Indeks Uu Md3

Sejumlah nama mencuat sebagai pimpinan baru legislatif. Ada nama Ahmad Basarah dari PDIP, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Ahmad Muzani dari Gerindra.

Terkait polemik persetujuan Presiden Jokowi terhadap draft UU MD3, ahli hukum tata negara Mahfud MD mengatakan ada beberapa alternatif sikap Presiden menyikapi hal ini.

UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Merespons UU MD3, Jokowi bertindak seperti Megawati yang menolak menandatangani empat UU yang sudah disahkan DPR.

Donal menyangsikan integritas Hakim MK, Arief Hidayat dalam mengambil keputusan gugatan uji materi terhadap UU MD3 baru.

Masuknya pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 dinilai sebagai kesalahan fatal Yasonna yang menjadi wakil pemerintah selama pembahasan undang-undang.

Gugatan pertama diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Gugatan kedua berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Gugatan diajukan setelah hasil polling di akun media sosial PSI menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan," kata Antoni.

"Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat," kata Hasto.

Sikap Jokowi yang tidak mau menandatangani draf UU MD3 dinilai Lucius sebagai sikap pribadi.

"Setelah menandatangani UU MD3, Presiden bisa mencabut pasal-pasal tersebut," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino.

“Saya kira tidak sampai ke sana, yang tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk judicial review,” kata Jokowi.

Salah satu isi dalam pasal UU MD3 adalah mengatur kewenangan DPR memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa melalui kepolisian.

Menurut FORMAPPI, DPR semestinya melibatkan elemen masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan sebuah undang-undang.

PSI menilai sejumlah pasal hasil revisi UU MD3 mencederai demokrasi sehingga berencana mengajukan gugatan uji materi terhadap undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh DPR tersebut.

Fahri menyatakan apabila Jokowi tidak menandatangani UU MD3 itu maka seluruh kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi.

Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.

UU MD3 baru, membuat
DPR menjadi Lembaga
yang represif dan superbody

Jokowi mestinya mengetahui pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 sejak proses pembahasan.

Meski tidak ditandatangani oleh presiden, UU MD3 tetap berlaku 30 hari setelah disahkan.