Indeks Ruu

Komisi VIII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui revisi RUU Haji dan Umrah dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Frasa umur 13 tahun sebagai minimal usia keberangkatan haji atau sudah menikah dinilai bertentangan dengan UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Komisi VIII DPR RI mempertimbangkan usulan perubahan atas batas usia minimal pendaftaran haji menjadi 9 tahun.

Supratman membantah jika RUU Haji tersebut akan disahkan pada esok hari di saat Rapat Paripurna.

Puan Maharani memaparkan pencapain DPR dalam membahas RUU di Sidang Tahunan MPR.

Pembahasan RUU KUHAP dinilai kilat dan minim partisipasi publik. Koalisi sipil menuding prosesnya manipulatif dan sekadar memenuhi kewajiban.

RUU PPRT ditargetkan rampung dalam tiga hingga lima bulan dengan mengedepankan kualitas naskah dan memperhatikan masukan publik.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan, sentralisasi kekuasaan sering dimanfaatkan untuk konsolidasi politik, seperti pada era Orde Baru.

Maxim Indonesia meminta Komisi V DPR RI segera memasukkan status kemitraan pengemudi ojek online (ojol) ke dalam RUU Lalu Lintas dan Anggutan Jalan.

Dispas Bali merespons usul DPR RI, untuk mengenakan pajak kepada WNA yang masuk ke Indonesia dengan tujuan ke destinasi wisata.

Dua anggota DPR AS mengusulkan RUU untuk melarang penggunaan aplikasi AI asal Cina, DeepSeek, pada perangkat resmi pemerintah.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN, Eko Hendro Purnomo menjabarkan 11 poin utama dalam pembahasan draf undang-undang BUMN di Komisi VI DPR.

RUU Kementerian Negara memberikan peluang kepada Kabinet Prabowo untuk mengusung lebih dari 34 menteri andai disahkan DPR.

Isi lengkap RUU Perampasan Aset yang menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana sejarahnya?

Aliansi Masyarakat Sipil menilai pembahasan aturan itu terkesan tergesa-gesa sebelum masa berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi.

RUU Masyarakat Hukum Adat telah melewati dua periode pemerintahan era SBY dan Jokowi. Hingga kini belum disahkan. Mengapa bisa begitu?

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung sejumlah hal saat berpidato dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan V tahun sidang 2022-2023.

Dasco mengatakan perlu pembahasan yang komprehensif dan hati-hati terkait RUU Perampasan Aset, sebab menyangkut beberapa aturan yang perlu disinkronkan.

Ada dua RUU yang harus dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2023, yaitu RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU KUHP.