Indeks Ruu

RUU Pertembakauan dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan petani karena justru akan mendorong impor tembakau. Sementara itu, naskah rancangan undang-undang tersebut pun tidak membahas pasal industri hasil tembakau untuk menempatkan petani setara dengan industri.

Sebanyak tujuh fraksi di Komisi VIII menyetujui Perppu Perlindungan Anak atau dikenal Perppu Kebiri dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dalam rapat kerja, Komisi VIII DPR menyepakati Perppu tentang Perlindungan Anak sebagai pembahasan rancangan undang-undang dalam sidang berikutnya. Akan tetapi, fraksi Gerindra dan PKS tidak memberikan pendapat terkait keputusan tersebut karena tidak ingin ada kesalahan prosedur

Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Marsidin Nawawi mengharapkan RUU Jabatan Hakim yang kini tengah digodok di Dewan Perwakilan Rakyat bisa menguntungkan penegakan hukum di Indonesia. RUU Jabatan Hakim yang saat ini digodok di DPR, semakin didesak untuk dirampungkan demi membenahi wajah peradilan Indonesia yang sudah beberapa kali tercoreng karena adanya kasus suap yang melibatkan hakim Tindak Pidana Korupsi.

Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyarankan supaya pemerintah tidak terburu-buru dalam pembahasan RUU agar bisa menghasilkan hukum yang berkualitas. RUU Pengampunan Pajak harus dibahas secara menyeluruh karena akan berlangsung satu kali dan hanya berlaku singkat selama enam bulan. Soepriyatno tetap optimis aturan hukum ini selesai tepat waktu sehingga kebijakan untuk repatriasi dana dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak ini, bisa segera berjalan.

Saleh Partaonan Daulay selaku Ketua Komisi VIII DPR mendukung Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang.

Menyusul terungkapnya dokumen-dokumen "Panama Papers" dan masih dibutuhkannya pertemuan lebih lanjut dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat  pada Rabu, memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.