Indeks RUU PKS

RUU TPKS lamban jadi undang-undang meski hanya satu partai yang konsisten menolak.

Pernyataan sikap Jokowi soal RUU TPKS menjadi penting dan paling ditunggu publik di tengah maraknya kasus kekerasan seksual.

Muhaimin sependapat dengan Jokowi bahwa RUU TPKS sangat penting dan mendesak disahkan menjadi UU.

RUU TPKS menjadi penting, sebab korban kekerasan seksual terus bermunculan dan tak punya daya untuk bersuara, sebab ketiadaan payung hukum di Indonesia.

F-PDIP menegaskan ada mekanisme yang harus dilalui untuk membawa RUU TPKS ke rapat paripurna untuk diputuskan menjadi usul inisiatif DPR.

Meski PKS menolak & Golkar meminta ditunda, RUU TPKS tetap akan dibawa ke tahap pembahasan dan pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR RI.

Willy Aditya mengabarkan perkembangan pembahasan RUU TPKS berjalan lancar. Ia berharap minggu depan bisa pleno.

Rapat pleno pembahasan RUU TPKS ditunda karena baru 4 fraksi yang setuju. Padahal naskah RUU TPKS sebenarnya telah kompromistis.

Ketua Panja Willy sebut apabila pleno pengambilan keputusan dipaksakan sesuai jadwal, pembahasan naskah RUU TPKS bisa kalah suara.

Baleg DPR sedang membahas draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Gusdurian menilai banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara maksimal karena belum ada landasan hukum yang kuat.

Rencana Baleg studi banding RUU TPKS atau RUU PKS ke Brazil dan Ekuador menuai kritik. DPR lebih baik mendengarkan aspirasi korban.

Keberaadaan RUU PKS memang sudah amat sangat dibutuhkan, mengingat makin banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Ada 6 desakan penyempurnaan yang diajukan Komnas Perempuan, salah satunya terkait aturan perkosaan lantaran masih sempit dan parsial di dalam KUHP.

Willy mengklaim draf baru RUU PKS sudah dipelajari oleh tim ahli dengan melihat undang-undang lain seperti RUU KUHP dan UU Perkawinan dan KDRT.

Draf RUU PKS versi Baleg DPR menuai kritik sebab dinilai memangkas substansi dan pasal-pasal penting RUU PKS dipreteli.

RUU PKS didesak segera disahkan mengingat RUU ini penting karena aturan yang ada sekarang belum cukup melindungi korban kekerasan seksual.

Pelecehan seksual di IAIN Kediri menambah panjang daftar kasus kekerasan seksual di kampus. Apa yang semestinya dilakukan Kemenag & Kemendikbud?

Belum juga disahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menghilangkan pasal penting dan mengubah nama RUU.

Sejumlah hal penting dan mendasar justru dihapus dalam draf RUU PKS seperti definisi kekerasan seksual yang hanya tinggal 4 poin serta pemenuhan hak korban.