Indeks Ruu Pks

Saat ini, RUU PKS baru sampai pada tahap kedua proses pembentukan Undang-Undang, yakni tahap penyusunan. 

Perusahaan retail kian gencar membuat program kampanye sosial. Harus dipertanyakan komitmen jangka panjang mereka membela kelompok yang termarjinalkan.

Koalisi Perempuan Indonesia ikut dalam rapat dengar pendapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Kongres Ulama Perempuan Indonesia meminta agar RUU PKS mencakup semua bentuk kekerasan seksual dan zina, baik di dalam rumah tangga hingga ranah publik.

Tahun lalu, Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan mengungkap terjadi 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan dan Grab Indonesia menggagas program Virtual Bootcamp “Saatnya Kita Menghapus Kekerasan Seksual”.

Moeldoko mendorong DPR mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Nasib RUU PKS belum juga jelas meski telah masuk Prolegnas 2021. Komitmen DPR dipertanyakan.

L’Oreal Paris dan The Body Shop Indonesia memulai langkahnya dalam upaya pemberantasan pelecehan seksual.

Partai Keadilan Sejahtera tak masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prolegnas prioritas 2021 DPR. Namun ada syaratnya.

Terjadi pelecehan seksual di kantor di bilangan Ancol. Pelaku mengaku sebagai wakil dewa dan dapat meramal.

RUU PKS penting disahkan karena selain memihak korban, ia juga mengatur tindak hukuman pidana yang lebih luas dan berat bagi pelaku.

Merespons kasus Rasmi yang diperkosa 10 pria, Anggota Komisi VIII DPR RI F-PDIP, Diah Pitaloka berharap RUU PKS masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Bamsoet punya cukup waktu untuk mendorong dikebutnya pengesahan RUU ini saat menjabat sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto pada Januari 2018.

Jika RUU PKS tidak dimasukkan dalam Prolegnas pada Desember mendatang, upaya mengentaskan kekerasan seksual akan semakin panjang.

Identitas Dena Rachman yang transpuan terus diamplifikasi media sebagai sesuatu yang kontroversial. Padahal Dena lebih dari itu.

RUU Ketahanan Keluarga dibahas lagi, padahal ia mengandung sejumlah masalah yang intinya adalah menerabas aspek privat warga.

Banyak korban kekerasan seksual bersuara di media sosial baru-baru ini. Ini semakin mempertegas bahwa RUU PKS penting disahkan.

Salah satu korban Bambang Arianto kembali bersuara. Dosen UGM ini mengaku pernah dilecehkan dan ia kecewa karena pelaku masih belum kena sanksi.

Terjadi lagi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Korban harus dilindungi, pelaku diadili, dan yang paling penting: upayakan hal serupa tak terulang.