Berita terbaru UU KPK - Nurul Ghufron Gugat UU KPK ke MK soal Batas Usia Maju Capim KPK

Nurul Ghufron mengaku mengalami kerugian karena pada tahun depan tak dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK karena usianya baru 49 tahun.

Nurul Ghufron Gugat UU KPK ke MK soal Batas Usia Maju Capim KPK

UU KPK

Kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri Temui Tersangka Lukas Enembe

Sejumlah pegiat antikorupsi mengkritik pertemuan Firli Bahuri dengan tersangka kasus korupsi Lukas Enembe.

KPK Bela Firli soal Temui Lukas Enembe: Sudah Sesuai KUHAP

Ali memastikan kedatangan Firli beserta penyidik ke kediaman Lukas Enembe sudah didiskusikan secara internal.

MAKI soal Firli Temui Lukas Enembe: Berpotensi Langgar UU KPK

MAKI melihat tidak sepantasnya Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Lukas Enembe yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan rasuah.

KPK Gelar Raker Harmonisasi Regulasi di Yogyakarta

Sekjen KPK Cahya H Harefa mengatakan agenda raker yakni harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi KPK.

Penggeledahan Terus Bocor adalah Imbas Revisi UU KPK

UU KPK baru lebih birokratis dan membuat kemungkinan informasi penggeledahan bocor ke luar.

Setahun Revisi UU KPK, Pemberantasan Korupsi Tinggal Retorika

Usia UU KPK yang baru sudah satu tahun. Sepanjang itu apa yang dikhawatirkan terwujud: pemberantasan korupsi tak lagi garang, pencegahan pun minimal.

Atur Pimpinan KPK Sebagai Penyidik, Draf Perpres Dinilai Bermasalah

Draf Perpres KPK dinilai bermasalah lantaran mengatur pimpinan KPK juga menjadi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Pemerintah Bakal Terbitkan Tiga Perpres Terkait KPK

Ketiga perpres itu mengatur tentang Dewan Pengawas, susunan organisasi, dan status kepegawaian KPK.

Komentar 5 Dewan Pengawas KPK soal Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Lima anggota Dewan Pengawas KPK mengaku optimistis dapat memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Profil Dewan Pengawas KPK, termasuk Syamsuddin Haris

Mayoritas Dewan pengawas KPK berlatar belakang hukum. Ada pula seorang profesor politik.

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU KPK. Sebab Error in Objecto

Majelis hakim MK menolak dengan alasan, ada kesalahan gugatan atas objek yang disengketakan.

DPR Kritik KPK Ajukan Uji Materi, Pukat: Ingat Pasal 51 UU Mahkamah

Zaenur Rohman mengkritik ucapan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani terhadap upaya judicial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan tiga pimpinan KPK.

Tiga Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review Atas UU KPK yang Baru

Sejumlah hal yang dipermasalahkan dalam UU KPK misalnya tak masuk dalam prolegnas namun seketika terbit, tidak transparan, naskah akademik dinilai gaib, dan tidak partisipatif.

11 Tokoh ke KPK Beri Dukungan Agar Jokowi Terbitkan Perppu

Kehadiran 11 tokoh disambut oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang berterima kasih atas dukungan dari tokoh-tokoh lintas disiplin terhadap KPK.

Franz Magnis Suseno Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Franz Magnis Suseno menyebut sudah 'ketinggalan kereta' setelah dua bulan usai pengesahan UU KPK Jokowi tak kunjung terbitkan Perppu.

Istana: Anggota Dewas KPK Harus Punya Visi Sama dengan Pemerintah

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan Dewan Pengawas KPK dalam proses pemilihan oleh Jokowi.

Isi Pasal Bermasalah UU KPK No.19/2019 yang Sudah Berlaku

Hasil revisi UU KPK telah resmi diundangkan menjadi UU No.19/2019 yang di dalamnya masih ada isi pasal bermasalah yang berpotensi melemahkan KPK.

Mulan Unggah Foto Kacamata Gucci, KPK: Ingat Pelaporan Gratifikasi

KPK memberi peringatan kepada penyelenggara negara untuk memberikan pelaporan gratifikasi, termasuk mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai artis atau kerap menerima endorsement.

UU KPK Baru Resmi Berlaku Menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2019

Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK.

KPK Bentuk Tim Transisi Sikapi Berlakunya Undang-Undang Baru

Febri mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus diubah seperti surat perintah penyidikan yang tidak lagi ditandatangani oleh pimpinan.

Tulis Surat Terbuka, Ekonom RI Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK

Para ekonom menilai bahwa RUU KPK melemahkan fungsi penindakan dan membuat KPK tidak lagi independen.

Revisi Tipo UU KPK Rampung, Nurul Ghufron Semestinya Tidak Dilantik

DPR sudah memperbaiki tipo di UU KPK versi revisi. Dengan demikian semakin tegas kalau salah satu komisioner terpilih semestinya tidak dilantik.

Jelang revisi UU Berlaku, WP KPK: Koruptor Sadar Kami Melemah

Wadah Pegawai (WP) KPK meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.

Tipo Revisi UU KPK Tidak Bisa Dianggap Biasa

Sebagian ahli hukum merasa saltik dalam UU KPK versi revisi sudah bisa jadi alasan peraturan itu dibahas ulang dari awal.

Respons Ketua DPR Soal Draf UU KPK Dikembalikan Jokowi karena Typo

Typo yang dimaksud adalah tertulis syarat huruf e, berusia paling rendah 50 tahun, tapi keterangan di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tertulis empat puluh tahun.

DPR Menilai Penerbitan Perppu KPK Tidak Mendesak

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menganggap penerbitan Perppu KPK sangat politis karena akan mendapat tekanan dari masyarakat yang mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu, tetapi ditolak oleh partai pendukungnya.

Selain Perppu, Jokowi Juga Perlu Tengok Kembali Pimpinan Baru KPK

Jokowi juga tetap didesak melihat kembali pimpinan KPK baru, selain menerbitkan perppu pengganti UU KPK hasil revisi.

Koalisi Save KPK: Ada yang Salah dengan Hati Presiden

Presiden Jokowi belum juga menerbitkan Perppu KPK di tengah desakan masyarakat.

KSP Klaim Jokowi Masih Punya Waktu Pikir-Pikir Keluarkan Perppu KPK

Jokowi masih mempertimbangkan masukan terkait rencana penerbitan Perppu KPK.

Revisi UU KPK dan Pro Kontra Wacana Perppu di Kalangan Ahli Hukum

Wacana Perppu KPK menjadi pro kontra. Sebagian ahli hukum mendukung penerbitan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK, tetapi yang lainnya tidak.

JELAJAH