Indeks Tito Karnavian

Politik
Senin, 6 Feb 2023

Mahfud Akui Komentar Luhut soal OTT KPK Turunkan IPK RI

Presiden Jokowi akan mengumumkan langsung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, usai perolehan skornya turun.
Politik
Kamis, 17 Nov 2022

Pj Gubernur Papua Barat Daya akan Dipilih Pekan Depan

Pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan Perppu Pemilu lalu melantik Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Hukum
Kamis, 13 Okt 2022

Hoaks Tito Karnavian Ditahan KPK

Tidak ada bukti bahwa Menteri Tito ditahan KPK ataupun menerima uang terkait kasus Lukas Enembe.
Politik
Kamis, 1 Sept 2022

PSI Minta Uji Kelayakan untuk Pj Gubernur DKI Pengganti Anies

Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan akan menduduki posisi itu dalam waktu cukup lama. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan uji kelayakan.
Politik
Selasa, 5 Juli 2022

Mendagri Tito Jadi MenPAN-RB Ad-Interim Gantikan Mahfud MD

Belum diketahui alasan Presiden Jokowi menujuk Tito Karnavian dan tak memperpanjang waktu jabatan Mahfud MD sebagai MenPAN-RB ad-interim.
Hukum
Senin, 23 Mei 2022

Respons Mahfud soal Kabinda Sulteng jadi Pj Bupati Seram Barat

Prajurit TNI aktif seharusnya tidak boleh menduduki jabatan sipil.
Politik
Jumat, 13 Mei 2022

DPR Minta Penjelasan Mendagri soal Pelantikan 5 Penjabat Gubernur

Penjelasan Mendagri Tito diperlukan guna menjelaskan mekanisme pelantikan para penjabat daerah yang dianggap masih belum transparan.
Politik
Jumat, 13 Mei 2022

ICW Nilai Pelantikan 5 Penjabat Gubernur Tidak Transparan

ICW menilai pelantikan penjabat kepala daerah melanggar asas demokrasi karena tidak ada keterlibatan pihak di luar pemerintah.
Sosial Budaya
Jumat, 24 Des 2021

Mendagri Tito: Tunda Bayar Tunjangan bagi ASN Ogah Divaksin COVID

Tito menganggap berbeda dengan gaji, tunjangan kinerja merupakan hak dari kebijakan pimpinan sehingga bisa ditunda bila ASN tak mau divaksin COVID-19.
Hukum
Minggu, 24 Okt 2021

Anies, Tito, dan Ketua Satgas COVID Digugat ke PTUN terkait PPKM

Penggugat memohon kepada PTUN DKI Jakarta agar Anies, Tito, dan Ganip mencabut tiga aturan terkait PPKM.
Politik
Kamis, 16 Sept 2021

Pemilu 2024: Rencana Jadwal hingga Anggaran dari Pemerintah & KPU

Terkait pelaksanaan Pemilu 2024, pemerintah mengusulkan rencana jadwal pada April-Mei 2021 hingga besaran anggaran.
News
Senin, 26 Juli 2021

Kegiatan Olahraga saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali Diperbolehkan

Pemerintah memperbolehkan kegiatan olahraga di daerah yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali berdasarkan Inmendagri.
Politik
Minggu, 13 Jun 2021

Motif di Balik Pleidoi Rizieq Shihab yang Seret Nama BG hingga Tito

Rizieq Shihab menyebut soal kesepakatan dengan Kepala BIN Budi Gunawan dan Tito Karnavian saat jadi Kapolri dalam pleidoinya.
Sosial Budaya
Selasa, 20 Apr 2021

Mudik Dilarang tapi Beberapa Gubernur Membolehkan Mudik Dini

Kebijakan larangan mudik kembali membingungkan. Ada beberapa gubernur membolehkan mudik dini.
News
Senin, 18 Jan 2021

Tito Ingatkan Listyo Cegah Konflik Usai Sidang Sengketa Pilkada

Kepada Listyo yang selangkah lagi jadi Kapolri, Tito ingatkan perlu kerjasama antara Kemendagri & Polri cegah konflik usai sengketa Pilkada.
Politik
Senin, 23 Nov 2020

Jokowi Minta Protokol Kesehatan Ditegakkan saat Pilkada 2020

Jokowi tak mau pelaksanaan Pilkada mengganggu kerja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Politik
Sabtu, 21 Nov 2020

Gertak Sambal Mendagri Tito Karnavian Pecat Kepala Daerah

Faktanya mencopot kepala daerah perlu alur yang panjang. Itu yang tak dijelaskan Tito dalam instruksinya.
Politik
Selasa, 3 Nov 2020

Mendagri Bakal Lantik Gubernur Aceh Definitif Kamis Pekan Ini

Mendagri Tito Karnavian segera melantik Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh pada Kamis 5 November 2020.
Politik
Sabtu, 3 Okt 2020

Gagap Pemerintah Paksakan Pilkada 2020 Karena Terbelit Visi Sendiri

Proses menuju Pilkada 2020 diwarnai pelanggaran protokol kesehatan. Tapi tidak banyak yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasinya.
Politik
Senin, 21 Sept 2020

PP Muhammadiyah Mendesak Pemerintah Jokowi Tunda Pilkada 2020

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19," tulis PP Muhamnmadiyah.