Indeks Revisi Uu Terorisme

Menurut Hendardi, jika pelibatan TNI dipermanenkan dalam RUU Antiterorisme, maka akan sama artinya dengan menyerahkan otoritas sipil pada militer untuk waktu yang tidak terbatas, karena itu bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan TNI tidak meminta peranan apapun dalam pembahasan RUU Antiterorisme di DPR.

Ridlwan mencontohkan beberapa kasus aksi terorisme seperti pada peristiwa Bom Thamrin, Bom Samarinda, Bom di Cicendo, Bandung, Bom Kampung Melayu yang pelakunya masih berkomunikasi dengan Aman Abdurrahman.

Fadli Zon berharap kepada Pansus RUU Anti Terorisme agar bekerja dengan hati-hati mengingat hasil dari RUU ini akan menjadi UU yang sensitif.

Kepolisian mengharapkan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menguatkan pencegahan aksi teror dan kriminalisasi sejumlah perbuatan awal terorisme.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan insiden teror bom Kampung Melayu menjadi bukti bahwa revisi UU Terorisme semakin mendesak.

Revisi UU Terorisme yang sedang dibahas di DPR terkesan hanya menyoroti penindakan dan pencegahan, tetapi belum menyentuh hak-hak korban yang selama ini terabaikan. Mungkinkah revisi ini juga menjadi momentum pemenuhan hak korban dan optimalisasi peran korban terorisme?

Indonesia dihadapkan pada tantangan keamanan global dan lokal. Di tingkat global, Indonesia dihadapkan pada sejumlah kasus seperti penyanderaan, ancaman teror ISIS, dan konflik di Laut Cina Selatan. Di dalam negeri berbagai kasus kerusuhan massa dan teror bom dua kali terjadi. Ada dugaan intelijen negara kecolongan dalam kasus-kasus itu.

Panja revisi UU Terorisme menilai, draf yang diajukan pemerintah masih belum mengakomodir berbagai hal yang selama ini dinilai krusial dalam penanganan terorisme, seperti soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak korban terorisme, dan kejahatan terorisme di dunia maya.

AIDA menilai Undang-Undang Terorisme yang ada saat ini tidak ada ketentuan atau penjelasan tentang definisi korban, kompensasi dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban. Karena itu, AIDA mengusulkan agar revisi UU Terorisme mengakomodir korban.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengritik keras UU Terorisme terkait adanya praktik penahanan incommunicado

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom meminta publik tidak “genit” terkait rencana perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pihaknya menjamin akan memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam revisi nanti.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Nasir Djamil mempertanyakan standard operational procedur (SOP) penangkapan terduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia. Jika terbukti ada penyiksaan, pihaknya akan membatasi ketentuan penangkapan dalam revisi Undang-Undang (UU) Terorisme.

Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar mengedepankan unsur preventif atau pencegahan aksi terorisme, daripada penindakan. Usulan revisi UU Terorisme ternyata justru menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, selama ini penanganan tindak pidana terorisme hampir tidak diaudit, maka dari itu muncul kekhawatiran UU ini akan di salah gunakan