Wiranto Anjurkan Anggota HTI Ikut Organisasi Lain

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menganjurkan kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mencari organisasi kemasyarakatan lain karena HTI sudah dibubarkan.

"Sudah kami jelaskan, kalau udah dibubarkan. Silakan mencari organisasi lain yang kira-kira masih kukuh pada ideologi Pancasila, masih setuju pada Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya di Semarang, Rabu (25/10/2017).

Hal itu disampaikannya usai menjadi pembicara pada seminar nasional "Media Sosial Politik" yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Wiranto bersyukur bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas sudah disahkan DPR menjadi Undang-undang dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila.

"Ya, [Perppu Ormas] sudah disepakati DPR dan disahkan. Oleh karena itu, kami bersyukur, sekaligus meyakinkan bahwa dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila mempunyai kekuatan," katanya.

Mengenai pro dan kontra atas Perppu Ormas, ia mengingatkan untuk tidak mempermasalahkan selama pihak yang menolak dan yang setuju memiliki argumentasi, sebab dalam perpolitikan memang seperti itu.

"Dalam politik kan seperti itu, tetapi enggak kemudian membuat kita berjarak karena pendapat yang tidak sama. Tatkala keputusan dibuat maka semua menghormati keputusan itu. Yang penting kan seperti itu," katanya.

Adanya pihak yang menolak dan menyetujui sebuah kebijakan,menurutnya, merupakan proses dalam demokrasi, tetapi ketika sudah diambil keputusan maka semua pihak yang sebelumnya berbeda pandangan akan menerimanya.

"Keputusan, dalam demokrasi yang kita anut, tatkala keputusan dibuat maka semua menghormati keputusan itu. Yang penting kan seperti itu. Yang menolak dan tidak hanyalah proses," katanya, seperti dikutip Antara.

Ia mencontohkan pemilihan bupati, wali kota, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang tentunya tidak mungkin semua orang memilih calon yang sama, tetapi semuanya adalah proses demokrasi.

"Sama seperti pemilihan bupati, wali kota, dan presiden. Kan ada yang tidak memilih juga. Namun, tatkala sudah terpilih maka semua loyal pada keputusan itu," tegas Wiranto.