Indeks Uu Md3

Merespons UU MD3, Jokowi bertindak seperti Megawati yang menolak menandatangani empat UU yang sudah disahkan DPR.

Donal menyangsikan integritas Hakim MK, Arief Hidayat dalam mengambil keputusan gugatan uji materi terhadap UU MD3 baru.

Masuknya pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 dinilai sebagai kesalahan fatal Yasonna yang menjadi wakil pemerintah selama pembahasan undang-undang.

Gugatan pertama diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Gugatan kedua berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Gugatan diajukan setelah hasil polling di akun media sosial PSI menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan," kata Antoni.

"Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat," kata Hasto.

Sikap Jokowi yang tidak mau menandatangani draf UU MD3 dinilai Lucius sebagai sikap pribadi.

"Setelah menandatangani UU MD3, Presiden bisa mencabut pasal-pasal tersebut," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino.

Menurut FORMAPPI, DPR semestinya melibatkan elemen masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan sebuah undang-undang.

“Saya kira tidak sampai ke sana, yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,” kata Jokowi.

Salah satu isi dalam pasal UU MD3 adalah mengatur kewenangan DPR memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa melalui kepolisian.

PSI menilai sejumlah pasal hasil revisi UU MD3 mencederai demokrasi sehingga berencana mengajukan gugatan uji materi terhadap undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh DPR tersebut.

Fahri menyatakan apabila Jokowi tidak menandatangani UU MD3 itu maka seluruh kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi.

Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.

UU MD3 baru, membuat
DPR menjadi Lembaga
yang represif dan superbody

Jokowi mestinya mengetahui pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 sejak proses pembahasan.

Meski tidak ditandatangani oleh presiden, UU MD3 tetap berlaku 30 hari setelah disahkan.

Yasonna mengakui bahwa Presiden awalnya tidak mengetahui isi perubahan UU MD3.

Mahfud menganggap munculnya pasal pemidanaan terhadap penghina DPR menandakan lembaga itu takut dikritik.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim pasal 122 huruf K UU MD3 tidak akan membuat para pihak yang mengkritik DPR menerima hukuman pidana.