Indeks Tito Karnavian

Para kepala daerah mengaku dituntut menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN), namun ruang gerak fiskal mereka dipangkas habis pemerintah pusat.

Tito mengatakan, revisi aturan penyesuaian gaji kepala daerah itu harus sesuai dengan kinerja masing-masing, termasuk soal peningkatan PAD.

Tito minta Kemenkeu segera cairkan tambahan anggaran rehab-rekon Rp6 triliun untuk percepat pemulihan pascabencana di Sumatera.

Guna cegah kepala daerah cari modal ilegal, Mendagri Tito Karnavian setuju batasan dana kampanye diatur eksplisit dalam UU Pemilu.

Pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan salah satu fondasi utama agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

Tito mengatakan, Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran Rp100,1 T itu pada 7 kementerian/lembaga untuk rehabilitasi dampak bencana Sumatra.

Tito membantah pemerintah abai atas Jembatan Enang-Enang di Aceh. Warga disebut hanya memperbaiki akses, sementara pemerintah menyiapkan jembatan baru.

Tito mengaku kecewa pada OTT itu karena pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk cegah korupsi.

Agus menilai kegagalan daerah menggaji PPPK bukan semata kesalahan daerah, melainkan cerminan lemahnya sinkronisasi kebijakan nasional.

Menurut Tito, pembatasan biaya pemilu maupun pilkada melalui e-voting dinilai mampu membuat pendanaan kampanye menjadi kian transparan.

Enang-Enang menunjukkan bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah mampu memperkuat kesejahteraan serta membuka harapan baru di Tanah Gayo.

Pemerintah perluas digitalisasi bansos ke 43 daerah. Sistem AI diklaim membuat penyaluran lebih tepat sasaran, tetapi mekanisme pengawasan belum dijelaskan.

Tito menegaskan kabar tersebut tidak benar karena yang mengalami penyesuaian bukan keseluruhan wilayah desa.

Pemberian insentif fiskal bagian dari upaya Kemendagri dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu pos yang diusulkan dalam tambahan anggaran tersebut adalah dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatra.

Mendagri Tito melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru agar tak menjadi beban pemerintahan berikutnya.

Sebagai solusi untuk mencegah PHK massal PPPK imbas UU HKPD, masa transisi pelaksanaan ketentuan 30 persen akan diperpanjang dan diatur melalui UU APBN.

Gubernur juga diminta melaporkan pemberian insentif fiskal dengan melampirkan Keputusan Gubernur kepada Kemendagri.

Menurut Tito sistem pemilihan langsung dalam pilkada tidak sepenuhnya menjamin lahirnya pemimpin yang berintegritas.

Tito mengatakan, provinsi di Papua masih berada di bawah angka nasional meski pemerintah sudah meningkatkan besaran dana otsus 2,25 persen.