Indeks Uu Kpk
Komentar 5 Dewan Pengawas KPK soal Masa Depan Pemberantasan Korupsi
Lima anggota Dewan Pengawas KPK mengaku optimistis dapat memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Profil Dewan Pengawas KPK, termasuk Syamsuddin Haris
Mayoritas Dewan pengawas KPK berlatar belakang hukum. Ada pula seorang profesor politik.
MK Tolak Gugatan Uji Materi UU KPK. Sebab Error in Objecto
Majelis hakim MK menolak dengan alasan, ada kesalahan gugatan atas objek yang disengketakan.
DPR Kritik KPK Ajukan Uji Materi, Pukat: Ingat Pasal 51 UU Mahkamah
Zaenur Rohman mengkritik ucapan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani terhadap upaya judicial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan tiga pimpinan KPK.
Tiga Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review Atas UU KPK yang Baru
Sejumlah hal yang dipermasalahkan dalam UU KPK misalnya tak masuk dalam prolegnas namun seketika terbit, tidak transparan, naskah akademik dinilai gaib, dan tidak partisipatif.
11 Tokoh ke KPK Beri Dukungan Agar Jokowi Terbitkan Perppu
Kehadiran 11 tokoh disambut oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang berterima kasih atas dukungan dari tokoh-tokoh lintas disiplin terhadap KPK.
Franz Magnis Suseno Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Franz Magnis Suseno menyebut sudah 'ketinggalan kereta' setelah dua bulan usai pengesahan UU KPK Jokowi tak kunjung terbitkan Perppu.
Istana: Anggota Dewas KPK Harus Punya Visi Sama dengan Pemerintah
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan Dewan Pengawas KPK dalam proses pemilihan oleh Jokowi.
Isi Pasal Bermasalah UU KPK No.19/2019 yang Sudah Berlaku
Hasil revisi UU KPK telah resmi diundangkan menjadi UU No.19/2019 yang di dalamnya masih ada isi pasal bermasalah yang berpotensi melemahkan KPK.
Mulan Unggah Foto Kacamata Gucci, KPK: Ingat Pelaporan Gratifikasi
KPK memberi peringatan kepada penyelenggara negara untuk memberikan pelaporan gratifikasi, termasuk mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai artis atau kerap menerima endorsement.
UU KPK Baru Resmi Berlaku Menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2019
Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK.
KPK Bentuk Tim Transisi Sikapi Berlakunya Undang-Undang Baru
Febri mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus diubah seperti surat perintah penyidikan yang tidak lagi ditandatangani oleh pimpinan.
Tulis Surat Terbuka, Ekonom RI Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK
Para ekonom menilai bahwa RUU KPK melemahkan fungsi penindakan dan membuat KPK tidak lagi independen.
Revisi Tipo UU KPK Rampung, Nurul Ghufron Semestinya Tidak Dilantik
DPR sudah memperbaiki tipo di UU KPK versi revisi. Dengan demikian semakin tegas kalau salah satu komisioner terpilih semestinya tidak dilantik.
Jelang revisi UU Berlaku, WP KPK: Koruptor Sadar Kami Melemah
Wadah Pegawai (WP) KPK meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.
Tipo Revisi UU KPK Tidak Bisa Dianggap Biasa
Sebagian ahli hukum merasa saltik dalam UU KPK versi revisi sudah bisa jadi alasan peraturan itu dibahas ulang dari awal.
Respons Ketua DPR Soal Draf UU KPK Dikembalikan Jokowi karena Typo
Typo yang dimaksud adalah tertulis syarat huruf e, berusia paling rendah 50 tahun, tapi keterangan di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tertulis empat puluh tahun.
DPR Menilai Penerbitan Perppu KPK Tidak Mendesak
Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menganggap penerbitan Perppu KPK sangat politis karena akan mendapat tekanan dari masyarakat yang mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu, tetapi ditolak oleh partai pendukungnya.
Selain Perppu, Jokowi Juga Perlu Tengok Kembali Pimpinan Baru KPK
Jokowi juga tetap didesak melihat kembali pimpinan KPK baru, selain menerbitkan perppu pengganti UU KPK hasil revisi.
Koalisi Save KPK: Ada yang Salah dengan Hati Presiden
Presiden Jokowi belum juga menerbitkan Perppu KPK di tengah desakan masyarakat.