Indeks Pertanahan
AHY Ingin Anak Buahnya Jago Bela Diri agar Mafia Tanah Takut
AHY berkata jika jajarannya mampu menguasai aksi bela diri, maka bukan tidak mungkin akan banyak pihak yang segan.
AHY: Lebih dari 118 Juta Bidang Tanah telah Terdaftar di PTSL
AHY mengatakan bahwa dengan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN telah mencapai 98 persen target PTSL untuk 2024 ini.
Sampai Mei 2024, ATR/BPN Sumbang Rp215,8 Triliun ke Negara
AHY juga berharap akhir tahun ini dapat merealisasikan target 120 juta bidang tanah teregistrasi PTSL.
Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Tindaklanjuti 385 Kasus
Dari 669 laporan, sebanyak 385 laporan dugaan telah ditindaklanjuti Satgas Mafia Tanah.
Hari Pertama AHY jadi Menteri: Rapat Terbatas & Kunker ke Sulut
AHY sebut ratas dilakukan untuk mendengar isu utama yang menjadi atensi di lingkungan kementerian.
Panglima Yudo Nyatakan Perang kepada Penyerobot Lahan Milik TNI
Panglima TNI Yudo menegaskan akan melakukan tindakan tegas termasuk kepada militer aktif maupun yang sudah pensiun.
Jamintel Menyoroti Kinerja Satgas Mafia Tanah yang Tak Optimal
Bila ada persoalan atau laporan tugas intelijen, temukan solusi bukan mencari-cari masalah yang justru membuat warga enggan lapor.
Asal Usul Tanah Desa: dari Kepunyaan Negara jadi Milik Keraton
Kasultanan menggunakan dasar 3 aturan dalam proses sertifikasi tanah desa, yaitu UU Keistimewaan, Perdais Pertanahan, dan Pergub No. 34/2017.
Pencoretan Sertifikat Tanah Desa dan Dasar Hukum yang Tak Kuat
Pakar Hukum Tata Negara UII Ni’matul Huda sebut pensertifikatan tanah desa menjadi hak milik atas kasultanan dan kadipaten tak sesuai prosedur yang berlaku.
Silang Sengkarut Sewa Tanah Desa di Yogyakarta
Pemanfaatan tanah desa di DI Yogyakarta menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari penunggakan sewa hingga dugaan keterlibatan keluarga keraton.
BMI Sebut Omnibus Law Bisa Semakin Mengancam Kehidupan Petani
RUU Omnibus Law yang juga menyinggung soal pertanahan menjadikan nasib petani terhadap hak atas tanahnya semakin terancam.
Dinilai Tak Pro Rakyat, Pemerintah Dituntut Merevisi RUU Pertanahan
Konsorsium Pembaruan Agraria menuntut pemerintah untuk menunda RUU Pertanahan karena isi dari RUU banyak yang kontradiktif.
Wacana Bank Tanah Disebut Hanya Akan Ubah Pemerintah Jadi Spekulan
Pemerintah harus mencabut wacana pembutan bank tanah dari RUU Pertanahan karena ini absolut akan memperparah dan menimbulakn konflik.
KPA Nilai Kebijakan Agraria Era Jokowi Tak Selesaikan Konflik Tanah
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai kebijakan pertanahan di era pemerintahan Jokowi belum menyelesaikan masalah konflik tanah.
KPA Pertanyakan Keseriusan Jokowi Selesaikan Masalah Agraria
Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan keseriusan Jokowi dan bawahannya dalam menyelesaikan masalah pertanahan.
Selain Konsesi, Korupsi HGU Juga Harus Jadi Perhatian
Kasus korupsi terkait pemberian izin HGU ini banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus yang menyeret Amran Batalipu, pada 2012.
Soal Lahan Prabowo, Erick Thohir: Jokowi Bicara Kebijakan
Ketua TKN Erick Thohir menyatakan pernyataan Jokowi mengenai lahan milik Prabowo diucapkan untuk menjelaskan kebijakan, dan bukan serangan ke pribadi.