Indeks Uu Md3

Penetapan dan pelantikan tiga wakil ketua MPR merupakan konsekuensi terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang UU MD3.

Polemik pasal-pasal kotor dalam perubahan UU MD3 bikin citra negatif bagi Presiden Joko Widodo.

Perubahan UU MD3 menguntungkan sejumlah pihak. Dua di antaranya PDI Perjuangan dan anggota DPR yang tersangkut kasus pidana.

Presiden Joko Widodo berkata "kaget" atas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3. Risalah rapat di DPR menunjukkan sebaliknya: Jokowi tahu.

"Namanya DPR ... Ketika terjadi perdebatan alot, mesti ada solusi," kata Firman dari Fraksi Golkar. Maka, lahirlah pasal-pasal kontroversial.

Muhaimin bersama dua pimpinan MPR lainnya, dari PDIP dan Gerindra, akan mengisi tambahan kursi pimpinan MPR RI sesuai UU MD3.

Ada penolakan terhadap UU, berarti kesadaran warga makin meningkat akan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945.

PPP menilai kata 'suara' dalam Pasal 427A UU MD3 harus dimaknai dengan perolehan suara di Pemilu 2014. Bukan dimaknai dengan perolehan jumlah kursi.

Menkumham Yasonna Laoly mempersilakan publik menggugat sejumlah pasal kontroversial di UU MD3 hasil revisi terbaru yang kini sudah resmi menjadi undang-undang.

Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia

Menkumham Yasonna Laoly berdalih pernah menyampaikan kepada DPR agar pasal-pasal kontroversial di UU MD3 tidak dimasukkan.

Bamsoet menjamin DPR tak akan jadi lembaga super body meski ada UU MD3.

Bamsoet menyatakan pelantikan wakil ketua DPR RI dari PDIP dilaksanakan pada Selasa, 20 Maret 2018.

Jokowi menyadari, meskipun dirinya tak menandatangani, UU MD3 itu tetap berlaku.

Jokowi memang menolak menandatangani draf UU MD3, tapi tidak melakukan langkah nyata setelahnya. Presiden ke-7 Indonesia ini dianggap tidak pernah benar-benar serius.

Ratusan Mahasiswa dari Aliansi BEM Se Jabodetabek dan Banten menggelar aksi turun ke jalan menuntut pembatalan revisi UU MD3 di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurut Taufik, masyarakat yang tidak puas dengan UU MD 3 sebaiknya mengajukan uji materi ke MK.

Hasto menyatakan PDIP akan menyerahkan nama pimpinan DPR dan MPR setelah UU MD3 baru resmi dinomori, Kamis (15/3/2018).

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum menandatangani UU MD3 menunjukkan bahwa ia mendengarkan aspirasi publik.

Menurut Ketua Baleg, rencana Jokowi menerbitkan Perppu pembatalan pasal kontroversial UU MD3 sebagai pencitraan belaka.