Indeks Perppu Pembubaran Ormas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan satu ormas lagi akan menyusul nasib HTI dan akan dibubarkan karena menganut prinsip anti-Pancasila. Kemendagri sudah mengantongi bukti kuat pelanggaran ormas itu.

Pemerintah yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan HTI terkait Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem menyatakan pihaknya bisa saja melangkah lebih jauh ke jalur hukum setelah empat partai melaporkan pidato Victor Laiskodat ke Bareskrim.

Menteri Yasonna mengatakan, pemerintah belum berencana membubarkan ormas lain. Meski sudah ada inidikasi, namun pembubaran ormas membutuhkan kajian menyeluruh.

PKS juga menolak Perppu tersebut karena mekanisme penilaian sebuah ormas itu radikal atau bertentangan dengan Pancasila adalah berdasarkan pendapat subjektif pemerintah.

"Kepada Majelis Ulama Indonesia kami pesankan agar setiap fatwa melihat situasi dan kondisi agar tidak memecah belah umat Islam," kata Ketua Presidium Alumni 212 dalam Aksi 287.

Namun demikian, Panitera MK Kasinur tidak mau mengungkapkan hasil pertemuannya dengan perwakilan Aksi 287.

Sejumlah petinggi GNPF MUI serta Presidium Alumni 212 lainnya juga akan menyusul antara lain Slamet Ma'arif dan Amien Rais.

Argo berharap massa dapat mengikuti aturan dan menjaga ketertiban, termasuk tidak menggunakan atribut HTI yang telah dilarang pemerintah.

Massa aksi 287 yang dikoordinasi oleh Presidium Alumni 212 mulai memadati Masjid Istiqlal Jakarta.

Aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyiapkan pengalihan lalu lintas kendaraan saat aksi massa 287.

Polisi menyiagakan sekitar hampir 10.000 personel untuk mengamankan aksi yang kini dipimpin oleh Ustad Slamet Ma'arif.

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menyebut pejabat yang mengusulkan agar status PNS eks HTI dicabut adalah pejabat bodoh.

Zulkifli Hasan menyatakan tidak mengenal mantan aktivis HTI sehingga belum memutuskan untuk merangkul mereka.

Kepala UKP PIP Yudi Latif mengatakan lembaganya hanya melakukan kajian dan usulan mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Pembubaran ormas tanpa mekanisme pengadilan berpotensi menciptakan diskriminasi dan persekusi terhadap anggotanya.

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil menekankan pada semua anggota Ansor dan Banser untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada persekusi terkait beredarnya daftar anggota HTI.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 seharusnya tidak berbuntut panjang kepada anggota-anggota HTI.

Pihak rektorat ISI mengatakan pembatasan pengaruh paham HTI menghindari upaya memberangus kebebasan.

HTI melakukan kaderisasi ke kampus. Cara ini sudah dijalani organisasi politik tersebut sejak Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1983.