Indeks Perppu Pembubaran Ormas

Hanya Islam Rahmatan Lil Alamin,
bukan Islam Nusantara.

Jaksa Agung Prasetyo menyebutkan, sekarang kalau ada pihak yang merasa tidak bisa menerima pengesahan Perppu Ormas itu dapat mengajukan proses hukum melalui gugatan ke MK.

Maruf menyatakan, aturan UU Ormas itu tidak dibuat untuk memberangus pihak-pihak tertentu, tetapi hanya Ormas anti-Pancasila.

DPR mengesahkan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 melalui voting terbuka dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR.

Wiranto menyarankan anggota ormas HTI untuk mencari organisasi lain yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Menanggapi perbedaan pendapat yang muncul terkait pengesahan Perppu Ormas jadi Uu, Wapres mengatakan itu hal yang wajar terjadi di negara demokrasi.

PKB, PPP, dan Demokrat ingin UU Ormas segera direvisi sebagaimana catatan yang telah mereka sampaikan di Rapat Paripurna DPR.

HTI akan melibatkan Yusril Ihza Mahendra uji materi UU Ormas yang sebelumnya adalah Perppu No 2 tahun 2017.

Pernyataan Wapres tersebut disampaikan untuk menanggapi pro dan kontra penerbitan Perppu tentang Ormas dan anggapan bahwa pemerintah semena-mena dalam penetapannya.

F-PKB memberikan rekomendasi untuk dipertimbangkan dalam revisi Perppu Ormas, yaitu klausul tentang pembubaran ormas dan penodaan agama.

Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah menjadi UU, tapi masih ada cara untuk mengubahnya dengan uji materil di MK maupun revisi di DPR.

Melihat wacana dan pendapat terkait Perppu Ormas, Wasekjen PAN menilai sangat memungkinkan MK membatalkan Undang-Undang Ormas.

DPR mengesahkan Perppu Ormas melalui voting dengan 314 suara setuju dan 131 tidak setuju.

Terdapat dua catatan dari PKB terkait Perppu Ormas. Pertama, memperjelas azas ormas. Kedua, memperjelas proses hukum yang ada.

Hidayat mengatakan alasan PKS menolak Perppu Ormas bukan untuk mengabaikan keamanan Pancasila.

"Sikap finalnya kita berharap terlihat pada proses akhir pengambilan keputusan tingkat dua pada Rapat Paripurna pada Kamis (26/10/2017)," ujar Taufik.

Azyumardi Azra menilai Perppu Ormas dibutuhkan untuk menjaga eksistensi bangsa. Sebaliknya, Yusril justru mendorong agar Komisi II menolak Perppu No 2 tahun 2017 itu.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta sejumlah elemen masyarakat untuk tidak menggelar aksi 299 tersebut. Menurutnya, demonstrasi itu sudah tidak perlu lagi.

Pemerintah meyakini MK berpeluang besar menolak gugatan tehadap Perppu Ormas.

Isi SKB tersebut berupa imbauan kepada kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap mantan anggota HTI.