Indeks Pasal Karet

Mahkamah menilai frasa dalam pasal obstruction of justice tersebut merupakan aturan karet yang berpotensi menjerat siapa saja, termasuk jurnalis.

Pasal dalam UU Tipikor tersebut menimbulkan potensi kesewenang-wenangan.

Pasal 156a KUHP yang digunakan dalam perkara penistaan agama dianggap banyak kalangan sebagai pasal karet.

Laporan dugaan pelanggaran UU ITE yang diduga melibatkan Connie Bakrie masih berjalan meski sudah ada putusan MK.

Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.

ICJR setuju pada putusan MK karena kritik terhadap penyelenggara negara tak boleh dianggap ancaman terhadap keamanan nasional.

Anies Baswedan sebut kebebasan berpendapat di Indonesia bermasalah, sementara Prabowo dan Ganjar bilang lebih baik. Bagaimana faktanya?

Mangapin Sibuea yang memimpin Sekte Pondok Nabi dinyatakan bersalah dan divonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama.

Peneliti ICJR memberikan sejumlah catatan terkait pelaporan Rocky Gerung karena dianggap menghina Jokowi.

DPR tetap mengesahkan RKUHP menjadi UU meski ditolak sejumlah pihak. Berikut daftar pasal yang dianggap bermasalah.

Pemerintah mengklaim telah menghapus pasal pencemaran nama baik (pasal 27 dan 28 UU ITE) dengan mengesahkan RUU KUHP.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Rumusan ujaran kebencian di Pasal 28 ayat (2) UU ITE saat ini belum memperhatikan standar Pasal 20 ICCPR mengenai hasutan kebencian.

Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat menuai polemik. Tak hanya soal administrasi PSE dan ancaman pemblokiran, tapi juga pasal karet dan multitafsir.

Selama ini secara empiris terbukti bahwa kritik sangat sering dianggap penghinaan. Sudah sangat jamak pengkritik justru dikriminalisasi.

Ahli hukum pidana Fachrizal Afandi menilai makna keonaran dalam Pasal 14 berpotensi jadi pasal karet, perlu diukur dengan jelas.

Seorang OB dipenjara karena hina Palestina menggunakan UU ITE. Aparat dianggap keliru dan tak membaca detail latar belakang pelaku.

Rencana pemerintah merevisi UU ITE disambut baik para korban. Mereka tak mau lagi ada orang yang bernasib sama.

Muannas yang kerap melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE menilai UU ini sudah cukup bagus, di lain pihak Novel Bamukmin menganggap UU ini tumpul.

UU Pornografi dinilai bermasalah sebab definisinya sangat multitafsir tergantung penyidik atau pelapor. Alih-alih melindungi, justru mengkriminalisasi.