Indeks Revisi Uu Terorisme

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala berharap pemerintah untuk tidak lupa dengan tujuan utama merevisi UU Terorisme.

Pelibatan perempuan dalam aksi teror membuat persoalan terorisme semakin kompleks.

RUU Terorisme belum disahkan karena masih menyisakan pembahasan mengenai definisi.

Perppu dinilai bisa menghapus substansi pencegahan dan penanganan korban yang sudah diakomodir dalam RUU Terorisme.

"Kita tidak boleh menangani situasi ini lambat-lambat," ujar Moeldoko.

Jokowi akan menerbitkan Perppu apabila RUU Terorisme tak segera disahkan hingga akhir Juni mendatang.

Komnas HAM sepakat dengan revisi UU Pemberantasan Terorisme asalkan tidak melanggar prinsip HAM.

"Ya, sebagaimana dulu dikeluarkan Perppu Ormas untuk membubarkan HTI, Presiden kami minta mengeluarkan Perppu Antiterorisme kalau RUU tak segera disahkan," kata Luthfi.

Panglima TNI menegaskan pelibatan tentara dalam pemberantasan aksi terorisme, masih menunggu diterbitkannya revisi UU Tindak Pidana Terorisme.

"Sudah saatnya terlibat karena tingkat intensitasnya sudah luar biasa," kata Yusril.

"Kendala tentang Revisi Undang-Undang Terorisme sudah kita sepakati dan selesaikan bersama, sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan."

DPR RI dan pemerintah sepakat mengesahkan Revisi UU Pemberantasan Terorisme. Salah satu poin penting dalam UU itu adalah pelibatan TNI dalam penanganganan terorisme.

"Kalau nantinya di bulan Juni pada akhir masa sidang hal ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu," tegas Presiden.

Komnas HAM mempertanyakan lokasi para terduga teroris itu diamankan setelah ditangkap.

Pansus DPR menyetujui pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dengan syarat diikuti dengan penerbitan Perpres.

Koordinator KontraS mengatakan, tanpa adanya aturan hukum yang tegas, ia khawatir pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini mengancam supremasi sipil.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati TNI dilibatkan dalam upaya penanganan terorisme pada revisi UU No.15/2003.

Bagi para jihadis ISIS, hutan bisa dijadikan sebagai lokasi paling efektif untuk melakukan perang gerilya dan perang kota.

Salah satu jalan keluar untuk menekan penyebaran aksi teror atas inisiatif sendiri in dapat dilakukan dengan menyelesaikan segera revisi UU Terorisme.

Menhan heran masih ada pihak yang memperdebatkan keterlibatan TNI dalam menghadapi teroris.