Bagaimana Nasib Hak Menyatakan Pendapat DPR jika Gibran Mundur?

tirto.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota dewan terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, wacana Gibran mengundurkan diri dari jabatannya memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proses politik yang tengah bergulir di parlemen.

Usulan HMP tersebut diterima pimpinan DPR dalam rapat di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, dan dihadiri perwakilan dari delapan fraksi partai politik.

Saan menyatakan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut berdasarkan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3," kata Saan dalam rapat tersebut.

Saan menjelaskan, DPR memiliki tiga hak pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Adapun penggunaan HMP diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3.

Berdasarkan data pengusul, sebanyak 120 anggota DPR berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat.

Saan menyebut pembahasan usulan tersebut akan dilanjutkan dalam Sidang Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Namun, perkembangan tersebut beriringan dengan wacana pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Terkini, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut bahwa Gibran sudah mengajukan mundur kepada Presiden Prabowo.

"Betul," kata Budi Arie, Rabu (11/11/2026).

Apabila Gibran sudah berhenti dari jabatannya, DPR menghadapi pertanyaan apakah HMP masih dapat diteruskan atau justru kehilangan objek untuk diperiksa?

Pengunduran Diri Tetap Harus Ditindaklanjuti MPR

Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (PUSHAN), Oce Madril, menjelaskan bahwa konstitusi tidak mengatur secara terperinci mekanisme pengunduran diri wakil presiden.

Namun, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Kondisi tersebut dapat terjadi karena wakil presiden diberhentikan ataupun berhenti atas kehendaknya sendiri.

Oce berpendapat, asas umum pemerintahan dapat digunakan karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai prosedur pengunduran diri wakil presiden. Pengunduran diri disampaikan kepada pejabat yang lebih tinggi dalam hubungan pemerintahan.

"Dalam hal wakil presiden mengundurkan diri atau berhenti atas kehendak sendiri, maka terjadi kekosongan jabatan wapres. Karena wakil presiden itu adalah pembantunya presiden, maka surat pengunduran diri itu disampaikan kepada presiden," kata Oce saat dihubungi Tirto, Rabu (11/11/2026).

Setelah menerima surat tersebut, Presiden kemudian memberitahukannya kepada MPR agar mekanisme pengisian kekosongan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dapat dijalankan.

Oce menegaskan, penyampaian surat pengunduran diri tidak serta-merta mengakhiri status seseorang sebagai wakil presiden. Menurutnya, diperlukan tindakan konstitusional melalui forum MPR untuk menetapkan pemberhentian tersebut.

"Jadi pengunduran diri wakil presiden dengan menyampaikan surat itu tidak otomatis memberhentikan dia dari jabatan. Perlu tindakan konstitusional dari MPR untuk bersidang dan memberhentikan secara resmi wakil presiden," ujarnya.

Dengan demikian, Oce berpandangan, status pemberhentian Gibran baru dianggap resmi setelah MPR mengambil keputusan melalui sidang paripurna berdasarkan surat pengunduran dirinya.

“Menurut konstitusi, mengisi kekosongan jabatan wakil presiden itu dilakukan paling lama 60 hari oleh MPR, dengan cara presiden mengajukan dua calon, setelah MPR memutuskan atau memilih wakil presiden yang baru, maka MPR menetapkan wakil presiden terpilih, itulah nanti yang akan melanjutkan masa jabatan wakil presiden sampai 2029.” terang Oce.

HMP Dinilai Kehilangan Objek jika Gibran Berhenti

Mengenai kelanjutan HMP, Oce berpandangan proses tersebut tidak lagi relevan apabila Gibran telah berhenti dan pemberhentiannya ditetapkan secara resmi oleh MPR.

Menurut Oce, substansi usulan HMP yang berkembang saat ini adalah dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan tersebut, objek yang hendak diperiksa melalui mekanisme HMP dinilai telah hilang.

"Kalau wakil presiden sudah mengundurkan diri maka tidak relevan lagi digunakan Hak Menyatakan Pendapat. Karena objeknya sudah hilang. Kan objeknya adalah dugaan wakil presiden tidak memenuhi syarat," kata Oce.

Ia menambahkan, tujuan akhir penggunaan HMP dalam perkara tersebut adalah proses pemberhentian wakil presiden. Oleh karena itu, apabila Gibran telah berhenti atas kehendaknya sendiri dan pemberhentiannya sudah ditetapkan MPR, maka tidak diperlukan lagi proses pemakzulan.

“Kalau wakil presidennya sudah mundur dan sudah diberhentikan oleh MPR karena alasan kehendak sendiri, maka tidak diperlukan lagi HMP, tidak diperlukan lagi proses-proses berikutnya untuk memakzulkan yang bersangkutan, yang diperlukan adalah mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” tutur Oce Madril.

Terkait mekanisme tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan, konstitusi tidak mengenal istilah mengundurkan diri, melainkan berhenti dari jabatan presiden atau wakil presiden.

"Dalam terminologi konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak mengenal istilah mundur, yang ada itu berhenti," kata pria yang karib disapa Castro itu kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).

Castro menilai publik perlu mendapatkan kepastian mengenai pernyataan langsung Gibran dan alasan di balik keputusan berhenti tersebut. Ia juga mencontohkan pengalaman Presiden Soeharto pada 1998 yang menyatakan berhenti dari jabatannya.

