tirto.id - Presiden Joko Widodo memimpin rapat khusus menyikapi anjloknya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2022 dari skor 38 menjadi 34. Rapat tersebut dihadiri para pembantu terkait, seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin hingga Ketua KPK Firli Bahuri.
Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi menyoroti pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia mengakui pernyataan pejabat negara tersebut memicu penurunan skor IPK Indonesia.
"Itu (pernyataan Tito dan Luhut) tadi dibahas juga karena itu dianggap baik oleh masyarakat sipil yang akan diundang, lembaga-lembaga yang akan diundang maupun tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK itu sangat berpengaruh sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu," kata Mahfud usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 6 Februari 2023.
Pemerintah, kata Mahfud, menghargai temuan Transparency International Indonesia (TII) terkait skor IPK Indonesia 2022. Namun, ia menilai ada hal yang tidak digunakan lembaga tersebut dalam mengukur kondisi riil di lapangan.
Mahfud mengklaim pada sejumlah indikator, seperti demokratisasi, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, pemerintah telah berbenah diri sehingga skornya naik meski kecil. Sedangkan pada sektor perizinan, kepastian hukum dan kemudahan investasi memang agak menurun.
Terkait sektor yang masih buruk, pemerintah berkomitmen untuk memperbaikinya. Komitmen perbaikan itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. "Nanti arahan khusus presiden itu mungkin dua atau tiga hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil, melembaga dan bernegara," ucap Mahfud.
"Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi dan hasilnya sebenarnya sudah cukup bagus. Cuma perubahan indikator perubahan lembaga yang diagregat. Ya tidak apa-apa, itu pekerjaan TII. Kita tidak bisa menggugat kita juga punya catatan-catatan kemajuan sendiri," sambungnya.
Beberapa waktu lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyebut KPK tidak perlu melakukan upaya penindakan lewat OTT. Sebab, OTT merusak citra negara Indonesia.
"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau," kata Luhut, Selasa 20 Desember 2022 lalu.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta aparat penegak hukum tidak menyelidiki dan memanggil kepala daerah. Hal itu, kata dia, membuat mereka takut dan morilnya jatuh. Karena rasa takut itu akhirnya banyak program daerah yang tidak dieksekusi. Bila program tak dieksekusi maka pembangunan dan APBD mandek.
Tito meminta kepada aparat agar memberi pendampingan saja kepada kepala daerah. Ia menyebut memberikan pendampingan adalah arahan dari Presiden Jokowi. Mantan Kapolri tersebut mengatakan bahwa pernyataannya ini didasari aspirasi kepala daerah.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
