Indeks Pertanahan

Masyarakat diminta segera mutakhirkan data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997.

Nusron Wahid mengatakan kedatangannya untuk meminta masukan KPK guna mengevaluasi tata kelola layanan pertanahan.

NJOP menjadi dasar dalam perhitungan PBB-P2. Simak penjelasan NJOP dan bagaimana pengaruhnya terhadap tarif PBB-P2. 

Dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa mencuat setelah BPK RI mengungkap sejumlah kejanggalan mencolok.

Hingga akhir audit pada Mei 2025, BPK tidak menemukan bukti perpanjangan hak guna bangunan tersebut.

Sosok Mbah Tupon, asal Bantul, yang diduga jadi korban mafia tanah. Simak kronologi Mbah Tupon yang nyaris kehilangan tanah seluas 1.655 m2.

Pemkab Bantul akan membantu Mbah Tupon untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpanya.

Dia percaya bahwa baik Nusron maupun pemda memiliki kepentingan yang sama dalam mensejahterakan masyarakat.

Sebetulnya, ada program PTSL untuk mengajukan sertifikasi, tapi program tersebut masih memiliki kendala.

Nusron mengatakan 58 sertifikat yang dinyatakan sah secara hukum lantaran masih berada di dalam garis pantai atau di daratan.

Dede mengaku belum tahu usul Undang-Undang Pertanahan akan sama seperti saat usulan DPR Periode 2019-2024 lalu atau tidak.

Harli menegaskan, Kejaksaan Agung akan menjalankan arahan Presiden Prabowo yang meminta penegakan hukum di bidang pertanahan dan kehutanan.

Prabowo menegaskan peraturan terkait pertanahan dan kehutanan harus dijalani semua perusahaan.

AHY berkata jika jajarannya mampu menguasai aksi bela diri, maka bukan tidak mungkin akan banyak pihak yang segan.

AHY mengatakan bahwa dengan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN telah mencapai 98 persen target PTSL untuk 2024 ini.

AHY juga berharap akhir tahun ini dapat merealisasikan target 120 juta bidang tanah teregistrasi PTSL.

Dari 669 laporan, sebanyak 385 laporan dugaan telah ditindaklanjuti Satgas Mafia Tanah.

AHY sebut ratas dilakukan untuk mendengar isu utama yang menjadi atensi di lingkungan kementerian.

Panglima TNI Yudo menegaskan akan melakukan tindakan tegas termasuk kepada militer aktif maupun yang sudah pensiun.

Bila ada persoalan atau laporan tugas intelijen, temukan solusi bukan mencari-cari masalah yang justru membuat warga enggan lapor.