Indeks Tito Karnavian

Tito pun menyebut, dana stunting Rp8 M dari total Rp10 M dibagi menjadi dana rapat koordinasi, studi banding dan evaluasi.

Sebagai bentuk upaya menjaga pilkada damai, Mendagri dan sejumlah kementerian lainnya menandatangani SKB agar ASN dapat menjaga netralitas.

Tito mengaku, KPU tengah melakukan pendataan untuk memastikan korban erupsi Gunung Lewotobi tetap menggunakan hak pilih saat hair pencoblosan Pilkada 2024.

Tito mengeklaim, data DP4 yang diberikan Kemendagri kepada KPU sudah terenkripsi sehingga kemungkinan kebocoran justru ada di penerima data, yakni KPU.

Tito Karnavian membagi tugas dua wakil menterinya. Simak rincian tugasnya.

Mendagri Tito Karnavian menilai keberadaan desk pilkada penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar.

Selain melantik Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Tito juga melantik Sekda Papua Tengah, Anwar Harun, sebagai Pj Gubernur Papua Tengah.

BPS memiliki metodologi tertentu yang sudah mengacu pada standar internasional dalam mengumpulkan data.

Alokasi penggunaan dana untuk belanja pegawai dapat mencapai 60 persen dari total anggaran yang didapat oleh pemerintah daerah.

Tito Karnavian memastikan Penjabat Kepala Daerah yang maju dalam Pilkada 2024 diwajibkan mundur dari jabatannya.

Realisasi APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota per 30 April 2024 lebih rendah dibanding tahun lalu.

Mendagri Tito mengajak semua pihak agar di momen Lebaran ini, move on dari kontestasi pesta demokrasi kemarin.

Mendagri Tito Karnavian membantah pencopotan Achmad Marzuki berkaitan dengan kalahnya suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Aceh.

Ari Dwipayana memastikan Tito dipilih sebagai Plt. Menkopolhukam secara objektif, alih-alih karena kedekatan atau pertimbangan politis. 

Tito Karnavian termasuk dalam jajaran Kemenkopolhukam dan ia adalah salah satu menteri senior di Kabinet Indonesia Maju.

Meski Keppres pemberhentian Mahfud sudah terbit, namun Jokowi mengaku belum mencari nama untuk mengisi jabatan Menko Polhukam yang baru.

Menurut Mendagri, pemda perlu melakukan upaya intervensi dengan cara memberikan bansos, pasar murah, dan kerja sama antardaerah untuk menstabilkan harga.

Tito Karnavian menanggapi soal polemik Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

Tito mengatakan jika ada kepala daerah yang belum bisa mengendalikan inflasi akan diberi sanksi berupa pencabutan penjabat (Pj) kepala daerah.

Dikdik menilai Mendagri Tito tak memperpanjang masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota Cimahi, bukan mencopot jabatannya.