Indeks Uu Bumn

MK menilai, persoalan konstitusionalitas norma pasal yang didalilkan para pemohon dalam 4 perkara itu menjadi bagian perubahan dalam UU BUMN baru.

Kepala BP BUMN bisa tidak dikenakan jeratan hukum saat BUMN merugi apabila memenuhi sejumlah syarat, salah satunya kerugian terjadi bukan karena kelalaian.

Meski memberi masa transisi, implementasi revisi UU BUMN secara tata kelola idealnya dipercepat.

Pasal 3Y memberikan perlindungan hukum selama pihak-pihak terkait dapat membuktikan bahwa kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang kepala BP BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kebijakan larangan menteri dan wamen BUMN sebagai komisaris BUMN berlaku paling lama dua tahun atau terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada holding operasional Danantara, BP BUMN juga memiliki 1 persen saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa selaku perwakilan pemerintah.

Dengan berstatus sebagai penyelenggara negara, para pimpinan BUMN itu harus menyerahkan LHKPN yang merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi.

Puan Maharani berharap tidak ada tumpang tindih kewenangan antara BP BUMN dengan Danantara.

Salah satu perubahan dalam UU ini adalah mengganti aturan terkait perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Sebelumnya, Komisi VI DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN dibawa ke tingkat rapat paripurna.

Pemerintah dan DPR sepakat menghapus status BUMN sebagai kementerian dan mengubahnya menjadi setingkat lembaga dalam revisi UU BUMN.

Herman berpandangan perubahan pasal dalam RUU BUMN tidak banyak sehingga dapat selesai dengan cepat seperti isu sinkronisasi Danantara & Kementerian BUMN.

Dengan adanya aturan tegas terkait larangan rangkap jabatan, pengawasan terhadap BUMN dinilai bisa lebih ditingkatkan.

Lokataru dan LKBHMI Jakbar menggugat formil UU BUMN karena menilai revisi tersebut tidak melibatkan DPD RI dan minim partisipasi publik.

UU BUMN 2025 sebut direksi BUMN bukan penyelenggara negara, picu pertanyaan soal kewenangan KPK tangani korupsi.

Pasal 3X dan 9G UU BUMN 2025 dikhawatirkan melemahkan KPK karena direksi BUMN bukan penyelenggara negara, berpotensi sulit diproses hukum.

Apa isi UU Nomor 1 2025 BUMN tentang status direksi dan komisaris serta kaitannya dengan KPK? Simak selengkapnya berikut ini.

Informasi mengenai isi UU KPK terbaru 2025 tentang BUMN. Kunjugi link unduh PDF-nya dalam artikel ini.

Meski UU BUMN menyatakan para direksi, komisaris, dan pengawas bukan penyelenggara negara, Tanak menilai mereka bisa ditindak tergantung konteks perbuatan.