Indeks Ruu Pks

Gejayan Memanggil dan demo Hong Kong sama-sama berasal dari rakyat yang merasa dikriminalisasi oleh RUU.

Demo mahasiswa hari ini memicu munculnya tanda pagar seperti Gejayan Memanggil, Hidup Mahasiswa, Mahasiswa Bergerak, dan lain-lain.

Isi RUU yang bermasalah jadi tuntutan demo mahasiswa hari ini di Jakarta dan kota-kota lain.

Pembahasan RUU PKS masih mandek di DPR lantaran sejumlah pasal dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Massa Kolaborasi Nasional yang didominasi perempuan menggelar aksi mendesak DPR segera sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada hari Selasa (17/9/19) di gerbang Gedung DPR-MPR, Jakarta.

DPR tidak bisa menjamin RUU PKS akan dibahas pada periode mendatang. Perdebatan soal agama masih menguat.

Perempuan menjadi titik penting perubahan konsep keterwakilan di dalam demokrasi, sehingga dapat menjadi saluran aspirasi alternatif bagi isu kesetaraan gender.

Sebuah video korban pemerkosaan tersebar di media sosial, persebaran video tersebut dikecam karena berbahaya bagi korban.

Rapat pembahasan RUU PKS antara Panja DPR dan Panja Pemerintah kembali ditunda.

Terdapat 57 laporan kasus kekerasan seksual berbasis gender dalam masa darurat bencana di Sulawesi Tengah. Kekerasan seksual berbasis gender kerap terjadi karena persepsi masyarakat yang tidak sensitif gender.

Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap tidak serius. Rapat terakhir: hanya dihadiri oleh tiga orang dari dua fraksi.

Panja beralasan harus menunggu pembahasan RKUHP selesai dilakukan sebelum merampungkan perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Pembahasan terkait definisi kekerasan dalam RUU PKS disebut sudah mendapatkan titik temu antara DPR RI, Kementerian PPA, Komnas Perempuan, dan lembaga lainnya.

Kasus kekerasan seksual disebut banyak menimpa para Lansia usia 50 hingga 75 tahun ke atas.

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan, jika RUU PKS sudah disahkan, kasus Baiq Nuril tidak akan menjadi rumit dan berlarut-larut. 

RUU PKS perlu dirampungkan segera untuk memberikan rasa aman pada masyarakat terutama kaum perempuan.

Pemahaman soal peradilan yang berperspektif gender belum merata di seluruh penegak hukum di Indonesia, seperti pada kelompok rentan, kelompok terpinggirkan terutama perempuan dan anak.

Komnas Perempuan berharap aagr RUU ini akan rampung sebelum masa kerja DPR 2014-2019 berakhir pada Oktober mendatang.

Panja Pemerintah menyerahkan alternatif definisi RUU PKS kepada Komisi VIII DPR hari ini, salah satunya tentang alternatif dari Draf RUU milik DPR.

Anggota Fraksi PPP, Achmad Fauzan menolak pemidanaan terhadap suami yang memaksa istrinya berhubungan seksual diatur dalam RUU PKS.