Indeks Ruu Pks

Padahal, RUU PKS disusun untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Maimon Herawati membuat petisi kontroversi tolak RUU PKS, tolak iklan Shopee Blackpink hingga tolak SNSD Tampil di HUT RI Ke-72

"Butuh hukum perlindungan [kekerasan seksual] yang kuat. UU ini akan jadi prioritas kami jika terpilih," kata Dara

Anggota DPR menilai payung hukum yang ada sudah cukup.

Menjadi agenda DPR sejak 2016, hukum yang mampu melindungi korban perkosaan tak kunjung rampung. Rumusan pentingnya disunat oleh pemerintah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise bertemu dengan Presiden Joko Widoo dan pengurus Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas draft Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual setelah diputuskan masuk Prolegnas Prioritas di DPR.

Presiden Joko Widodo menyetujui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang digagas oleh Komnas Perempuan diproses menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Fraksi PPP menyambut positif keputusan Baleg dan pemerintah yang memasukkan RUU PKS dalam daftar perubahan Prolegnas prioritas 2016. PPP juga akan mendorong pembahasan RUU PKS ini dipercepat.

Rieke Diah Pitaloka selaku Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan persoalan kekerasan seksual termasuk ke dalam beberapa aspek kehidupan, seperti aspek hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu ia mengatakan bahwa RUU PKS juga perlu dibahas di beberapa komisi, seperti Komisi III, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengimbau agar masyarakat tidak mempertentangkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan rencana Pemerintah menerbitkan Perppu tentang Perlindungan Anak.

Kelompok solidaritas meluncurkan petisi untuk mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.