Indeks Pertanahan

Kasultanan menggunakan dasar 3 aturan dalam proses sertifikasi tanah desa, yaitu UU Keistimewaan, Perdais Pertanahan, dan Pergub No. 34/2017.

Pakar Hukum Tata Negara UII Ni’matul Huda sebut pensertifikatan tanah desa menjadi hak milik atas kasultanan dan kadipaten tak sesuai prosedur yang berlaku.

Pemanfaatan tanah desa di DI Yogyakarta menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari penunggakan sewa hingga dugaan keterlibatan keluarga keraton.

RUU Omnibus Law yang juga menyinggung soal pertanahan menjadikan nasib petani terhadap hak atas tanahnya semakin terancam.

Pemerintah harus mencabut wacana pembutan bank tanah dari RUU Pertanahan karena ini absolut akan memperparah dan menimbulakn konflik.

Konsorsium Pembaruan Agraria menuntut pemerintah untuk menunda RUU Pertanahan karena isi dari RUU banyak yang kontradiktif.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai kebijakan pertanahan di era pemerintahan Jokowi belum menyelesaikan masalah konflik tanah.

Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan keseriusan Jokowi dan bawahannya dalam menyelesaikan masalah pertanahan. 

Kasus korupsi terkait pemberian izin HGU ini banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus yang menyeret Amran Batalipu, pada 2012.

Ketua TKN Erick Thohir menyatakan pernyataan Jokowi mengenai lahan milik Prabowo diucapkan untuk menjelaskan kebijakan, dan bukan serangan ke pribadi.