Indeks Pertanahan

Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik Bergeser, RI Dapat 127 Ha
Namun akibat pergeseran batas darat RI–Malaysia di Pulau Sebatik, sebanyak 63 bidang tanah warga terdampak dan masuk wilayah Malaysia.

Menteri ATR Ungkap Alih Fungsi Hutan Sumatra jadi Tambang
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ratusan ribu hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah beralih fungsi untuk tambang dan kebun.

Menteri ATR: Korban Bencana Sumatra Tak Kehilangan Hak Tanah
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan negara tetap mengakui status hukum tanah warga yang terdampak banjir bandang Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Nusron Respons Kasus Kalla vs GMTD: Mutakhirkan Sertifikat Tanah
Masyarakat diminta segera mutakhirkan data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997.

Nusron Wahid Minta Informasi Celah Pungli Pertanahan ke KPK
Nusron Wahid mengatakan kedatangannya untuk meminta masukan KPK guna mengevaluasi tata kelola layanan pertanahan.

Apa Itu NJOP & Kaitannya dengan Tarif PBB-P2
NJOP menjadi dasar dalam perhitungan PBB-P2. Simak penjelasan NJOP dan bagaimana pengaruhnya terhadap tarif PBB-P2.

Bupati Tangerang Bungkam soal Mark-up Lahan RSUD Tigaraksa
Dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa mencuat setelah BPK RI mengungkap sejumlah kejanggalan mencolok.

Babak Baru Kasus Tanah RSUD Tigaraksa Tangerang & Temuan BPK
Hingga akhir audit pada Mei 2025, BPK tidak menemukan bukti perpanjangan hak guna bangunan tersebut.

Kisah Mbah Tupon Warga Bantul yang Diduga Korban Mafia Tanah
Sosok Mbah Tupon, asal Bantul, yang diduga jadi korban mafia tanah. Simak kronologi Mbah Tupon yang nyaris kehilangan tanah seluas 1.655 m2.

Pemkab Bantul Fasilitasi Mbah Tupon agar Dapatkan Kembali Haknya
Pemkab Bantul akan membantu Mbah Tupon untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpanya.

Wamentan Klaim Ada Masalah Komunikasi Soal Tanah Pertanian
Dia percaya bahwa baik Nusron maupun pemda memiliki kepentingan yang sama dalam mensejahterakan masyarakat.

450 Ribu Hektare Tanah di Jateng Belum Disertifikasi
Sebetulnya, ada program PTSL untuk mengajukan sertifikasi, tapi program tersebut masih memiliki kendala.

SHGB Perusahaan Aguan Dekat Pagar Laut Tangerang Tidak Dicabut
Nusron mengatakan 58 sertifikat yang dinyatakan sah secara hukum lantaran masih berada di dalam garis pantai atau di daratan.

DPR Akan Bahas Kembali UU Pertanahan & Bentuk Pengadilan Agraria
Dede mengaku belum tahu usul Undang-Undang Pertanahan akan sama seperti saat usulan DPR Periode 2019-2024 lalu atau tidak.

Kejagung Janji Tindak Perusahaan Nakal di Isu Pertanahan & Hutan
Harli menegaskan, Kejaksaan Agung akan menjalankan arahan Presiden Prabowo yang meminta penegakan hukum di bidang pertanahan dan kehutanan.

Prabowo akan Tindak Perusahaan Langgar Aturan Pertanahan & Hutan
Prabowo menegaskan peraturan terkait pertanahan dan kehutanan harus dijalani semua perusahaan.

AHY Ingin Anak Buahnya Jago Bela Diri agar Mafia Tanah Takut
AHY berkata jika jajarannya mampu menguasai aksi bela diri, maka bukan tidak mungkin akan banyak pihak yang segan.

AHY: Lebih dari 118 Juta Bidang Tanah telah Terdaftar di PTSL
AHY mengatakan bahwa dengan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN telah mencapai 98 persen target PTSL untuk 2024 ini.

Sampai Mei 2024, ATR/BPN Sumbang Rp215,8 Triliun ke Negara
AHY juga berharap akhir tahun ini dapat merealisasikan target 120 juta bidang tanah teregistrasi PTSL.

Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Tindaklanjuti 385 Kasus
Dari 669 laporan, sebanyak 385 laporan dugaan telah ditindaklanjuti Satgas Mafia Tanah.
Masuk tirto.id








