Indeks Revisi Uu Terorisme

Polri dinilai tidak bersikap transparan terhadap keluarga para terduga teroris yang ditangkap.

Wakil Ketua Komisi III menyebut BNPT belum maksimal melakukan deteksi dini tindak pidana terorisme.

Potensi masalah terdapat sejak pasal pertama. Masalah motif dalam definisi menjadi soal lantaran bisa menyasar pihak mana pun yang kritis terhadap pemerintah.

"Kalau kemudian masyarakat bilang ada yang kurang, boleh mengajukan judicial review ke MK untuk ditambahkan atau menambahkan lagi [usul] ke DPR," ujar Hidayat.

Tantangan internal Polri dalam memberantas terorisme adalah memastikan seluruh tindakan akuntabel dan profesional.

Perpres nanti harus bisa membatasi sejauh mana TNI terlibat dalam mengatasi terorisme.

"Undang-Undang tersebut, dianggap paling lengkap dan juga mencakup beberapa aspek," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.

Selain memperjelas banyak permasalahan terkait penegakan hukum terhadap kasus terorisme, UU tersebut juga memperkuat layanan hak korban.

Dasar hukum untuk menindak orang yang mengikuti pelatihan terorisme di luar negeri terdapat pada Pasal 12B UU Pemberantasan Terorisme baru.

"Setuju," ujar seluruh peserta rapat paripurna.

Pansus akhirnya menyepakati RUU Terorisme yang sudah dibahas sejak lama. Mufakat itu tak lepas dari perubahan sikap 3 fraksi.

Seluruh anggota Pansus menyatakan setuju RUU perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan pengaktifan Koopssusgab untuk penindakan terorisme memerlukan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah.

"Rapat kami hari ini adalah menuntaskan sinkronisasi karena pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme."

Komnas HAM meminta kompensasi dari pemerintah untuk korban terorisme bisa diberikan hanya dengan dasar penetapan pengadilan.

Berdasarkan KBBI, salah satu arti kata radikal adalah "maju dalam berpikir atau bertindak."

Rapat pembahasan RUU Terorisme berjalan alot karena terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR

Dua rumusan definisi terorisme Tim Panja RUU Terorisme berbeda dengan hasil rapat Pansus RUU Terorisme dengan pemerintah pada 17 April 2018.

Enny Nurbaningsih menyatakan, pemerintah belum membahas detil poin-poin dalam peraturan presiden mengenai keterlibatan TNI dalam RUU Terorisme.

Pemerintah akan kembali melakukan pembahasan dengan DPR pada besok Rabu (23/5/2018).