Indeks Ruu Pks
Komisi VIII: Pembahasan RUU PKS Dilanjutkan Setelah Agustus 2019
Komisi VIII DPR RI menegaskan, DPR dan pemerintah akan kembali membahas RUU PKS setelah selesai masa reses, yakni usai Agustus 2019.
DPR Tak Mau Ada Perdebatan dalam Rapat Pembahasan DIM RUU PKS
Panja DPR dan Pemerintah berencana hanya membahas pasal-pasal yang krusial dalam RUU PKS, karena dikejar target pengesahan sebelum masa kerja periode ini habis.
DIM RUU PKS versi DPR Dinilai Lebih Baik dari Buatan Pemerintah
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PKS yang disusun DPR RI lebih baik dari buatan Kementerian PPPA. Sebab, DIM buatan Kementerian PPPA tidak memuat 6 elemen penting di RUU PKS.
JKP3 Tolak Daftar Inventarisasi Masalah RUU PKS Buatan Pemerintah
Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan menolak Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) RUU PKS sebab ada 17 poin rekomendasi dari korban yang dihilangkan pemerintah.
JKP3 Desak KPPPA Libatkan Masyarakat Sipil Bahas RUU PKS
KPPPA sebagai leading sector yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU PKS.
Ketika Para Penyintas Kekerasan Seksual Menyaksikan 27 Steps of May
Kekerasan seksual bukan perkara sepele, traumanya bisa merusak dan menghantui kehidupan para penyintas, layaknya May dalam film 27 Steps of May.
Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota
“Dokter di klinik kampus menyentuh puting saya saat melakukan pemeriksaan,” ujar seorang penyintas dari salah satu kampus di Yogyakarta.
Sikap Masa Bodoh Anggota DPR atas RUU Prioritas
Ada sedikitnya 14 RUU hasil kurasi Tirto yang dinilai penting tapi nyaris tak disentuh DPR periode 2014-2019.
Tengku Zulkarnain Cabut Tuduhan RUU PKS Dinilai Hal yang Wajar
Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menilai, apa yang diucapkan oleh Tengku ZUlkarnain soal pencabutan RUU PKS tak perlu dipermasalahkan.
RUU PKS: Tengku Zulkarnain Cabut Tuduhan ke Pemerintah
Tengku Zulkarnain sempat menuding pemerintah hendak melegalkan penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan seks sebelum nikah. Ia mengaku keliru dan mencabut ucapannya.
RUU PKS Dinilai Belum Akomodir Kaum Difabel Anak dan Perempuan
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menilai, banyak kebutuhan yang belum terakomodir untuk kaum disabilitas dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Komisi VIII Akui Hati-hati Gunakan Diksi dan Definisi di RUU PKS
Saras mengatakan penggunaan diksi dan bahasa perlu didalami serta dicermati lebih jauh agar kata-kata yang digunakan bisa memberikan perlindungan kepada korban.
Komisi VIII Diminta Masukkan Kebutuhan Disabilitas dalam RUU PKS
Menurut Maulani, dalam draf RUU PKS saat ini hanya menyebut peruntukan anak dan perempuan disabilitas, namun tidak menjelaskan bagaimana memperlakukan mereka.
Masalah Kekerasan Seksual adalah Problem Kita Semua
Kekerasan seksual bukan masalah kelompok atau identitas tertentu lagi, melainkan problem bersama.
Aborsi Masih Tabu, Hukum Indonesia Membatasinya secara Ketat
Di Asia Tenggara, sekitar 3 dari 1.000 perempuan usia subur dirawat di rumah sakit setiap tahun karena komplikasi terkait aborsi.
Sempat Mandek, Komisi VIII DPR Janji Bahas RUU PKS Usai Pemilu
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan dibahas bulan Mei. Saat ini tidak ada pasal bermasalah, hanya pasal multitafsir yang perlu dibahas.
Komisi VIII Sebut RUU PKS Masih Tahap RDPU, Belum Bahas Pasal
Komisi VIII menyatakan pembahasan RUU PKS masih di tahap RDPU atau pengumpulan masukan.
Kemen PPPA Targetkan RUU PKS Disahkan Sebelum Pemerintahan Berganti
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menargetkan RUU PKS bisa disahkan oleh DPR RI sebelum pemerintahan berganti.
Pelecehan Seksual di Kantor dan Beban Ganda Pekerja Perempuan
Pekerja perempuan punya beban ganda di kantor: tuntutan finansial dan dominasi patriarki.
Kekerasan Seksual di Dewas BPJS-TK: Keberanian Amel adalah Lilin
Ia berani bicara setelah dua tahun mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh bosnya.