tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbuka dengan opsi penambahan jumlah Ketua MPR dari UU MD3 yang mengatur dari lima Ketua menjadi 10, sesuai dengan permintaan PAN, agar semua partai di parlemen terwakili.
Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, saat ini ada dua sudut yang setuju penambahan Ketua MPR menjadi tetap delapan seperti saat ini atau tambah menjadi 10.
"Berdasarkan hasil dari pertemuan para sekjen dua malam yang lalu, kenapa kami bersikap seperti itu [mendukung penambahan kursi MPR], karena yang melemparkan pertama kan PAN, sejauh ini memang apa kami sebagian dari kami misalnya tentunya berbicara dengan teman-teman PAN. Inginnya seperti apa memang dengan Gerindra juga, Gerindra itu terus terang saja sempat dibahas juga pada DPP PPP bertemu dengan Pak Prabowo itu," terang dia kepada wartawan di Gedung Rapat Paripurna, DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).
Ia mengatakan, sudah membahas mengenai paket pimpinan MPR menjadi 10 dengan pihak oposisi seperti Ketua Umum Gerindra. Arsul menyatakan Gerindra menyambut baik soal usulan elite jajaran MPR bertambah menjadi 10.
"Pak Prabowo menyambut baik kalau itu memang di satu sisi Pak Prabowo mengatakan pasti ada pandangan negatifnya, tapi di sisi lain untuk bisa kebersamaan daripada berantem terus cakar-cakaran oke lah ada satu tempat untuk bermusyawarah di MPR itu," terang dia.
Ia menilai ada dua sisi yang dipikirkan sebelum memutuskan untuk menambah jumlah ketua MPR. Di sisi pertama, ada pemikiran supaya politik nasional terutama yang terkait dengan soal-soal strategis kenegaraan itu lebih kondusif dan lebih mencerminkan adanya ruang power sharing.
Namun, kata dia, jika kembali ke delapan ketua ada dua yang tidak akan terwakili. Hal tersebut yang jadi pertimbangan koalisi untuk menambah kuota ketua MPR.
"Ada dua hal yang dipikirkan, di mana setiap fraksi itu punya wakil sebagai pimpinan MPR. Kedua adalah kembali kepada yang 8 itu. Saya kira di antara partai-partai itu sedang berkomunikasi lah, berdiskursus juga. Mungkin ada partai atau fraksi yang berpandangan tidak perlu, udah lah ga usah ditambah, memandang itu bagi-bagi jabatan. Ya kita liat aja nanti, ketika itu mayoritas mengatakan apakah dia tetap konsisten apa tidak dengan pandangan itu," terang dia.
Hingga saat ini, ia mengatakan pihaknya masih berpikir untuk kembali ke jumlah delapan ketua atau menambahnya menjadi 10. Dua opsi tersebut tengah dibahas serius oleh para pimpinan partai.
"Masih dua itu dari sisi KIK sendiri itu memang belum memilih apakah 8 atau 10 jadi dua-duanya masih mengerucut karena kan mungkin teman-teman di KIK, jangan-jangan kita mau 10 tapi ada juga fraksi yang enggak mau karena misalnya ingin lebih populer di mata publik mengatakan ini bagi-bagi jabatan kami enggak mau ikut, kan enggak bisa dipaksa juga kalau enggak mau ikut dapat pimpinan MPR," terang dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
