Indeks Taksi Online

Pemkot Cirebon menyatakan melarang semua jenis transportasi online beroperasi di daerahnya. 

Grab baru saja mendapat suntikan dana senilai $2 miliar. Ia siap merebut pasar Asia Tenggara dari tangan pesaing besarnya, Uber.

Penetapan tarif batas atas dan bawah untuk taksi online memicu kontroversi. Siapa untung dan siapa buntung?

Pemerintah sendiri mengaku akan lebih proaktif dalam mendengarkan masukan ataupun keluhan dari masyarakat terkait pelayanan taksi daring.

Menhub mengatakan pemerintah tidak bisa mengintervensi konflik internal yang terjadi antara pengemudi GrabCar dengan pihak perusahaan.

Penetapan tarif batas bawah taksi daring di Jakarta adalah sebesar Rp3.500,00 dan tarif batas atas sebesar Rp7.000,00

Penentuan tarif dibagi menjadi dua macam yang didasarkan pada pembagian wilayah, yakni wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali, serta wilayah II yang meliputi daerah-daerah lain, seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Sultan Hamengku Buwono X meminta agar pihak kepolisian mengambil tindakan atas insiden yang menimpa sopir taksi online di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta minggu malam lalu.

Transportasi online ditetapkan berstatus legal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017.

Anggawira menjelaskan pihaknya khawatir bahwa revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 akan menjadi hal yang bisa menghancurkan industri kreatif nasional.

Ketua YLKI, Tulus Abadi menyatakan regulasi mengenai transportasi online belum menyentuh aspek perlindungan terhadap data pribadi konsumen. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melakukan sosialisasi terkait ketentuan baru taksi online. Semua pemangku kepentingan akan diundang dalam sosialisasi tersebut.

Taksi berbasis aplikasi lebih bisa menghemat berbagai biaya operasional yang selama ini menjadi tanggungan perusahaan taksi konvensional.

KPPU menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha oleh pengusaha taksi online.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan toleransi tiga bulan sebagai masa transisi bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengemudi dan konsumen keberatan. Pengusaha taksi online menolak, sementara Organda mendukung. YLKI justru menyoroti masih banyaknya celah yang akan merugikan konsumen.

Mantan Menko Polhukam itu menegaskan aturan tersebut harus dipatuhi oleh transportasi berbasis aplikasi tersebut. "Jika menolak, maka perusahaan aplikasi harus siap-siap hengkang dari Indonesia," tegas Luhut.

Pemprov Jawa Barat akan segera membentuk Pergub turunan revisi Permenhub 32/2016 untuk menertibkan angkutan umum berbasis aplikasi online.

Revisi Permenhub menuai protes perusahaan taksi berbasis aplikasi. Mereka menilai aturan itu memberatkan perusahaan dan mitra pengemudi. Tapi konsumen tetap ingin transportasi nyaman dan murah. Kepada siapa pemerintah berpihak?

Grab Indonesia selama ini bermitra Koperasi PPRI (Pengusaha Rental Mobil Indonesia) dan Koperasi Inkoppol (Induk Koperasi Kepolisian Indonesia), yang menaungi para pengemudinya, agar bisa beroperasi secara legal di Indonesia.