Indeks Ruu

RUU KIA masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dan telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR akhir Juni lalu.

Saatnya depresi pasca melahirkan bukan hanya menjadi tanggungan ibu.

DPR menetapkan Prolegnas Prioritas 2022 sebanyak 40 RUU, dan memasukkan revisi UU Cipta Kerja ke dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka.

Prabowo mengusulkan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Swedia Kerja Sama Bidang Pertahanan.

Yaqut Cholil Qoumas meminta DPR tak terburu-buru membahas Haluan Ideologi Pancasila karena masih memerlukan banyak pendalaman, dialog, dan masukan dari berbagai kalangan. 

RUU Haluan Ideologi Pancasila disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (11/5/2020) sore bersama RUU Minerba dan Perppu Corona.

Sasaran RUU Ketahanan Keluarga tak jelas dan cenderung mencampuri urusan privat keluarga.

50 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Baleg DPR targetkan 150 rancangan undang-undang disahkan dalam 5 tahun kedepan.

5 RUU yang diusulkan masuk prolegnas adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol, Wisata Halal, Ekonomi Syariah, Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, serta revisi UU Ormas.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tak mungkin dilanjutkan pembahasannya. Kalaupun mau, maka harus dimulai dari awal lagi oleh DPR periode selanjutnya.

Alasannya: masa kerja DPR periode sekarang sudah sangat mepet dan RKUHP juga ditunda, dalih Ketua Panja.

Isu redenominasi kembali mengemuka. Apakah Indonesia benar-benar siap melakukannya?

KPPPA sebagai leading sector yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU PKS.

LPSK mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena akan menguatkan kewenangannya, sehingga punya payung hukum melindungi korban kekerasan seksual.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang.

Pemerintahan Jokowi juga punya andil menambah RUU di DPR. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengimbau DPR tak banyak buat UU.

Sejumlah musisi menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang Undang (RUU) Tata Kelola Musik atau Permusikan Indonesia ke Badan Legislasi DPR RI.

MKD memutuskan untuk memberhentikan Ade Komarudin dari jabatannya sebegai Ketua DPR setelah terbukti melakukan pelanggaran etik dalam kasus pemindahan mitra kerja BUMN dari Komisi VI ke Komisi XI dan kasus penundaan pembahasan RUU Pertembakauan.

Dalam Rapat Bamus, DPR telah menetapkan bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu akan dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus). Pembahasan RUU di Pansus akan efektif karena melibatkan berbagai komisi di DPR.