkan kehormatan mereka.

"Apapun keputusan MK pasti akan kami hormati dan kami laksanakan," kata Ketua DPR  Bambang Soesatyo.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap tiga pasal yang memuat ketentuan kontroversial di UU MD3.

Polisi harus tetap mengusut kasus Herman Hery, anggota DPR dari PDIP yang diduga mengeroyok Ronny Yuniarto Kosasih.

Ketua MKD DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut sudah ada laporan yang masuk ke MKD soal penganiayaan dan dugaan pelanggaran etika Herman Hery.

Empat organisasi buruh, yakni KPBI, KASBI, KSBSI dan Sindikasi mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 73, pasal 122 huruf l dan pasal 245 UU MD3.

Serikat Buruh menilai ada tiga pasal dalam UU MD3 yang berpotensi memberikan "kesempatan" kepada DPR untuk berbuat sewenang-wenang.

Polisi memastikan anggota DPRD Maluku Tengah menyetir mobil yang menabrak seorang pengendara motor hingga tewas. Tapi, polisi menunda pemeriksaan anggota dewan itu karena mengikuti ketentuan dalam UU MD3.

Penetapan dan pelantikan tiga wakil ketua MPR merupakan konsekuensi terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang UU MD3.

Polemik pasal-pasal kotor dalam perubahan UU MD3 bikin citra negatif bagi Presiden Joko Widodo.

"Namanya DPR ... Ketika terjadi perdebatan alot, mesti ada solusi," kata Firman dari Fraksi Golkar. Maka, lahirlah pasal-pasal kontroversial.

Perubahan UU MD3 menguntungkan sejumlah pihak. Dua di antaranya PDI Perjuangan dan anggota DPR yang tersangkut kasus pidana.

Presiden Joko Widodo berkata "kaget" atas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3. Risalah rapat di DPR menunjukkan sebaliknya: Jokowi tahu.

Muhaimin bersama dua pimpinan MPR lainnya, dari PDIP dan Gerindra, akan mengisi tambahan kursi pimpinan MPR RI sesuai UU MD3.

PPP menilai kata 'suara' dalam Pasal 427A UU MD3 harus dimaknai dengan perolehan suara di Pemilu 2014. Bukan dimaknai dengan perolehan jumlah kursi.

Ada penolakan terhadap UU, berarti kesadaran warga makin meningkat akan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945.

Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan publik menggugat sejumlah pasal kontroversial di UU MD3 hasil revisi terbaru yang kini sudah resmi menjadi undang-undang.

Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia

Menkumham Yasonna Laoly berdalih pernah menyampaikan kepada DPR agar pasal-pasal kontroversial di UU MD3 tidak dimasukkan.

Bamsoet menjamin DPR tak akan jadi lembaga super body meski ada UU MD3.