Indeks Ruu Pks

LPSK mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena akan menguatkan kewenangannya, sehingga punya payung hukum melindungi korban kekerasan seksual.

Alasan Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) salah satunya soal definisi kekerasan seksual masih ambigu, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Marko Simic diadili di Australia karena tindakan tak senonoh. Di Indonesia, perilaku begitu masih sulit dijerat hukum.

Menurut Dara, ketakutan Fraksi PKS tidak memiliki alasan yang kuat.

Sejumlah kampanye penolakan RUU PKS diduga membagikan draf yang salah, pengacara publik LBH Andi Komara mengatakan draf yang sedang dibahas di DPR ada di website instansi tersebut.

Komnas Perempuan menyatakan penolakan atas RUU PKS muncul kian masif setelah debat capres-cawapres pada Januari lalu.

PKS menolak draf RUU PKS, sedangkan Golkar dan PAN masih abu-abu.

Rahayu menilai bahwa penolakan terhadap RUU PKS tidak tepat karena masih jauh dari pengesahan. 

Dian Sastro menyatakan mendukung undang-undang yang berpihak ke korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. 

RUU PKS dianggap RUU yang membiarkan perzinaan.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rahayu Saraswati mengatakan pihak yang menolak RUU PKS sebaiknya ikut melakukan diskusi dan mengajukan solusi.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) jadi kontroversi. Dua di antaranya karena RUU ini tidak mencantumkan pasal soal perzinahan dan aborsi. Mengapa?

Isu RUU PKS diminta tidak dipermainkan sebagai alat kampanye untuk pemilihan umum, menurut pengacara publik LBH Masyarakat, Naila Rizki Zakiyah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai istilah "kekerasan seksual" dalam RUU PKS bisa diganti dengan "kejahatan seksual" agar ada batasan tegas terhadap unsur-unsur tindak pidana.

Jika Maimon dianggap mewakili mereka yang anti-feminisme di Indonesia, Jair Bolsonaro menjadi wajah seksisme dan misoginisme di Brazil.

PSI menilai petisi "Tolak RUU PKS" buatan Maimon Herawati memuat pendapat yang tidak sesuai dengan fakta. Petisi itu dianggap menghambat upaya melindungi para korban kekerasan seksual. 

Syafi'i mengatakan jika dalam RUU PKS berisi tentang potensi melanggar ajaran agama dan juga HAM maka Gerindra akan menolaknya.

Maya salah seorang korban ancaman revenge porn melihat menegakan hukum dan pemberian keadilan bagi korban kekerasan seksual masih belum berjalan baik karena adanya kekosongan hukum.

Pernyataan mereka yang menolak RUU PKS dinilai menyebarkan informasi salah, argumen yang tidak nyambung, dan penyesatan informasi.

Ia mengatakan hal tersebut tidak pernah ada dan DPR akan memastikan untuk menghapusnya, baik secara eksplisit maupun implisit.