Indeks Pertanahan

UU Reforma Agraria membatasi penguasaan tanah. Tantangannya, aturan turunan harus menekan konsentrasi lahan tanpa mengganggu kepastian investasi.

SISGITA merupakan sistem yang menjadi instrumen pemerintah untuk menyatukan berbagai sumber data terkait pajak pertanahan. 

Petunjuk tersebut tersimpan dalam dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) dalam bentuk chat.

Setyo memastikan OTT yang berlangsung di Kabupaten Bogor dan Jakarta itu masih berproses hingga saat ini dan masih dilakukan pemeriksaan awal.

SEB tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian ATR/BPN dalam mentransformasi layanan pertanahan.

Namun akibat  pergeseran batas darat RI–Malaysia di Pulau Sebatik, sebanyak 63 bidang tanah warga terdampak dan masuk wilayah Malaysia.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ratusan ribu hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah beralih fungsi untuk tambang dan kebun.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan negara tetap mengakui status hukum tanah warga yang terdampak banjir bandang Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Masyarakat diminta segera mutakhirkan data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997.

Nusron Wahid mengatakan kedatangannya untuk meminta masukan KPK guna mengevaluasi tata kelola layanan pertanahan.

NJOP menjadi dasar dalam perhitungan PBB-P2. Simak penjelasan NJOP dan bagaimana pengaruhnya terhadap tarif PBB-P2. 

Dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa mencuat setelah BPK RI mengungkap sejumlah kejanggalan mencolok.

Hingga akhir audit pada Mei 2025, BPK tidak menemukan bukti perpanjangan hak guna bangunan tersebut.

Sosok Mbah Tupon, asal Bantul, yang diduga jadi korban mafia tanah. Simak kronologi Mbah Tupon yang nyaris kehilangan tanah seluas 1.655 m2.

Pemkab Bantul akan membantu Mbah Tupon untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpanya.

Dia percaya bahwa baik Nusron maupun pemda memiliki kepentingan yang sama dalam mensejahterakan masyarakat.

Sebetulnya, ada program PTSL untuk mengajukan sertifikasi, tapi program tersebut masih memiliki kendala.

Nusron mengatakan 58 sertifikat yang dinyatakan sah secara hukum lantaran masih berada di dalam garis pantai atau di daratan.

Dede mengaku belum tahu usul Undang-Undang Pertanahan akan sama seperti saat usulan DPR Periode 2019-2024 lalu atau tidak.

Harli menegaskan, Kejaksaan Agung akan menjalankan arahan Presiden Prabowo yang meminta penegakan hukum di bidang pertanahan dan kehutanan.