Indeks Uu Bumn

Presiden Prabowo mengesahkan UU BUMN 2025. Regulasi baru ini diharapkan meningkatkan transparansi & efisiensi.

Skandal korupsi 1MDB di Malaysia merupakan salah satu contoh nyatanya. Danantara jangan sampai terperosok.

Pandu tidak berbicara soal Danantara saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), melainkan soal mobil nasional.

Herman mengatakan, BPI Danantara dan Kementerian BUMN akan memiliki fokus kerja berbeda usai revisi UU BUMN berlaku.

Saat ini adalah momentum tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi seberapa besar kontribusi BUMN pada perekonomian nasional.

Wahyu Setiawan mengusulkan, adanya sistem peringkat untuk menentukan penghasilan jajaran direksi dan komisaris BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk purnawirawan TNI, Polri untuk menempati kursi komisaris di perusahaan BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah tengah mencarikan jalan keluar untuk menangani persoalan keuangan Garuda Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perusahaan pelat merah sebaiknya fokus pada inti bisnis yang ia lakoni sehingga tak harus memiliki universitas.

Kementerian BUMN membenarkan bila mereka memasukkan nama Rudiantara ke dalam Tim Penilaian Akhir (TPA) yang akan diputuskan presiden.

Politikus Gerindra Andre Rosiade menilai Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tak harus mundur sebagai kader PDIP setelah ia dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Bulog mendapat penugasan untuk importasi demi stabilisasi harga pangan, tetapi modalnya berasal dari pinjaman triliunan rupiah dengan bunga komersil.

Problem dari penetapan tersangka Karen adalah kerumitan serta inkonsistensi norma hukum yang dipakai kejaksaan.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Nindyo Pramono menilai proses pembentukan Holding BUMN tidak mengarah pada privatisasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa hak pengawasan DPR tetap terlibat dalam tindakan perubahan terkait kepemilikan BUMN. Sri Mulyani mengatakan Komisi VI DPR masih memiliki kewenangan besar dan berpengaruh terhadap kontrol BUMN dan anak perusahaan BUMN.

DPR dan pemerintah masih belum sepenuhnya menyepakati rencana pembentukan super holding untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Presiden Jokowi memberi arahan agar dilakukan penyatuan BUMN menjadi tujuh agar perusahaan pelat merah profesional dan andal. Diperlukan pula revisi UU BUMN agar proses pengangkatan seorang komisaris akuntabel dan transparan.