tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk melarang aksi pembakaran apapun. Hal itu dilakukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang marak beberapa waktu terakhir.
"Saya melakukan instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran dalam keadaan apapun di saat darurat seperti ini,” kata Tito kepada wartawan di sela-sela rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, (12/10/2026).
Mantan Kapolri itu juga meminta para pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk ikut turun guna menyosialisasikan larangan pembakaran hingga tingkat desa.
“Para pimpinan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, turun ke bawah, sosialisasikan sampai ke tingkat desa tidak ada yang boleh melakukan pembakaran dalam bentuk apapun juga,” ujar Tito.
Purnawirawan Polri ini menjelaskan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan koordinasi lintas instansi dan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Ia juga mengatakan, penanganan karhutla memerlukan dukungan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Harus lintas instansi tidak bisa diatasi sendiri oleh satu pihak, apalagi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) saja. Perlu didukung oleh kekuatan nasional, TNI, Polri, BNPB kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup (LH),” kata Tito.
Selain mendorong koordinasi lintas instansi, Tito menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran lahan selama kondisi darurat karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya kebakaran baru.
Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mendatangkan hujan sebagai bagian dari penanganan karhutla.
“Kita berusaha untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, untuk ada hujan, kemudian ya kita harapkan juga hujan alami akan terbentuk,” kata Tito.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir mengatakan telah berkomunikasi dengan Menlu Malaysia, Mohamad Hasan, untuk menjelaskan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menangani karhutla di Sumatra dan Kalimantan.
Arrmanatha menyebut Indonesia telah mengerahkan lebih dari 60.000 personel serta 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan pemadaman melalui water bombing dan modifikasi cuaca.
“Ya kita sudah berkomunikasi dengan (Malaysia, red.), dari saya sudah berbicara juga dengan Menlu Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60.000 personel, kita telah menerjunkan juga 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan water bombing dan pengalihan cuaca,” kata Arrmanatha di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (10/10/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id


