“Kalau kita belajar dari pengalaman Soeharto 1998, dia tidak bilang mundur kan? Dia bilang berhenti sebagai presiden,” ujar Castro.

Menurut Castro, apabila keputusan itu berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konstitusi.

Castro juga mengkritik DPR yang dinilainya terlalu lamban memulai proses pemakzulan setelah putusan MK dan MA terbit. Menurutnya, kedua putusan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi partai politik di parlemen untuk segera memulai proses konstitusional.

"Harusnya memang sejak awal, bahkan sejak putusan MK, teman-teman partai-partai politik ini harusnya sudah mulai proses pemakzulan dong. Jadi tidak perlu lagi ada pansus, ada angket. Mau menyelidiki apa? Mau melacak soal apa? Mau mencari informasi apa? Semuanya sudah disediakan oleh pengadilan," ujarnya.

Castro menilai proses pemakzulan seharusnya dilakukan untuk mengonfirmasi dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945. Namun, apabila Gibran lebih dahulu berhenti sebelum proses tersebut berjalan, menurutnya, tidak ada lagi persoalan pemberhentian yang perlu diproses DPR.

"Kalau kemudian pemakzulan sudah mulai dilakukan, kemudian ujug-ujug Gibran berhenti sebagai wakil presiden, apalagi yang mau dipersoalkan begitu?" ujarnya.

Selain persoalan nasib HMP oleh DPR, Castro juga menyoroti perkara Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, perkara tersebut telah kehilangan objek karena surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa telah dibatalkan oleh MA.

“Kalau di PTUN itu satu kan sudah kehilangan objek. Objeknya kan surat keterangan dan itu sudah dinyatakan batal demi hukum alias dianggap tidak pernah ada sejak dari awal atau ex tunc oleh Mahkamah Agung,” ucapnya.

Ia berpandangan putusan MA yang berlaku surut atau ex tunc itu membuat keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa tidak lagi memiliki dasar keberlakuan. Karena itu, PTUN semestinya mengikuti putusan MA dalam memeriksa perkara tersebut.

“Jadi, apa lagi yang mau diuji kalau objeknya sudah tidak ada? Kan lucu. Kalau perkara tetap berlanjut, PTUN seharusnya mengacu pada putusan Mahkamah Agung. Putusan PTUN harus tegak lurus dengan putusan MA. Jadi, percuma saja perkara itu dilanjutkan di PTUN,” pungkas Castro.

Respons DPR soal Nasib HMP

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menilai pengunduran diri Gibran tidak seharusnya menghentikan proses HMP. Menurutnya, HMP merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3.

"Kalau Gibran mengundurkan diri, menurut saya HMP tetap berjalan. Sebab, HMP ini merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3. Substansi HMP yang diajukan pun adalah untuk menyatakan pendapat atas dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden," kata Abdullah kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).

Ia menyebut 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan HMP, dan proses tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional parlemen sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat.

“Hari ini, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan HMP, dan tentunya akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ucapnya.

Bagi Abdullah, pengajuan HMP juga menjadi momentum untuk mengembalikan praktik politik yang beretika dan bermartabat dalam kehidupan demokrasi.

“Ini juga menjadi momentum untuk mengembalikan praktik politik yang beretika dan bermartabat dalam kehidupan demokrasi,” ujar Abdullah.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, memastikan proses politik terkait HMP tetap berjalan meskipun Gibran berupaya menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Herman, upaya Gibran membela diri melalui jalur hukum merupakan hak setiap warga negara. Namun, proses tersebut tidak serta-merta menghentikan pembicaraan politik di DPR.

"Semua menjadi hak warga negara. Kalau untuk membela diri kan itu memang hak seluruh warga negara. Tapi saya kira pembicaraan di DPR sekarang memang fokus dalam proses politik," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Meski demikian, Herman menyebut usulan HMP belum masuk agenda resmi DPR karena belum ada rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadwalkan pembahasannya.

Ia menilai penggunaan HMP memerlukan kesamaan pandangan antarfraksi karena memiliki konsekuensi konstitusional yang serius. Herman juga belum bersedia mengungkapkan keputusan akhir Fraksi Demokrat terkait usulan tersebut.

"Untuk hal yang seserius ini kan butuh satu kesamaan cara pandang, kesamaan pendapat. Dan tentu kita harus melihat langkah-langkah politik apa yang harus dilakukan bersama," ujarnya.

Herman juga mengingatkan agar dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu agenda pembangunan pemerintah. Menurutnya, persoalan hukum terkait ijazah Gibran perlu diselesaikan melalui koridor hukum sembari menjaga stabilitas nasional.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) telah menyatakan kesepakatan untuk menggunakan HMP. Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno fraksi pada Rabu (11/11/2026).

Rapat itu dihadiri 102 dari total 110 anggota Fraksi PDIP. Setelah bertukar pandangan, seluruh peserta rapat sepakat membawa persoalan tersebut melalui jalur konstitusi dengan menggunakan HMP.

"Kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kami tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," kata Utut.

Utut menyebut fraksinya telah menyiapkan sejumlah poin pertimbangan yang merujuk pada Pasal 77B. Namun, ia belum memastikan kapan keputusan tersebut akan disampaikan secara formal kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen.

Dengan demikian, kelanjutan HMP masih menghadapi dua persoalan berbeda. Di satu sisi, terdapat perdebatan hukum mengenai apakah pengunduran diri Gibran dapat menghilangkan objek pemeriksaan.