Indeks Prolegnas

DPR sepakat RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika menjadi usul DPR dan mengubah nama RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat. 

Baleg DPR RI merevisi Prolegnas 2026 dan menambah lima RUU baru, di antaranya soal perumahan hingga penyiaran.

PGRI menyebut urgensi kehadiran undang-undang ini adalah untuk melindungi profesi guru dari kekerasan, kriminalisasi, dan ketidakadilan struktural.

Komisi II DPR RI membuka pembahasan RUU Pemilu yang masuk Prolegnas Prioritas 2026, dengan fokus pada ambang batas, sistem pemilu, dan keserentakan pemilu.

Baleg DPR pun mencabut RUU KUHAP, RUU Danantara, RUU Kejaksaan, dan RUU Patriot Bond/Surat Berharga dalam prolegnas prioritas 2026.

Menurut Puan, partisipasi bermakna dari masyarakat sangat penting untuk mendukung pembahasan RUU tersebut agar tidak tumpang-tindih.

Muncul wacana pengalihan status PPPK menjadi PNS seiring dengan pembahasan revisi UU ASN. Benarkah kabar tersebut? Simak selengkapnya.

Dengan adanya aturan tegas terkait larangan rangkap jabatan, pengawasan terhadap BUMN dinilai bisa lebih ditingkatkan.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyinggung adanya kemungkinan perubahan format kelembagaan Kementerian BUMN.

Sejumlah RUU yang masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 di antaranya RUU Tentang Kepolisian dan RUU Perampasan Aset.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, tak setuju revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dibahas oleh Baleg DPR RI.

RUU Hak Cipta, RUU Pemilu, hingga RUU KUHAP diajukan masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut bahwa kelanjutan dari RUU Perampasan Aset menunggu hasil evaluasi prolegnas.

Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.

Pernyataan Firman dinilai sebagai bentuk kendangkalan kapasitas Anggota Baleg DPR RI sebagai legislator.

RUU Perlindungan Anjing-Kucing tak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) karena dianggap tidak penting oleh DPR.

RUU ini akan memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada BSSN untuk melaksanakan tugas.

PAN ingin agar Baleg DPR RI tidak cari-cari undang-undang atau memasukkan undang-undang titipan di Prolegnas 2024-2029.

Dalam sistem pembuatan UU ada Prolegnas & kumulatif terbuka, maksudnya ada kemungkinan di tengah perjalanan ada UU yang perlu diprioritaskan untuk dibahas.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti sebut agenda revisi UU MK, terutama soal syarat usia minimal hakim merupakan permainan elite politik.