Indeks Taksi Online

“Jangan sampai sudah ada stiker, terus ditendang (mobilnya) dan penumpang diturunin. Itu mengganggu ketertiban umum,” ujar Sugihardjo

Pola-pola berbisnis berubah cepat seiring perkembangan teknologi. Masih relevankah mempertahankan pola konvensional?

Layanan taksi online ini diterapkan untuk mengurangi jumlah transportasi pribadi di Bandara Soetta dan juga untuk memfasilitasi 150.000 total penumpang pesawat yang membutuhkan transportasi publik di bandara.

Draft revisi Permenhub No. 26/2017 soal taksi online sudah dibuat. Pemerintah berharap revisi tersebut tak mendapat gugatan hukum.

Inovasi teknologi, perlahan tapi pasti, sukses menghancurkan pemain-pemain konvensional yang lebih dulu ada.

Asosiasi Driver Online (ADO) mengimbau semua pengemudi taksi online menerima sejumlah ketentuan baru dalam revisi Permenhub Nomor 26/2017.

Grab Indonesia menilai ketentuan batas bawah tarif taksi online berpotensi menganggu iklim kompetisi di sektor bisnis transportasi berbasis aplikasi.

Tri Sukma berharap kebijakan pemasangan stiker ini tidak merugikan Grab ataupun pengusaha taksi online lainnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan pemerintah pusat akan segera membuat aturan baru yang berkeadilan terkait polemik transportasi daring ini.

Aliansi Jasa Transportasi Online menuntut pemerintah segera mengesahkan peraturan terkait operasional transportasi online.

Sopir taksi dan ojek online melakukan aksi di depan Gedung Sate untuk menuntut regulasi yang melegalkan mereka.

Separuh dari jumlah angkot di Bandung harus dikandangkan karena kemunculan transportasi online yang diklaim mematikan operasional angkot.

Dishub Bekasi akan mengatur pangkalan transportasi online agar tidak menyebabkan kemacetan.

Peraturan baru mengenai transportasi berbasis aplikasi ditargetkan oleh Kemenhub bisa terbit sebelum 1 November 2017.

Sejak digempur taksi-taksi berbasis aplikasi, pendapatan perusahaan taksi konvensional terus menurun. Tidak terkecuali TAXI dan BIRD.

Peralihan trend ke transportasi berbasis aplikasi atau online membuat pendapatan Taksi Express menurun dan terpaksa melakukan PHK karyawan.

Kemenhub berencana secepatnya membentuk aturan baru untuk pengaturan taksi online setelah MA membatalkan sejumlah pasal di Permenhub 26/2017.

Sebagian perkumpulan sopir taksi online meminta pemerintah membentuk aturan baru soal batas tarif usai MA membatalkan 14 pasal di Permenhub 26/2017.

Keputusan MA untuk mencabut Permen No. 26 Tahun 2017 baru bisa efektif setidaknya 3 bulan setelah keputusan diterima Kemenhub pada Selasa, 1 Agustus 2017 lalu.

Menhub Budi Karya mengaku menghargai keputusan pengabulan uji materi dari MA terkait regulasi taksi online. Pihaknya sudah memikirkan langkah ke depan untuk membahas putusan tersebut.