Indeks Uu Kpk

Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK.

Febri mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus diubah seperti surat perintah penyidikan yang tidak lagi ditandatangani oleh pimpinan.

Para ekonom menilai bahwa RUU KPK melemahkan fungsi penindakan dan membuat KPK tidak lagi independen.

DPR sudah memperbaiki tipo di UU KPK versi revisi. Dengan demikian semakin tegas kalau salah satu komisioner terpilih semestinya tidak dilantik.

Wadah Pegawai (WP) KPK meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.

Sebagian ahli hukum merasa saltik dalam UU KPK versi revisi sudah bisa jadi alasan peraturan itu dibahas ulang dari awal.

Typo yang dimaksud adalah tertulis syarat huruf e, berusia paling rendah 50 tahun, tapi keterangan di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tertulis empat puluh tahun.

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menganggap penerbitan Perppu KPK sangat politis karena akan mendapat tekanan dari masyarakat yang mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu, tetapi ditolak oleh partai pendukungnya.

Jokowi juga tetap didesak melihat kembali pimpinan KPK baru, selain menerbitkan perppu pengganti UU KPK hasil revisi.

Presiden Jokowi belum juga menerbitkan Perppu KPK di tengah desakan masyarakat.

Jokowi masih mempertimbangkan masukan terkait rencana penerbitan Perppu KPK.

Wacana Perppu KPK menjadi pro kontra. Sebagian ahli hukum mendukung penerbitan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK, tetapi yang lainnya tidak.

Hasil survei KedaiKOPI menunjukkan 77 persen responden menyatakan setuju terhadap aksi mahasiswa DPR RI.

Jusuf Kalla tak setuju bila Jokowi menerbitkan Perppu sebagai respons atas desakan publik terkait revisi UU KPK.

Demo mahasiswa Gejayan Memanggil 2 menuntut presiden terbitkan Perppu terkait UU KPK, merevisi pasal bermasalah RKUHP hingga RUU Minerba.

Menkumham, Yasonna H Laoly dukung koreksi atas UU KPK lewat jalur konstitusi dengan guggatan ke Mahkamah Konstitusi.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti membantah klaim Goenawan Mohammad soal permintaan Presiden Jokowi untuk menyusun draft Perppu UU KPK.

Dalih peretasan yang dilakukan ABS karena ia tidak sepakat dengan adanya UU KPK dan RKUHP.

Jokowi masih mengkalkulasi dari sisi politik sebelum mengeluarkan Perppu UU KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai penerbitan Perppu menjadi jalan keluar terakhir terkait pro kontra UU KPK.