Indeks Uu Kpk

Ketiga perpres itu mengatur tentang Dewan Pengawas, susunan organisasi, dan status kepegawaian KPK.

Draf Perpres KPK dinilai bermasalah lantaran mengatur pimpinan KPK juga menjadi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Lima anggota Dewan Pengawas KPK mengaku optimistis dapat memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Mayoritas Dewan pengawas KPK berlatar belakang hukum. Ada pula seorang profesor politik.

Majelis hakim MK menolak dengan alasan, ada kesalahan gugatan atas objek yang disengketakan.

Zaenur Rohman mengkritik ucapan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani terhadap upaya judicial review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan tiga pimpinan KPK.

Sejumlah hal yang dipermasalahkan dalam UU KPK misalnya tak masuk dalam prolegnas namun seketika terbit, tidak transparan, naskah akademik dinilai gaib, dan tidak partisipatif. 

Kehadiran 11 tokoh disambut oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang berterima kasih atas dukungan dari tokoh-tokoh lintas disiplin terhadap KPK.

Franz Magnis Suseno menyebut sudah 'ketinggalan kereta' setelah dua bulan usai pengesahan UU KPK Jokowi tak kunjung terbitkan Perppu.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan Dewan Pengawas KPK dalam proses pemilihan oleh Jokowi.

Hasil revisi UU KPK telah resmi diundangkan menjadi UU No.19/2019 yang di dalamnya masih ada isi pasal bermasalah yang berpotensi melemahkan KPK.

KPK memberi peringatan kepada penyelenggara negara untuk memberikan pelaporan gratifikasi, termasuk mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai artis atau kerap menerima endorsement.

Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK.

Febri mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus diubah seperti surat perintah penyidikan yang tidak lagi ditandatangani oleh pimpinan.

Para ekonom menilai bahwa RUU KPK melemahkan fungsi penindakan dan membuat KPK tidak lagi independen.

DPR sudah memperbaiki tipo di UU KPK versi revisi. Dengan demikian semakin tegas kalau salah satu komisioner terpilih semestinya tidak dilantik.

Wadah Pegawai (WP) KPK meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.

Sebagian ahli hukum merasa saltik dalam UU KPK versi revisi sudah bisa jadi alasan peraturan itu dibahas ulang dari awal.

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menganggap penerbitan Perppu KPK sangat politis karena akan mendapat tekanan dari masyarakat yang mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu, tetapi ditolak oleh partai pendukungnya.

Jokowi juga tetap didesak melihat kembali pimpinan KPK baru, selain menerbitkan perppu pengganti UU KPK hasil revisi.