Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa hak pengawasan DPR tetap terlibat dalam tindakan perubahan terkait kepemilikan BUMN. Sri Mulyani mengatakan Komisi VI DPR masih memiliki kewenangan besar dan berpengaruh terhadap kontrol BUMN dan anak perusahaan BUMN.