Indeks Ruu

Pemerintah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan lanjut ke Tingkat II. RUU ini mengatur perlindungan, kepastian hukum, dan pengawasan ketenagakerjaan.

Panja RUU Satu Data Indonesia menyepakati 20 bab dan 141 pasal, termasuk pengaturan data dasar nasional, keamanan data, dan kelembagaan SDI.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan.

DPR telah mengesahkan UU Pengaturan Reforma Agraria. Simak ringkasan berbagai poin penting dalam undang-undang itu berikut ini.

Panja Baleg menilai RUU Pengaturan Reforma Agraria telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai RUU Usul DPR RI.

Puan menegaskan proses pembentukan UU harus berjalan sesuai amanat konstitusi serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna.

DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) jadi UU.

Komisi XIII DPR RI menyetujui RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK). Ini poin-poin RUU PSDK yang akan dibawa ke rapat paripurna.

Tiga RUU jadi inisiatif DPR, parlemen akan bersurat ke Presiden dan mengirim draf perubahan beserta naskah akademik yang telah selesai disusun.

RUU ini dinilai penting untuk memperkuat hilirisasi dan menjaga surplus neraca perdagangan.

Naskah akademik tersebut menggarisbawahi bahwa pengaturan disinformasi saat ini masih bersifat fragmentaris dan cenderung ‘represif pasca-kejadian’.

Istana menegaskan kemajuan arus informasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan harus dibarengi dengan etika dan akuntabilitas.

Menkum Supratman mengatakan Kemenkum telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan AHU.

DIM RUU Penyesuaian Pidana berisi 3 bab yang akan menyederhanakan regulasi mulai dari KUHP hingga peraturan daerah.

Terdapat 11 poin penting dalam RUU BUMN yang baru disepakati DPR untuk dibawa ke paripurna. Simak poin pentingnya, termasuk soal nasib Kementerian BUMN.

Menkum Supratman mengatakan DPR dan pemerintah masih harus segera menindaklanjuti masukan-masukan masyarakat terkait putusan MK.

Raden Igun Wicaksono menilai bahwa langkah Malaysia itu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia.

Kementerian Haji dan Umrah resmi gantikan BP Haji. Tantangan awalnya: transisi birokrasi serta penguatan kompetensi dan integritas SDM.

Komisi VIII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui revisi RUU Haji dan Umrah dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Frasa umur 13 tahun sebagai minimal usia keberangkatan haji atau sudah menikah dinilai bertentangan dengan UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak.