Daftar 39 RUU Prolegnas Prioritas 2023, 2 RUU Dikeluarkan

Ada dua RUU yang harus dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2023, yaitu RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU KUHP.

Reporter: Irfan Amin

Terbit 15 Dec 2022 15:43 WIB,

Waktu baca ±3 menit

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan), Aziz Syamsuddin (kedua kiri), dan Rahmat Gobel (kiri) memimpin Rapat Paripurna keenam masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

tirto.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan ada 39 Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas yang yang akan dibahas pada 2023 mendatang. Awiek merincikan 24 RUU berasal dari usulan DPR RI, 12 RUU usulan pemerintah dan 3 RUU dari usulan DPD RI.

Selain itu Baleg DPR juga menetapkan Prolegnas RUU perubahan prioritas tahun 2022 sebanyak 32 RUU. Ditambah Prolegnas RUU perubahan ke-4 tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU.

Dalam pidatonya, Awiek menambahkan bahwa ada sejumlah perubahan saat rapat Baleg. Ada dua RUU yang harus dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2023. Keduanya adalah RUU tentang perubahan atas UU 22/2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kemudian RUU tentang kitab undang-undang hukum pidana karena sudah ditetapkan sebagai Undang-undang.

"Baleg pada 12 Desember 2022 melaksanakan rapat kerja yang ke-3 dengan pemerintah dan DPD RI yang pada akhirnya memutuskan dan menyepakati untuk mengeluarkan 2 RUU dari daftar Prolegnas," kata Awiek dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI pada KAmis (15/12/2022).

Berikut Daftar 39 RUU Prolegnas Prioritas 2023:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

6. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis

7. Rancangan Undang- Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan) 8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis

12.Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)

13. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

14. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024

19. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional) 20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

21. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

22. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat

23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

26. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata

27. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

30. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri

31. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah

32. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

33. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

34. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

35. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

36. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

37. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

38. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan

39. Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah.